Limapuluh Kota, Editor.- Nevi irwan Prayitno selaku Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Barat beserta Tim melakukan monitoring evaluasi di Kabupaten Limapuluh Kota, Jumat (13/2). Kegiatan yang diselenggarakan di Aula rumah Bupati Limapuluh Kota ini dihadiri oleh Ketua TP PKK Kabupaten 50 Kota Ibu Monalisa serta beberapa kepala SKPD dan Ibu ketua TP PKK Kecamatan se Kabupaten 50 kota, tim TP PKK provinsi yang terdiri dari Ibu Fatmawati selaku sekretaris, Irmawati dari Pokja I, Eva Lumawati Pokja II, Titin Rustini Pokja III, dr.Denawati Edwiza Pokja IV dan sekretariat Citra Desi.
Pelaksanaan Monev yang diawali dengan ekspose dari ketua TP PKK Kabupaten Limapuluh Kota, Monalisa, mengenai kegiatan dan upaya yang dilakukan untuk melestarikan 10 program pokok PKK di nagari/kelurahan yang telah mendapatkan prestasi sebelumnya, terutama yang berhasil di tahun 2015.
Monalisa juga menjelaskan, untuk meningkatkan pembinaan gerakan PKK di nagari yang ada di kabupaten 50 Kota, maka di awal tahun 2015 ditunjuk 5 lokasi. Yaitu nagari Sungai Rimbang kecamatan Suliki yang focus pada kegiatan dasawisma, Nagari Batu Balang kecamatan Harau binaan Pokja I fokusnya PKDRT (Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Nagari Taeh Baruah kecamatan Payakumbuh binaan Pokja II focus pada UP2K, Nagari suayan binaan Pokja III focus pada hatinya PKK, Nagari Situjuah binaan Pokja IV binaan pengolahan toga. Nagari tersebut telah mengikuti lomba tingkat provinsi Sumatera Barat tahun 2015 naum yang berhasil mendapat nominasi 6 besar hanya 2 nagari yaitu Batu Balang dan Taeh.Oleh sebab itu Monalisa berharap nagari binaan tersebut dapat memberikan dampak yang besar pada kemajuan nagarinya.
Sementara itu Nevi berharap kepada seluruh jajaran TP PKK agar dapat menghidupkan pembinaan kelompok dasawisma, PHBS, dan posyandu maupun pelaksanaan 10 program pokok PKK. Perlunya pembinaan sikap mental, khususnya bagi anak dan remaja serta penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga.
“Melihat betapa banyaknya kasus yang terjadi di masyarakat saat ini. oleh sebab itu pentingnya pelaksanaa program kesejahteraan keluarga dengan keterpaduan gerakan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dengan bimbingan fasilitasi teknis dari berbagai instansi terkait,” jelasnya.
Selanjutnya pelaksanaan 10 program pokok PKK, PKK harus berkoordinasi dengan dinas atau instansi pemerintah maupun LSM. “Segala keberhasilan dalam pelaksanaan program PKK sangat ditentukan dengan adanya keterpaduan antara gerakan PKK dengan masyarakat, intansi pemerintah serta lembaga masyarakat lainnya demi mewujudkan keluarga sejahtera,” ulas Nevi. ** Zardi/Hms
Leave a Reply