Penundaan DAU Berdampak Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan

Padang, Editor.- Dengan terjadinya penundaan DAU sangat berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sebab bagi provinsi Sumatera Barat DAU merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah yang digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas tugas desentralisasi dan membiyai fungsi layanan dasar umum serta untuk mengatasi kesenjangan fiskal.

Hal ini disampaikan sekwan DPRD Provinsi Sumatera Barat Raflis SH dalam rapat paripurna DPRD Sumbar Jumat 16 September 2016 terhadap pengambilan keputusan rancangan KUPA PPAS APBD  tahun 2016 provinsi Sumatera Barat.

Menurut Raflis , sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2016 serta memperhatikan hasil konsultasi dengan Direktorat perenncanaan anggAran Kementerian Dalam Negeri dan kondisi penerimaan negara, penyaluran penundaan DAU tahun 2016 tipis kemungkinan akan ditranfer oleh pemerintah pada tahun 2016, oleh kerena itu daerah perlu menyikapinya agar tidak terjadi permasalahan dan defisit pada APBD tahun 2016.

Menyikapi kondisi tersebut serta memperhatikan saran dan pertimbangan yang diberikan oleh Direktorat perencanaan anggaran daerah Kemendagri, maka untuk menutupi alaoksi anggaran dari penundaan DAU sebesar Rp 228 Milyar tersebut, maka mau tidak mau suka tidak suka daerah perlu melakukan efisiensi belanja serta mengoptimalakan pendapatan daerah terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah..

Pada kesempatan ini Fraksi PKS DPRD Provinsi Sumatera barat yang disampaikan oleh juru bicaranya Musli, M .Yatim .Lc, Fraksi PKS sangat kecewa dan sekaligus perihatin dengan penundaan pembayaran DAU dari Pusat yang berjumlah Rp 228 Milyar. Kecewa karena berdasarkan konsultasi Banggar dan TAPD ke Dirjen Anggaran kemendagri dijelaskan bahwa pemotongan DAU tersebut oleh pemerintah pusat Kementerian Keuangan tanpa melibatkan Kementerian dalam negeri. Sehingga Dirjen Anggaran kemendagri tidak bisa menjelaskan apa alasan penundaan tersebut jelas Musli, M yatim.

Bahkan penundaan tersebut menurut Menurut Dirjen anggaran kemendagri lebih bail disikapi sebagai pemotongan DAU. Dengan Demikian kami prihatin dengan kondisi keuangan yang akan dihadapi pemerintah provinsi Sumatera Barat, apalagi kalau betul betul dipotong dan tidak sekedar ditunda jumlah 228 Milyar tersebut bukanlah angka yang sedikit untuk menunjang pembangunan di Sumatera Barat ungkap Muslim M Yatim.

Sementara itu Fraksi PDI Perjuangan PKBdan PBB yang disampaikan oleh juru bicaranya HJ Riva Melda menyampaikan, untuk mengantisipasi penundaan penyaluran DAU tahun 2016 Fraksi PDI Perjuangan PKB dan PBB menyarankan kepada pemerintah provinsi Sumatera Barat hendaknya dapat melakukan kehati-hatian dalam penganggaran sehingga rasionalisasi dan efisien dalam mempergunakan anggaran dapat terlaksana dengan baik. Dan pelaksanakan program yang skala prioritas misalnya menunda pengadaan mobil operasional kecuali untuk kepentingan umum .

Sikap Fraksi PDI Perjuangan PKB dan PBB dalam hal ini berdasarkan kepada surat edaran Menteri Keuangan RI bahwa ada penundaan penyaluran DAU tahun 2016 dan bukan pemotongan anggaran sebagai mana yang kita dengarkan, sekali lagi bukan pemotongan angaran tetapi penundaan penyaluran ujar Riva Melda. Untuk itu kita tidak harus panik dalam menyikapinya menganggap ini sebuah dinamika, kita harus mensiasati dengan tenang dan melakukan efisiensi dan optimalisasi katanya .

Acara rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Sumbar Ir .Hendra Irwan rahim Yang dihadiri oleh Plh Sekda provinsi Sumatera barat Devi Kurnia SH, anggota Forkopimda, para Pimpiunan SKPD di jajaran pemrov Sumbar. **Her

 

 

914 Total Dibaca 2 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*