Limapuluh Kota, Editor.-Wakil bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan, terus menyuarakan tuntutan serta kompensasi kepada pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan bagi daerah basis PDRI. Hal itu dilakukan guna meminta dukungan dana maupun program untuk percepatan pengembangan daerah khususnya Limapuluh Kota.
Upaya tersebut sejalan dengan visi-misi pasangan kepala daerah Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan, yang sudah mereka rumuskan sejak jauh hari. Selain menggencar pembenahan pada sektor anggaran dan sistem birokrasi, Wabup Ferizal belakangan ini gencar melakukan lobi ke pusat. Sepanjang Senin-Rabu (5-7/9), ia sempat menjambangi empat menteri Jokowi.
“Kemarin saya ke Jakarta, sempat bertemu langsung dengan empat menteri, yakni Menpora Mas Imam Nahrawi, Menteri Desa Pak Eko Putro Sanjoyo, Menristek Dikti, Pak Muhammad Nasir dan terakhir Menteri Ketenagakerjaan, Mas Hanif Dakhiri. Kami sempat audiensi, membicarakan program dan anggaran,” sebut Ferizal Ridwan di kantor bupati setempat, kemarin.
Ketua Partai kebangkitan Bangsa (PKB) Limapuluh Kota itu menyebut, kunjungannya ke Jakarta guna menemui empat menteri, guna mengusulkan berbagai kebutuhan terhadap percepatan pembangunan. Seperti saat audiensi di rumah dinas Menpora, kepada Imam Nahrawi, Ferizal mengaku sempat berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan program Kemenpora di Pusat.
Salah satunya program ‘Satu desa satu lapangan olahraga’ serta ‘wirausaha muda mandiri’. “Dalam kesempatan itu, kepada pak Menteri saya juga usulkan agar penggunaan Dana Desa dapat mengakomodir berbagai bentuk swadaya untuk kegiatan olahraga,” tukuk Ferizal.
Ferizal Ridwan menambahkan, Imam Nahrawi yang juga merupakan kader PKB, dirinya menyampaikan berbagai program pengembangan aktifitas kepemudaan melalui pelbagai kegiatan olahraga. Wacana tersebut, katanya, sekaligus guna menyambut Hari Olahraga Nasional Tahun 2016.
Adapun kepada Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, Eko Putro Sanjoyo, yang ditemui di ruangan kerjanya, Ferizal menyebut dirinya sempat memberi masukan kepada Kemendes agar memberi perhatian khusus kepada wilayah atau yang menjadi domain pascapanen, sebagai penguatan produk unggulan bagi nagari/desa.
“Ke depan, kami menginginkan Kabupaten Limapuluh Kota dapat disiapkan sebagai pilot project terhadap berbagai program yang tengah digeber oleh Kemendes secara nasional. Saya juga minta Pak Menteri Eko, mau berkunjung melihat kebutuhan Limapuluh Kota,” sebutnya.
Adapun bersama menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir, Ferizal mengaku sempat menggelar diskusi langsung bersama para Direktur Jenderal Menristek Dikti. Adapun beberapa poin yang ia sampaikan, diantaranya terkait program adanya ’50 ribu sarjana tahun 2021′.
Kepada Menteri M Nasir, Wabup juga menyampaikan berbagai potensi dan program Pemkab terhadap wacana pembangunan Universitas PDRI, sebagai kompensasi terhadap pengembangan pendidikan di wilayah basis PDRI. Kemudian, ia juga menanyakan soal pengembangan Universitas Nahdhlatul Ulama (UNU) Sumatera Barat.
Adapu terhadap program lain, katanya, meliputi tuntutan atas upaya penerapan penelitian dan tekhnologi tepat guna, penelitian dan pengembangan gambir, peternakan sapi dan pengengembangan teknologi jeruk siam Gunuang Omeh.
Karena, Limapuluh Kota memiliki potensi di bidang peternakan sapi, jeruk dan kakao sebagai salah satu komodity unggulan masyarakat. Secara khusus, ia juga menyampaikan agar peranan Politeknik Pertanian Unand Payakumbuh dapat dioptimalkan sehingga bisa meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah.
“Alhamdulillah, Pak M Nasir menanggapi serius dan berjanji akan memberi jalur. Termasuk menggelontorkan bantuan buat pembiayaan beasiswa bagi anak berprestasi, anak miskin dan keluarga miskin yang berasal dari daerah PDRI,” sebutnya.
Terakhir, Ferizal juga sempat menemui dan melakukan audiensi dengan Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dakhiri. Kepada Hanif, Ferizal mengaku sempat melaporkan tindaklanjut terhadap usulan pemberian tanggungan resiko kerja bagi 1.000 perangkat nagari di Limapuluh Kota. Program ini ditarget bakal menjadi perontohan di tingkat nasional.
“Terhadap program ini, saya sudah menindaklanjutinya ke Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumbar-Riau, Pak Adriwan Anwar. Beliau juga sudah datang ke kantor kami. BPJS Ketenagakerjaan menyanggupi selama 6 bulan membayarkan tanggungan premi untuk tiga program,” tutur Ferizal.
Bersama menteri yang juga anggota Nadhatul Ulama (NU) itu, Ferizal menyebut sempat membicarakan kemungkinan daerah menghadapi daya saing dan persaingan global. Ferizal meminta Menaker melalui BLK bisa terus memperbanyak progream pelatihan kompetensi, sertifikat dan pembekalan teknologi tepat guna terhadap angkatan kerja.
“Pada dasarnya, empat menteri yang saya temui memberi sinyal dukungan. Saya berharap, kepada seluruh jajaran SKPD kita dapat berinofasi menyiapkan segala sesuatunya. Mulai dari regulasi hingga program untuk mengakomodir setiap program pusat ini nanti terealisasi dengan baik,” tutup Ferizal. ** Yus
Leave a Reply