Pembangunan ZI Melalui WBK & WBBM Dicanangkan di Kabupaten Solok

Pembangunan ZI Melalui WBK & WBBM Dicanangkan di Kabupaten Solok
Pembangunan ZI Melalui WBK & WBBM Dicanangkan di Kabupaten Solok

Arosuka, Editor.- Pembangunan zona integritas di lingkungan pemerintah daerah merupakan salah satu wujud komitmen pimpinan daerah dalam pemberantasan korupsi. Karatristikmnya ditandai dengan adanya program pencegahan korupsi yang konkrit sebagai bagian dari upaya percepatan program reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.Hal itu diungkapkan Gubernur Sumbar yang diwakili Inspektur Sumbar, Drs.Mardin, MM pada Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Melalui Wilayah Bebas Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Pemerintah Kabupaten Solok, bertempat di ruangan Solok Nan Indah, kantor Bupati Solok, Selasa (21/5).

Lebih lanjut dikatakannya, untuk menerapkan program tersebut, maka perlu dilakukan internalisasi dan sosialisasi secara terus menerus sehingga dapat berjalan secara konsisten dan berkesinambungan, yang tidak boleh terhenti meskipun rezimnya berganti..Seluruh pemerintah daerah wajib mendukung dan mengimplementasikan program nasional pencegahan korupsi atau anti korupsi.

Deklarasi atau pencanangan ini merupakan komitmen awal atau niat yang tulus untuk melaksanakan program pencegahan tindak pidana korupsi. Setelah deklarasi mesti diikuti dan ditindaklanjuti dengan kegiatan- kegiatan dan upaya- upaya sesuai dengan panduan atau pedoman yang diberikan oleh kementrian pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi biroktasi ( KEMENPAN RB ) sebagai instansi yang berwenang melakukan pembinaan atas program zona integritas ini.

“Kami atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyampaikan ucapan selamat dan sekaligus memberikan apresiasi kepada Bupati Solok beserta jajaran yang mendeklarasikan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), yang merupakan bukti komitmen, kesungguhan, dukungan dan perhatian besar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” ujar. Mardin.

Dia juga berharap kepada daerah lain yang belum mencanangkan program ini,  kiranya dapat segera melaksanakan sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah daerah  kabupaten Solok ini. Selain itu juga berharap kepada pemerintah pusat melalui KEMENPAN RB selalu dapat meberikan pembinaan, bantuan dan fasilitas secara terus menerus bagi kemajuan daerah ini tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Sementara itu Bupati Solok, H. Gusmal, SE, MM dalam sambutannya mengatakan, pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani merupakan bentuk upaya konkrit pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Solok.

Unit kerja berpredikat WKB/ WBBM merupakan outcome dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup zona integritas. Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi tentunya akan mampu menghadirkan insane aparatur yang handal dan professional dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga cita-cita mewujudkan masyarakat sejahtera dapat kita raih.

“Kabupaten Solok sudah pasti ingin segera mewujudkan zona integritas sebagai predikat yang diberikan kepada kementrian/ lembaga yang berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani masyarakat, agar mendapat prestasi wilayah bebas korupsi, kolusi dan nepotisme,” kata Gusmal.

Menurut bupati, reformasi birokrasi pemerintah daerah yang professional harus terus optimal. Dari itu perlu dingingatkan,  pentingnya peranan setiap pemimpin dalam mengarahkan pelaksanaan tugas bawahannya. Peningkatan kinerja bukan hanya masalah kuantitas, tetapi yang lebih penting adalah masalah kualitas, seperti profesionalitas, integritas moral dan kepekaan terhadap aspirasi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat..

“Melalui penandatanganan ini saya mengharapkan bahwa apa yang kita laksanakan ini hendaknya menjadi penyemangat bagi satuan kerja di bawah untuk melaksanakan semua ketentuan dan aturan pemberantasan KKN, reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang tentunya didukung dengan pengawasan yang konsisten dan obyektif.” Tegas Gusmal.

Hadir pada kegiatan tersebut Gubernur Sumatera Barat diwakili Inspektur Daerah, Drs. Mardin, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumbar diwakili Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi BPKP Provinsi Sumbar, Bupati Solok H. Gusmal, SE, MM, Rektor IPDN Drs. Bustama, Forkompimda Kabupaten Solok, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala SKPD Serta Camat Dilingkup Pemerintah Kabupaten Solok. ** Rhian/Kobar/Hms

634 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*