Padang, Editor.- Kekisruhan ditubuh organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Barat bagi pembinaan olahraga prestasi di Ranah Minang sudah dalam kondisi memprihatinkan, karena nasib kepengurusan KONI Sumbar, yang katanya diketuai oleh Roni Pahlawan sampai saat ini tidak ada legitimasi.
Deno Indra Firmansyah, pemerhati olahraga Sumbar yang juga pengurus cabang olaharaga mencoba berusaha agar Roni Pahlawan, pucuk pimpinan KONI Sumbar yang belum legitimed itu mundur saja demi kelancaran pembinaan atlet Sumbar menghadapi Pra Kualifikasi PON 2024.
Berikut petikan wawancara media ini, Minggu (9/4/2023) dengan Deno Indra Firmansyah, yang juga salah seorang penggugat proses hukum yang terjadi pada KONI Sumbar.
Kasus gugatan kepada KONI Sumbar sampai saat ini bagaimana perkembangannya?
Sudah tentu gugatan itu sudah masuk ke ranah hukum dan secara automatis membuat Dispora Sumbar sulit dalam pencairan NPHD.
Tidak itu saja, dengan adanya Surat Kadispora no 426 tgl 30 Juni 2022, semakin mempersulit pencairan NPHD, karena menunggu proses hukum inkrach.
Kondisi kekiniannya setelah proses persidangan dimulai, bagaimana tindaklanjutnya?
Karena tidak ada upaya dari Roni Pahlawan dengan kroni-kroninya ya sudah berlarut-larut jadinya, ya sepertinya tidak akan ada ujungnya. Karena yang bersengketa saling bertahan dan proses hukum tidak akan berhenti dan akan semakin panjang. Anehnya lagi, Roni Pahlawan dan kroni-kroninya berpersepsi keputusan sela majelis sudah dianggap sebagai putusan akhir. Pada hal penggugat mengajukan banding.
Bagaimana situasi seperti ini sampai terjadi?
Roni Pahlawan sebagai yang merasa terpilih sebagai Ketum KONI Sumbar tidak mampu melakukan pendekatan dan mengkomunikasikan secara baik-baik kepada Pemprov Sumbar (Gubernur dan Kadipora–red) kepada para tokoh pembina olahraga di Sumbar, baik dari kalangan Pengprov cabang olahraga maupun teknokrat olahraga.
Dengan pengalamannya berorganisasi apakah hal ini tidak bisa diselesaikan,?
Secara pribadi, saya pesimis dengan kemampuan Roni Pahlawan yang terbatas, yang hanya berkutat dan tersandera oleh kelompok yang merasa sudah melalui “formatur”.
Saya pesimis dan kurang yakin dengan kepempinan Roni Pahlawan yang tidak punya jati diri. Ini dunia olahraga yang tidak mesti perlu orang bergelar tinggi dan tidak mesti pula keluaran lulusan luar negeri.
Sumatera Barat negeri beradat, ABS-SBK yang wajib dipahami dan tertanam pada diri pemimpin apapun organisasinya.
Sebagai pemerhati, saya prihatin dan pesimis terhadap prestasi Sumbar yang akan banyak persiapan yang mesti dilakukan menghadapi program KONI Pusat sampai menuju PON Sumut-Aceh pada tahun mendatang
Adanya opini yang menyorot seolah-olah Gubernur tidak respon dengan situasi ini, bagaimana ceritanya itu?
Gubernur Sumbar, H Mahyeldi sebenarnya sudah dianggap tidak penting oleh Roni Pahlawan dan kroni-kroninya, bahkan sempat pula membully, seolah-olah Gubernur yang menghambat atau menunda-nunda pelantikan Roni Pahlawan.
Sebenarnya, kalau Roni Pahlawan memahami dan mengerti bahwa KONI adala mitra pemerintah dalam pembinaan prestasi, tentu pengurus KONI Sumbar wajib tunduk dan patuh kepada kepala daerah yang Sah dan sedang berkuasa. Jangankan lembaga Independen, OPD saja bisa di copot.
Menyelesaikan karut marut induk organisasi olahraga (KONI–red) Sumbar dan persiapan menghadapi Pra Kualifikasi PON, apa yang mesti dilakukan?
Kondisi perioderidasi pembinaan yang sudah singkat dan tertinggal oleh beberapa provinsi lainya, bahkan sudah ada yang telah melaksanakan Pelatda/Tc.
Sudah sangat sebaiknya, KONI Sumbar diurus oleh sosok yang mampu berkoordinasi dengan Pemprov Sumbar dan DPRD Sumbar dan bahkan sosok itu memiliki jaringan yang luas sampai ke luar negeri dan paham terhadap program jangka panjang, menengah dan pendek serta paham kondisi daerah, sosok itu ada pada teknorat olahraga Sumbar yakni Prof Syahrial Bakhtiar.
Kalau Prof Syahrial Bakhtiar turun gunung dan kembali membantu Sumatera Barat, kemungkinan keterpurukan olahraga Sumbar seperti PON 2000 masih bisa diperbaiki. Dan sebaiknya Gubernur Sumbar H Mahyeldi menawarkan hal ini kepada Prof Syahrial Bakhtiar dan alangkah baiknya Gubernur Sumbar segera meminta dan menunjuk beliau untuk Plt KONI Sumbar.
Seperti diketahui Prof Syahrial selama ini menyimak kondisi Sumbar dan banyak
mensosialisasikan Program di level Nasional, ini jika beliau mau dan ikhlas untuk fokus menyiapkan pembinaan yang sudah terbengkalai, saya yakin beliau juga mampu menuntaskan masalah hukum untuk kelancaran pencairan anggaran. Tapi apakah beliau berkenan ?.
PON Sumut-Aceh semakin dekat, sebagai pemerhati saya mohon pak Gub atas nama pemerintah dan pak Prof Syahrial bisa menuntaskan kemelut yang berlarut.
Insyaallah semua akan memberi dukungan. **Agusmardi
Leave a Reply