Solok, Editor.- Sebanyak enam orang lebih Tenaga Harian Lepas (THL) atau karyawan honorer Kab. Solok sesalkan pemecatan oleh dinas terkait. Mereka yang ada sudah mengabdi selama 2 bahkan sampai 6 tahun lebih itu berharap agar ada kebijaksanaan dari pemerintah, karena mereka beranggapan kebijakan pemerintah yang memberhentikan mereka tanpa sebab sangat tidak adil.
Hal itu terucap dari beberapa orang THL yang telah diberhentikan oleh dinas terkait di Kabupaten Solok. Mereka yang tidak ingin disebutkan namanya satu persatu ini dengan nada sedih mengatakan, “mengapa kami yang dipecat, sedangkan kami merasa tidak pernah melakukan kesalahan apapun, bahkan kami merasa hadir lebih dahulu ditempat kami bekerja dan pulang pun kami merasa yang paling terakhir. Kami berharap sekali pemerintah daerah Kab. Solok untuk menarik kami kembali.”
Salah seorang THL/Honorer mengatakan, “saya dulu dibantu untuk masuk oleh seseorang yang pernah menjabat di pemerintahan Kab. Solok untuk bekerja sebagai staf honorer, tetapi setelah orang yang membantu saya itu dimutasi, kenapa saya juga diberhentikan atau dipecat. Sedangkan saya sudah mengabdi selama lebih kurang enam tahun. Saya sangat kecewa atas kebijakan tersebut karena merasa tidak melakukan kesalahan selama enam tahun ini
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kab. Solok Septrismen dari Fraksi Gerindra mengatakan, sangat menyesalkan pemecatan tersebut. Bahkan ia juga telah berusaha untuk mempertahankan dan memperjuangkan nasib THL/Honorer tersebut, karena Gerindra adalah partai besar yang sangat memperhatikan nasib masyarakat.
“Semua yang dipecat harus dimasukkan kembali sesuai dengan tugasnya. Sambil berjalan lakukan evaluasi dan beri kesempatan sesuai batas waktu penilaian kinerja dengan menandatangani perjanjian. Kalau ada yang sangat prinsip dan menyangkut dengan tidak disiplinnya bekerja dan tidak bisa dibina lagi baru ambil tindakan tegas,” kata Septrismen yang dihubungi lewat telepon selulernya.
Lebih lanjut dikatakan, kalaupun ada yang masuk baru karena ada yang sangat krusial, Pemkab. Solok agar mengajukan dulu anggarannya ke DPRD bisa disepakati bersama antara Pemda dan DPRD itu baru adil.
“Saya sudah mencoba berupaya untuk memperjuangkan nasib mereka yang dipecat tanpa sebab, akan tetapi sejauh ini belum ada tanggapan,” jelas Septrismen.
Hal senada juga disampakan anggota DPRD Sumbar, Sabrana, SE yang sedang melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya sejak beberapa hari lalu. Dia berharap kepada anggota DPRD kab. Solok untuk memperjuangkan nasib para THL/Honorer yang dipecat tersebut.
“Saya berharap agar nasib para THL yang dipecat tersebut dapat dipertimbangkan kembali, karena mereka sudah lama mengabdi, jangan sampai hal ini menimbulkan asumsi-asumsi yang tidak baik” kata **Roni Akhyar
Leave a Reply