Pemda Tanah Datar Melaksanakan Rakor “Percepatan Penanggulangan Kemiskinan”

Batusangkar, Editor.-Pemerintah Daerah Tanah Datar melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) “Percepatan Penanggulangan Kemiskinan” yang diikuti seluruh OPD yang ada di Tanah Datar, Selasa (12/11) bertempat di Aula Kantor Bupati .

Wakil Bupati Tanah Datar Richi Arpian SH,MH dalam pengerahannya menyatakan .Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus berupaya menurunkan angka kemiskinan terutama pasca pandemi COVID-19.
Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan adalah melalui pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan masyarakat terhadap akses pendidikan dan akses kesehatan.

Dua poin sangat penting yang harus dipenuhi terlepas seperti apapun ekonomi masyarakat kita, yang jelas masyarakat kebutuhannya kita penuhi dan tidak boleh ada hambatan untuk kedua poin ini.

Adapun upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan di Tanah Datar adalah dengan mengurangi beban biaya produksi masyarakat.karena mayoritas masyarakat Tanah Datar bergerak di sektor pertanian,Pemerintah daerah telah meluncurkan program di sektor tersebut ada empat program unggulan pemerintah dibidang pertanian.

Dalam meningkatan pendapatan masyarakat miskin juga dibutuhkan dukungan dari Dinas Koperindag dalam mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro berbasis daerah, khusunya pertanian.

“Tanah Datar ini memiliki banyak potensi, salah satunya minyak atsiri dan saat ini terkendala masalah harga,untuk itu saya minta Dinas Koperindag tolong dibikin kelompok atau organisasi mereka sehingga kita tahu kapasitas produksi sehingga kita bisa menetapkan harga standarnya” ucap Richi Arpian

Selanjutnya Richi Arpian meminta Dinas Sosial untuk mengupdate Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar bantuan ataupun intervensi yang dilakukan pemerintah tepat sasaran.

Untuk itu kita harus bersinergi antar OPD. Segera kita lakukan pendataan penduduk miskin, kalau bisa by name by adres sehingga bantuan yang kita lakukan tepat sasaran.

” Update data DTKS, Kesra dan Camat tolong tanya nagarinya yang mana rumah warganya yang tidak layak huni, nagari yang mau menyampaikan data itu yang dibantu” harap Richi Arpian
.
Kabid Baperlitbang Ali Asmar sebagai ketua panitia pelaksana Rakor dalam laporannya mengatakan, Adapun dasar hukum pelaksanaan acara ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 42 tahun 2010 tentang tim koordinasi penanggulangan kemiskinan provinsi dan kabupaten/kota.

Permendagri nomor 53 tahun 2020 tentang tatakerja dan penyelarasan serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia tim penanggulangan kemiskinan provinsi dan kabupaten/kota, SK bupati Tanah Datar nomor 050/38/baperlitbang 2022 tentang pembentukan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan tanah datar tahun 2022.

“Sedangkan tujuannya adalah mengupdate data kemiskinan, menyusun strategi penanggulangan kemiskinan melalui sinergi program antar OPD, dan merancang program serta menginventarisir atau persolan dan uaya pemecahan masalah dan penyusunan road map penurunan kemiskinan di Tanah Datar” ungkap Ali Asmar**Jum

[tribulant_slideshow gallery_id=”3″]

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*