Terkait Sertifikasi Shalat Khatib Jum’at, Ulama Sumbar Keberatan

Padang, Editor.- Sejumlah tokoh agama Islam di Sumatra Barat merasa keberatan dengan wacana Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk melakukan sertifikasi mubaligh atau khatib (penceramah shalat Jum’at). Selain mempertanyakan apa maksud dan tujuannya, program sertifikasi itu juga justru terkesan diskriminaif.

“Apa maksud dan tujuan sertifikasi itu oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama? Lantas, kenapa kok wacana ini cuma di tujukan untuk para mubaligh/khatib, bagaimana dengan juru dakwah dari agama lain?” tanya salah seorang tokoh agama Islam yang enggan ditulis jati dirinya kepada Editor di Padang, Selasa (7/2).

Menurut pemimpin salah satu ormas Islam ini, para mubaligh/khatib yang menjalankan tugasnya sebagai juru dakwah agama Islam sudah ditempa dengan ilmu dan etika berdakwah sejak di bangku pendidikan sekolah agama pertama hingga perguruan tinggi.

“Bahkan untuk tampil di muka umum itu, mereka semua diuji, baik dari segi ilmu, kecakapan berbicara maupun etika serta keberaniannya menyampaikan ajaran agama,” ujarnya.

Diakuinya, pemerintahan sekarang tengah menghadapi situasi yang kurang kondusif pasca aksi damai sejumlah ormas Islam beberapa waktu lalu.

“Pemerintah boleh-boleh saja menciptakan situasi kondusif dengan beberapa program atau kegiatannya. Tetapi bukan malah dengan cara salah satunya sertifikasi mubaligh/khatib, sebab hal ini dikuatirkan justru akan membuat situasi tambah parah,” pintanya.

Sementara itu Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Padang, Duski Samad, mengatakan, pihaknya menghasilkan tiga pandangan. Pertama, program ini akan diterima bila dilakukan dengan tujuan perbaikan kualitas. Kedua, sertifikasi ini dinilai tidak perlu karena masyarakat sudah melakukan sertifikasi secara alami terhadap mubalig. Ketiga, kesiapan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan umat akan tokoh agama dari segi kualitas dan kuantitas juga dipertanyakan karena saat ini jumlah tokoh agama dan umat beragama belum sebanding.

“Jadi pada prinsipnya MUI Padang tidak menerima sertifikasi mubaligh jika tujuannya tidak untuk kebaikan yang lebih luas. Yaitu meningkatkan kualitas ulama dan mutu keagamaan,” ujar Duski Samad kepada wartawan secara terpisah.

Dia juga menilai, pemerintah telah menyalahi wewenangnya dengan mengadakan sertifikasi terhadap mubalig. Alasannya, tugas Kementerian Agama hanya menciptakan orang-orang yang akan menjadi pejabat teknis dan administratif keagamaan, bukan melahirkan ulama.

“Jadi, ulama itu lahir bukan karena Kementerian Agama, melainkan karena masyarakat yang mengharapkan,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut Duski, semestinya yang dilakukan pemerintah adalah membangun komunikasi yang lebih intensif dengan pemuka agama sehingga para mubalig bisa diberikan arahan yang jelas. Wacana ini muncul tak lepas dari pengaruh situasi negara akhir-akhir ini sedikit memanas. Jadi, bukanlah hal bijak mengadakan sertifikasi jika penyebabnya karena ada yang tidak nyaman dengan ulama, sebab sertifikasi ini justru akan menimbulkan kegaduhan lagi.** Martawin

684 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*