Pilwana yang Efektif dan Efisien, Mungkinkah?

Rafendi Sanjaya.
Rafendi Sanjaya.

SEBAGAI sampel dari studi kasusnya adalah Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Serentak dalam wilayah daerah Kabupaten Padang Pariaman telah dilaksanakan di 29 nagari pada 31 Oktober 2021 lalu.

Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur, SE, MM usai melaksanakan hak pilihnya di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung mengungkapkan bahwa biayanya Rp2,87 miliar (bukan Rp2,03 miliar sebagaimana disiarkan Portal Berita Online Editor edisi 2 November 2021, Red).

Dana dimaksud berasal dari dana APBD Padang Pariaman tahun 2021 Rp840 juta (dengan rata-rata per Nagari lebih kurang Rp245 juta), dan dana transfer dari Pemerintah Pusat yang diserahkan ke Nagari Rp2,03 miliar (dengan rata-rata per Nagari lebih kurang Rp800 juta).

Berdasarkan total biaya (Rp2,87 miliar) dengan 29 Nagari sebagai pelaksana dapat disimpulkan bahwa rata-rata biaya Pilwana hampir Rp1 miliar. Dan rakyat badarai pasti akan berucap “mahal juga ya biaya memilih secara langsung (demokrasi) kepala pemerintahan terendah (Desa dan/atau nama lain kalau di Provinsi Sumbar disebut dengan Nagari) di NKRI ini?

Kalau diperkecil azas manfaatnya, dana kurang lebih Rp245 juta itu kalau dijadikan pesertaan modal untuk Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) akan menambah jenis usaha dan besaran pinjaman untuk modal pengembangan usaha kecil masyarakat yang warga Nagari.

Bagi pemerintah kabupaten kalau dana sebanyak itu (Rp2,87 miliar) dijadikan sebagai anggaran untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur, berapa kilo meterkah jalan yang teraspal Hot-Mix?

Mungkinkah  efektif dan efisien?

Walaupun sudah ada Perda Sumbar Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari pada umumnya Pilwana yang berlangsung di sejumlah daerah kabupaten dalam Provinsi Sumatera Barat pada tiga-empat tahun terakhir masih berdasarkan kepada Perda Sumbar Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

Hal itu dapat dibuktikan melalui mekanisme rekrutmen bakal calon (“balon”) hingga menjadi Calon Wali Nagari masih melalui panitia pemilihan yang dibentuk oleh Badan Musyawarah (Bamus) nagari bersangkutan.

Dengan demikian, wajarlah kiranya biaya pelaksanaan Pilwana rata-rata Rp1 miliar per Nagari karena banyaknya pos pengeluarannya.

Sebagaimana dimaklumi bisa jadi dana itu digunakan antara lain untuk biaya; mencetak kertas suara, membayar honorarium pengarah, pelaksana, keamanan dan pengawasan pemungutan suara mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan dan nagari.

Ke depan, apakah Pilwana yang tidak efektif dan efisien itu mungkinkah berlangsung efektif dan efisien?

Logikanya ada dua. Pertama, apabila daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah daerah Provinsi Sumbar membentuk Pemerintahan Nagari berdasarkan Perda Sumbar Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari di mana Kerapatan Adat Nagari – yang anggotanya terdiri dari perwakilan ninik mamak dan unsur Alim Ulama Nagari, unsur Cadiak Pandai, unsur Bundo Kanduang, dan unsur Parik Paga dalam nagari – sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (termasuk memilih dan mengangkat Kapalo Nagari).

Kapalo Nagari (sebagai pengganti sebutan Wali Nagari) dipilih dan diangkat oleh Kerapatan Adat Nagari ini berhubungan dengan Nagari sebagai kesatuan masyarakat adat (Nagari Adat).

Pemerintahan Desa (dan atau nama lain dalam wilayah Sumbar disebut Nagari) dibentuk berdasarkan UU  Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa itu hanya memberi tenggang waktu satu tahun bagi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menetapkan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa Adat (Nagari Adat).

Jadi, ketika Perda Sumbar Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari ditetapkan sudah habis masa tenggang waktu satu tahunnya.

Terlambatnya Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat (Gubernur bersama DPRD Sumbar, red) merespon maksud dan tujuan Pemerintah Pusat membuat UU  Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa itu bisa jadi karena kembali kepada Pemerintahan Nagari hanya sekedar selogan belaka (hanya tercantum dalam visi dan misi karena tidak fokus menyusun rencana aksinya).

Walaupun demikian, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa, setelah melakukan terlebih dahulu penataan Pemerintah Kabupaten/Kota berpeluang dengan Peraturan Daerah menetapkan Desa Adat/Nagari Adat.

Logika keduanya dengan melaksanakan Pilwana elektronik yang dirancang BPPT sejak awal tahun 2017 di Kabupaten Bogor, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Bayolali, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Agam.

Khusus di Kabupaten Agam, Pilwana Elektronik dilaksanakan pada 16-29 Juli 2017. Walau demikian, pemilihan dan penetapan Kapalo Nagari (Wali Nagari) oleh Kerapatan Adat Nagari( berdasarkan Perda Sumbar Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari) lebih efisien dan efektif dari Pilwana Elektronik, sekaligus menunjukan bahwa pemilihan dan penetapan pemimpin dengan musyawarah-mupakat adalah Demokrasi Pancasila hasil pemikiran bangsa Timur (yang dahulu pernah diterapkan pemerintahan NKRI melalui MPR, DPRD Provinsi/Kabupaten?Kota) yang dipelopori urang Minang.

Oleh karena itulah, sebagai urang Minang kita tentu amat setuju, pemilihan dan pengangkatan Kapalo Nagari (Wali Nagari) secara murni dan konsekwen berdasarkan Perda Sumbar Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. ** Rafendi

43 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*