Padang Panjang, Editor.- Tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang tercatat 5,14 %, rendah dari provinsi dan nasional. Lebih dari itu, kota yang 7 tahun ini rutin dapat WTP itu sudah 0 % (nihil) miskin ekstrim. Capaian ini sejalan dengan juga susutnya angka pengangguran dan naiknya PDRB perkapita kota ini.
Itulah sebagian dari banyak kemajuan dan penghargaan nasional diraih oleh Kota Padang Panjang di tengah juga masih cukup banyak tantangan yang dihadapinya, seperti terungkap dari pidato Penjabat (Pj) Walikota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra pada peringatan Hari Jadi Kota (HJK) ke-233 kota tersebut dalam rapat pleno DPRD di Gedung DPRD setempat, Ahad (1/12) lalu.
Dihadiri oleh Gubernur Sumbar yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang PKSD, Eri Rinaldi, rapat pleno tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Mardiansyah. Di antara pejabat/undangan yang hadir, terlihat Pj,Walikota Payakumbuh, Jasman; sejumlah pejabat yang mewakili Walikota/Bupati lain di Sumbar.
Berikut, sebagian mantan Wakil Walikota & Pimpinan DPRD Padang Panjang; Anggota Forkopimda; Pj.Sekda Dr.Winarno beserta pejabat Eselon-II/III Pemko setempat; Pengurus MUI; Pengurus KAN; pengusaha dan perantau. Kemeriahan HUT juga ditunjang oleh banyaknya karangan bunga ucapan selamat ulang tahun. Berikut penyerahan penghargaan dan Pin Emas kepada sejumlah tokoh yang dianggap berjasa untuk kemajuan Padang Panjang.
“Padang Panjang unggul dan sejahtera”. Itulah tagline yang kita angkat pada ulang tahun Kota Padang Panjang ke-233 ini, ungkap Ketua DPRD setempat, Mardiansyah saat membuka rapat pleno itu didampingi salah seorang Wakil Ketua, Imbral. Tagline ini sejalan capaian kemajuan dan penghargaan nasional yang diraih kota ini.
Fakta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita dan IPM, datanya ada pada BPS. Terkait berbagai penghargaan nasional, data itu ada di Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang dengan organisasi perangkat daerah (OPD)-nya.
Pj.Walikota Sony pada rapat pleno DPRD Kota Padang Panjang dengan 20 anggota itu menyebut sesuai data BPS angka kemiskinan dan pengangguran turun. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita naik. Kemiskinan, misalnya, turun dari 5,92 % di 2021 jadi 5,14 % (2022), rendah dari provinsi 5,92 % dan nasional 7,92 %.
Lebih menariknya, kemiskinan ekstrim di kota ini sudah 0 % (nihil), dan itu daerah satu-satunya di Sumbar. Sementara PDRB, naik dari Rp 64,09 juta pada 2021 jadi Rp 70,64 juta (2022). Angka ini tertinggi ketiga di antara 19 kota/kabupaten di Sumbar (lihat tabel; Kemajuan & Penghargaan Nasional yang diraih Padang Panjang – 2022).
Terkait persoalan kota yang dihadapi kota tua berusia 233 tahun itu, Pj.Walikota Sony mengungkap antara lain;
1.Lokasi pembuangan akhir (LPA) Sampah di Sungai Andok, tepi selatan kota, yang
sudah over kavasitas.
2.Banjir di sejumlah lokasi pada waktu hujan deras, salah satu yang serius di Jalan
Sudirman, kawasan pusat kota.
3.Pasar Pusat yang belum berfungsi optimal & keterbatasan arial parkir
4.Ada sejumlah gedung/lokal sekolah yang perlu direnovasi
5.Kebutuhan peningkatan kontribusi PAD atas APBD kota untuk penguatan
kemampuan belanja pembangunan (fisik & non fisik).
Sedangkan upaya mengatasi LPA Sampah di Sungai Andok yang over kavasitas, misalnya, Pj.Walikota Sonny menyampaikan rencana Pemko membeli mesin penghancur sampah lewat APBD 2024 datang. Mesin yang akan dibeli berkavasitas sekitar 50 ton perhari, kurang-lebih paralel dengan produksi sampah kota ini 45-60 ton/hari.
Gubernur Sumbar yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan Sumber Daya (PKSD), Eri Rinali yang tampil terakhir memberi sambutan, memberi apresiasi sangat positif atas berbagai kemajuan dan penghargaan di tingkat nasional dan provinsi yang diraih Padang Panjang. Hendaknya semua itu bisa dipertahankan dan lebih ditingkatkan ke depan.
Untuk bisa mempertahankan dan meningkatkan kemajuan serta prestasi tadi menurut Gubernur, tentu butuh biaya relatif besar. Apalagi melihat cukup banyaknya program pembangunan di kota ini yang hendak direalisir. Di sisi lain, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Padang Panjang terbatas.
Menghadapi kondisi itu, Gubernur memberi solusi, pertama, perlu inovasi dalam upaya memacu peningkatan kontribusi PAD (Pendapatan Asli Daerah) atas APBD. Kedua, mengajak peran tokoh masyarakat dan perantau. Ketiga, mengajak peran swasta lokal, regional, nasional dan internasional berinvestasi di Padang Panjang.
Untuk menarik peran calon investor berinvestasi, Gubernur mengingatkan perlu kemudahan proses dan kepastian hukum. Sejalan itu juga perlu jadi perhatian, kegiatan investasi jangan sampai berbenturan dengan keberadaan Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekah, kota pelajar yang islami, adat dan budaya.
Pesan Gubernur agar citra Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekah, Kota Pelajar yang islami dan adat-budayanya dijaga oleh Ketua KAN Bukiksuruyngan, Faiz Fauzi Elmuhamaddi Dt Pangulu Marajo. Pesan lain tokoh ini, memasuki tahun politik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Kepala Daerah pada 2024, masyarakat di kota ini hendaknya tetap bersatu dan menjaga kerukunan.
Sekilas tentang peringatan ulang tahun Kota Padang Panjang, semula diperingati setiap 23 Maret. Dasarnya, merujuk ke UU No.8/1956 tanggal 23 Maret 1956. Di era Walikota Yohanis Tamin (1998-2003), sesuai arahan Gubernur Sumbar (masa Hasan Basri Durin), ulang tahun Kota Padang Panjang ditinjau ulang dengan melakukan penelitian dan seminar melibatkan pakar sejarah dari Unand.
Hasilnya, HJK Padang Panjang disepakati ditarik jauh ke 1790 M, sekitar 47 tahun sebelum Padang Panjang jadi Ibukota Provinsi Sumatera West Kust pada 1837 M. Untuk diketahui, sesuai hasil penelitian Christine Dobbin, Antropolog asal Belanda dalam bukunya; Kebangkitan Islam di Tengah Mayarakat Petani yang mulai tumbuh di nusantara, menyebut pada 1790 Padang Panjang sudah kota moderen (ukuran masa itu Red-). Indikatornya antara lain, jual beli di pasar mulai pakai uang yakni uang Sepanyol, penduduknya juga sudah heterogen ***ym/adv.–
Leave a Reply