Pandangan Umum Fraksi Persatuan Pembangunan Menanggapi Atas Ranperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sekretaris Fraksi Persatuan Pembangunan (PPP, Demokrat, Perindo) Iwan Kurniawan, S.Sos, MM.
Sekretaris Fraksi Persatuan Pembangunan (PPP, Demokrat, Perindo) Iwan Kurniawan, S.Sos, MM.

Sawahlunto, Editor.- Pandangan Umum Fraksi Persatuan Pembangunan (PPP, Demokrat dan Perindo) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Sawahlunto Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kota Sawahlunto, di Gedung DPRD, Senin (27/11/2023). 

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Sawahlunto Eka Wahyu dan turut mendampingi Wakil Ketua I Jaswandi, Wakil Ketua II Elfia Rita Dewi dan 14 Anggota DPRD serta Pj Walikota Sawahlunto Dr. Zefnihan, AP, M.Si, Sekretaris Daerah Dr. dr. Ambun Kadri, MKM dan jajarannya beserta Sekretaris DPRD Dedi Syahendry

Iwan Kurniawan, S.Sos, MM, juru bicara Fraksi Persatuan Pembangunan menyampaikan, bahwa secara normatif Ranperda ini merupakan Harmonisasi dari Ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah junto Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Senada hal diatas, tentu Fraksi memahami Ranperda yang diajukan Kepala Daerah, karena kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bagian dari Kebijakan Publik yang tentu konsekuensinya adalah bagaimana Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Fungsi Pajak Budgeter dan Regulatory”, tuturnya

Fraksi Persatuan Pembangunan (PPP, Demokrat dan Perindo) menyampaikan, setelah ditelaah dengan seksama Materi Bab, Pasal atau Ayat yang termuat pada Ranperda diatas, sehingga Fraksi meminta Penjelasan kepada Pemerintah Daerah terkait:

a. Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5%, sedangkan Tarif BPJT ditetapkan 10%, kemudian Tarif BPJT Khusus atas Jasa Hiburan pada Karaoke dan Mandi Uap/Spa sebesar 50%, juga Tarif BPJT atas Tenaga Listrik dari sumber lain oleh Industri, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam ditetapkan sebesar 3% serta Tarif BPJT atas Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan 1,5%.

“Narasi diatas, merupakan duplikasi dari Pasal 15 dan Pasal 26 Ayat (1), (2) dan (3) huruf (a) dan (b), Fraksi menilai Tarif yang ditetapkan terlalu tinggi untuk masyarakat, apalagi kondisi perekonomian yang tidak stabil seperti sekarang tentu menambah beban hidup bagi masyarakat. Mohon Penjelasan?”, katanya

b. Ketentuan Pasal 36 Ayat (1) disebutkan “Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah”, dan dikonkretkan lagi di Ayat (2), (3) dan (4).

“Berkenaan dengan Pasal 36 diatas, mohon penjelasan batas minimal volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan yang wajib dibayar oleh subjek Pajak Air Tanah itu?, tuturnya

c. Apakah penetapan Tarif, Retribusi Pelayanan Pasar, Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya maupun Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, sebagaimana termaktub pada Lampiran Ranperda sudah dimusyawarahkan kepada pihak yang menjadi Objek/Subjek Pajak Daerah/Retribusi Daerah, apalagi dengan kondisi perekonomian yang lesu, Daya Beli semakin berkurang tentu Penetapan Tarif Retribusi itu cukup memberatkan. Mohon Penjelasan?

d. Berkenaan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, sebagaimana tertuang pada Bab V (Bagian Ketiga) Pasal 112 sampai dengan Pasal 116 pada Ranperda, yang kiranya perlu mencantumkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dikonsideran “mengingat”, karena Undang-Undang ini adalah penyesuaian dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja serta menanyakan apakah ada tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah Kota Sawahlunto dan berapa perkiraan target PAD yang akan diperoleh ketika Perda ini berlakukan. Mohon Penjelasan?

“Demikian Pandangan Umum Fraksi Persatuan Pembangunan (PPP, Demokrat dan Perindo) kami sampaikan sebagai tanggapan atas penyampaian Nota Pengantar Wali Kota atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disampaikan pada hari Jum’at tanggal 24 November 2023”, pungkasnya. **Leo

[tribulant_slideshow gallery_id=”3″]

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*