Padang, Editor – Gubernur Sumatera BaratH.Mahyeldi melakukan pemukulan gong peranda dibukanya pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 Tingkat Provinsi Sumatera Barat, Senin, 28 Maret 2022, di Hotel Pangeran Beach.
Kegiatan itu turut dihadiri oleh Wakil Gubernur, Audy Joinaldi, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setiabudi, Forkopimda Provinsi, seta seluruh Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah tingkat dua yang ada di provinsi tersebut.
Pada Musrembang RKPD tahun 2022 ini, mengangkat tema Peningkatan Produktivitas Sektor Strategis Menuju Transformasi Ekonomi’ dengan tiga Bidang strategis yang direncanakan, antaranlain adalah dibidang pertanian, pariwisata, serta perdagangan dan UMKM.
Pada kegiatan itu, atas nama pemerintah kota Solok dihadiri oleh wakil walikota stempat Dr. Ramadhani Kirana Putra dan pada kesempatan itu, wakil walikota Solok juga melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dalam rangka percepatan penanganan stunting dengan Gubernur dan seluruh kepala daerah yang ada.
Pasca kegiatan dilaksanakan, pada media ini Dr.Ramadhani Kirana Putra menerangkan, dan dikatakannya bahwa Musrembang RKPD kali ini menjadi kegiatan yang spesial, sebab katanya,
Provinsi Sumatera Barat menjadi daerah pertama yang melakukan rencana aksi penyandang disabilitas.
Dan terkait dengan itu, pemerintah provinsi Sumatera Barat sebagai pelaksana kegiatan, menghadirkan
Antoni Tsaputra, S.S, MA, Ph.D yang merupakan salah seorang Doktor penyandang disabilitas fisik berat namun mampu menyelesaikan studi kedokteranya diluar negeri.
Menurut wakil walikota Solok, pada kegiatan itu Gubernur Sumatera Barat menyampaikan, bahwa seluruh pemerintahan yang ada harus bahu membahu secara terintegrasi., dan untuk menyemangati peserta yang ada, H.Mehyeldi mengatakan dengan kebersamaan yang terbina, pertumbuhan perekonomian di Sumatera Barat akan berkembang dan betkualitas.
Secara umum arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sumbar Tahun 2023, terkait percepatan vaksinasi menuju herd immunity, percepatan penurunan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas dan keterampilan angkatan kerja, pembangunan inklusif, mengoptimalkan pembangunan sektor pertanian, dialokasikan anggaran sebesar 10% dari total APBD yang tersedia.** Gia
Leave a Reply