Ranperda Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil, Pengganti Perda Nomor 2 Tahun 2006

Rifa melda dari Fraksi PDI perjuangan PKB dan PBB menyerahkan pandangan Umum Fraksinya kepada pimpinan rapat.
Rifa melda dari Fraksi PDI perjuangan PKB dan PBB menyerahkan pandangan Umum Fraksinya kepada pimpinan rapat.

Padang, Editor.- Ranperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha kecil adalah sebagai penganti dari perda Nomor 2 tahun 2006 tentang pembinaan pengembangan perkoperasian Provinsi Sumatera Barat yang disusun mengacu kepada Undang Undang Nomor 32 tahun 2004.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Ir Arkadius Dt Intan Bano dalam rapat paripurna DPRD Sumbar, dengan acara penyampaian pandangan umum Fraksi terhadap tiga Ranperda dan nota penjelasan Ranperda pendirian BUMD, Senin (1/7).   

Dengan ditetapkanya Undang Undang Nomor 23Tahun 2014 sebagai pengganti  Undang Undang nomor 32 Tahun 2004 terdapat perubahan kewenangan pemerintah provinsi dibidang Koperasi. Maka perda Nomor2 Tahun 2006 sudah tidak relevan dan perlu dilakukan perubahan ,dengan mengacu kepada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Sementara Ranperda tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan adalah sebagai upaya untuk mendukung penguatan sistem ketahanan pangan nasional sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada provinsi, sebagaimana yang diatur dalam lapiran Undang Undang Nomor 23 tahun 2014.

“Pengaturan tentang cadangan pangan ini sangat penting untuk menjadi keseimbangan pangan didaerah ,sesuai dengan ketentuan pasal 24 peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, agar pengaturan cadangan pangan memiliki arah dan program yang jelas, maka perlu ditetapkan dengan Perda,” ujar Arkadius.

Ranperda tentang rencana Umum Energi daerah (RUED) adalah sebagai upaya untuk menjamin ketersediaan energi yang cukup d idaerah yang merupakan prasyarat untuk penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan.

Sasaran yang akan dicapai dengan pembentukan Perda tentang rancana umum energi daerah( RUED) ini tidak hanya untuk menjamin ketersediaan energi, akan tetapi juga untuk menjamin keterjangkuan harga olah masyarakat.

Selesai Pandangan Umum Fraksi, pada rapat paripurna kedua Gubernur diwakili wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menyampaikan nota penjelasan terhadap ranperda tentang pembentukan Perseroan terbatas PT Sumbar Energi yang tidak masuk dalam propemperda Provinsi Sumatera Barat tahun 2019. Untuk itu untuk dapat dilakukan pembahasannya sesuai dengan ketentuan pasa 16 Permendagri Nomor 80Tahun 2015, harus ada urgensi yang disepakati bersama oleh Bapemperda DPRD dengan Biro Hukum pemerintah daerah

“Memperhatikan hasil harmonisasi dan catatan rekomendasi yang diberikan oleh Bapemperda, maka usul pembahasan Ranperda tentang pembentukan Perseroan terbatas (PT), diluar propemperda tahun 2019 dapat disepakati dan telah dijadwalkan pembahasannya,” jelas Arkadius.

Acara rapat paripurna ini dipimpin oleh wakil Kketua DPRD Sumbar Ir Arkadius Dt Intan Bano, dihadiri oleh  Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, Pimpinan OPD, Anggota Forkopimda dan undangan lainya . ** Herman

1069 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*