OJK Diminta  Percepat UKK Calon Direksi Bank Nagari

Dengar pendapat Komisi III DPRD Sumbar dengan beberapa pakar hukum
Dengar pendapat Komisi III DPRD Sumbar dengan beberapa pakar hukum

Padang, Editor.- Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat minta kepada otorisasi Jasa Keuangan (OJK) agar mempercepat Uji Kepatutan dan  Kepatuhan terhadap calon Direksi Bank Nagari,. Kalau  tidak memenuhi syarat kembalikan lagi kepada pemegang saham yang akan diganti melaui RUPS.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD Sumbar Afrizal SH, MH usai dengar pendapat Komisi III dengan beberapa pakar Hukum, guna membahas kelangsungan Bank Nagari, belum lama ini di Runag Khusus Satu DPRD Sumbar.

Afrizal juga mengatakan, Bank Nagari itu punya lima orang direks dan sekarang dittetapkan dua orang. Dengan lima orang direksi saja sudah keteter, apalagi dua direksi.

“Yang diatur itu puluhan triliun aset Bank nagari yang tersebar di kabupaten/Kota Sumatera Barat dan luar Sumatera Barat,” ujar Afrizal.

Menurut Afrizal, dengan keterlambantan UKK akan berdampak buruk terhadap kinerja Bank Nagari yang , saat ini dikendalikan oleh dua orang direksi. Sehingga adanya keteteran dalam bekerja. Untuk itu proses UKK harus dilakukan secepatnya, jika dilalaikan akan menimbulkan kecurigaan publik.

DPRD perlu melakukan pengujian Undang Undang dalam pelaksanaan pemilihan direksi, apakah proses itu menggunakan acuan pemerintah daerah atau perseroan terbatas . Jika menggunakan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, harus mengikat hingga keseluruh proses.

“Bank Nagari  Nagari sebagian modalnya dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota dan provinsi. Oleh sebab itu pengelolaanya mesti optimal agar memberikan deviden kepada kas daerah.

“Untuk Bank Nagari kita hanya ingin lebih baik agar terus ekssis dan meberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah,” pungkas Afrizal.

Sementara itu salah satu pratisi hukum Sumbar, Miko Kamal mengatakan, pengelolaan Badan Usaha Milik daerah (BUMD) itu unik karena hampir sama dengan BUMN, meski BUMD pengeloaan harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Dalam proses pemilihan Direksi Bank Nagari, tidak ada yang boleh melakukan intervensi karena semua telah diatur dalam sejumlah regulasi. Peran OJK mesti optimal dalam menentukan agar menemui siapa yang pantas untuk menjabat direksi,” ujarnya ** Herman

 

.

 

 

638 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*