Manajemen Basko Hotel Komitmen Selesaikan Persoalan dengan Karyawan

Karyawan Basko Hetel saat audensi dengan komisi II Dprd sumbar.
Karyawan Basko Hetel saat audensi dengan komisi II Dprd sumbar.

Padang, Editor.- Puluhan orang karyawan Basko Hotel, Padang menyampaikan aspirasi ke DPRD Sumbar, Selasa (14/9). Kedatangan mereka untuk meminta difasilitasi oleh DPRD  terkait penyelesaian  hak-hak, dan kejelasan status mereka di perusahaan.

Kedatangan karyawan Basko Hotel ke DPRD diterima oleh Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Arkadius Dt Intan Bano, dan anggota Komisi II, Budiman. Turut hadir dalam pertemuan ini perwakilan Managemen Basko Hotel, Zul Efendi.

Perwakilan karyawan Basko Hotel, Ardi pada kesempatan tersebut mengatakan, ia dan rekan-rekannya menuntut kejelasan nasib kepada pihak manajemen Basko Hotel, sebagai perusahaan yang selama ini memperkerjakan mereka. Pasalnya sejak pandemi melanda pada Maret 2020 lalu, mereka di rumahkan, dan hak-hak mereka terkait gaji masih ada yang belum terselesaikan.

“Sebelumnya kami di rumahkan. Sejak di rumahkan, nasib karyawan juga tidak jelas, apakah sudah di PHK atau masih karyawan yang dirumahkan. meminta kejelasan terhadap ini yang sampai sekarang belum ditegaskan manajemen,” kata Ardi.

Ardi mengatakan, selain status ia dan rekan-rekannya juga berharap sejumlah tunggakan gaji yang belum dibayarkan agar diberikan.

“Mudah-mudahan dengan pertemuan DPRD, ada titik temu,” ucapnya.

Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Arkadius Dt Intan Bano mengatakan, terkait aspirasi yang disampaikan karyawan Basko Hotel ini, pihaknya mendorong agar persoalan diselesaikan secara aturan yang berlaku. Ia meminta ada win-win solution  dalam persoalan ini, sehingga tidak ada yang dirugikan.

Sementara itu, Perwakilan PT Hotel Minang Mandiri (Basko Hotel,red) Zul Efendi menyampaikan, persoalan yang terjadi antara perusahaan dan karyawan di Hotel tidaklah muncul secara tiba-tiba saja. Namun ini adalah muara dari berbagai masalah yang terjadi sebelumnya, yang bisa dikatakan sangatlah komplek. Salah satunya adanya persoalan hukum yang sempat terjadi antara PT Hotel Minang Mandiri dengan PT Kereta Api  sejak 2011, dan mencapai puncaknya pada 2018, yang berakibat pada ditutupnya operasional hotel.

Sejak terjadinya persoalan hukum dengan, operasional hotel tidak berjalan optimal dan berdampak pada karyawan. Meski operasional hotel tidak berjalan optimal, dan tidak menguntungkan secara bisnis, sambung Zul Efendi, Basko sebagai pemilik sempat tetap berusaha mempertahankan eksitensi keberadaan hotel, dengan alasan agar karyawan tidak hilang pekerjaan.  Namun karena problemanya sudah sangat komplek pada tahun 2018 akhirnya Basko memutuskan melepas manajemen PT Minang Mandiri ke PT Laris Indonesia, dengan harapan pengelolaan bisa lebih profesional. Meski telah dilepas ke PT Laris Namun demikian, semuanya tidak membaik, bahkan semakin memburuk karena adanya pandemi, sehingga diambil keputusan merumahkan karyawan.

“Meski persoalannya sangat komplek yang berujung pada dirumahkannya sebagian karyawan, kami punya itikad baik menyelesaikan ini segera, kami berkomitmen   mematuhi seluruh aturan di negeri ini, sepanjang itu diberlakukan adil dan fair. Keberpihakan kepada rakyat tentu rujukannya aturan dan undang-undang namun demikian kami berharap nasib perusahaan juga harus diperhatikan, apakah perusahaan ini bisa bertahan, atau memang sudah kritis,” ucapnya.

Sehubungan dengan hak karyawan terkait gaji, sambungnya, sampai 1 November 2018 atau sebelum terjadinya pelepasan manajemen ke PT Laris, hak-hak karyawan tetap diakui oleh PT Minang Mandiri. Dalam hal ini PT Hotel Minang Mandiri telah komitmen melakukan pembayaran hak karyawan terkait gaji dengan cara dicicil.

Pembayaran gaji yang tertunda ini akan diambilkan dari pembayaran bulanan yang dilakukan oleh PT Laris kepada PT Hotel Minang Mandiri. Namun hal ini ternyata tak bisa dijalankan karena, PT Laris tidak melaksanakan kewajibannya.

Atas persoalan ini, kata dia, saat ini PT Hotel Minang Mandiri tengah melakukan gugatan terhadap PT Laris atas sejumlah kesepakatan, dan pemberian hak karyawan yang tidak dijalankan oleh PT Laris.

Ini adalah sejumlah fakta-fakta yang terjadi dalam pengelolaan manajemen Basko Hotel,  yang kami mohon agar juga dipertimbangkan. Dalam persoalan ini kami berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban yang masih tertunda terhadap karyawan sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya menutup. ** Herman/Len 

73 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*