Perhatian Pemprov Sumbar Pada Ormas Sangat Lemah

Padang, Editor.- Perhatian pemerintah daerah terhadap ormas ormas yang memiliki akar ke masyarakat bawah, diantaranya LKAAM, MUI, Bundo Kanduang dan organisasi kepemudaan dan ormas lainnya masih sangat lemah.

Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi PPP DPRD Provinsi Sumatera Barat Yuliarman dalam pandangan Umum Fraksinya pada rapat paripurna DPRD Sumbar. Rabu (24/4) terhadap Ranperda tentang pertangungjawaban pelaksana APBD tahun 2015.

Menurut Yuliarman, rendahnya kepedulian terhadap ormas-ormas tersebut bisa berdampak pada kegagalan pembangunan di bidang bidang lainya . Untuk itu diharapkan segera dilakukan penataan terhadap ormas ormas karena hal itu terkait dengan perlakuan lebih baik terhadap akomodatifnya APBD yang akan datang melayani ormas ormas ini.

Pada kesempatan ini Yuliarman yang berada di Komisi V juga menyinggung KONI Sumbar yang merupakan induk organisasi olahraga yang akan menetukan prestasi olahraga di Sumatera Barat. Menurut Yuliarman, kondisinya sekarang telah berada pada konsdisi sangan mprihatikan. Sementara itu Pon di Jawa Barat sudah di depan mata.

“Apabila kita terpaku pada masalah konflik ,tentu kondisi ini akan membawa kita kepada posisi yang tidak menguntungkan,” kata Yuliarman.

Dia juga menyorot masalah penanggulangan bencana yang penanggulangannya belum maksimalnya, termasuk mitigagsi daerah rawan bencana. Demikian pula halnya masalah pengembangan sektor pariwisata.

Sementara itu Fraksi Partai, melalui juru bicara Drs. Suhemdi menyampaikan, setelah melihat pada sektor penerimaan pembiayaan, tidak melihat lagi Dana Rajawali. Dari itu diminta penjelasan gubernur dimana ditaruhnya uang yang jumlahnya sudah lebih dari Rp 60 Milyar tersebut.

Suhemdi juga menyorot SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dari anggaran sebesar Rp 32,648 M lebih terealisasi hanya sebesar Rp 11,851 M lebih atau sebesar 36,30 persen itupun lebih banyak dari sisi belanja pegawai pada hal tahun 2015 banyak bencana yang terjadi. Seperti di Kab. Pessel, Kab. Agam Kota Padang dan daerah lain di Sumbar.

“Rasanya sia sia dana sebasar Rp 20,638 atau sebesar 72,59 persen mengendap di kas daerah,” kata Suhemdi.

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar Darmawi , yang dihadiri oleh anggota Forkopinda , para SKPD di jajaran pemprov Sumbar dan para undangan lainya . ** Herman