Padang Panjang, Editor.- Sebagai salah satu kota terawal membuka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di era reformasi, Kota Padang Panjang telah menginovasi pelayanan itu jadi Mal Pelayanan Publik (MPP) fisik, Oktober 2024 ini. Bahkan, kini dalam proses untuk segera naik jadi MPP digital.
Kehadiran MPP Padang Panjang di bekas Kantor Bappeda kota itu di soft launching bersama 21 MPP kota/kabupaten lain oleh MenPAN-RB era Presiden Jokowi, Abdullah Azwar Anas di Jakarta, Selasa (8 Okt’24). Tujuan, agar rakyat bisa memperoleh berbagai jenis pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, aman dan nyaman.
Soft launching ke-22 MPP kota/kabupaten di tanah air itu berlansung secara sembolis di Ball Room Hotel Sheraton Grand, Jakarta. Seperti 21 walikota/bupati lainnya, Penjabat (Pj) Walikota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra juga hadir didampingi oleh Kepala Dinas (Kadis) PM-PTSP, Fhandi Ramadhona.
Di Padang Panjang, acara Soft Launching ke-22 MPP daerah itu diikuti secara during lewat layar monitor besar di ruang MPP setetempat. Hadir antaralain, Pj.Sekda Kota Padang Panjang, Dr.Winarno; Kadis Kominfo Ampera Salim; kepala/staf unit kerja terkait; Sekretaris Dinas PM-PTSP, Tis Maria; camat dan lurah.
Lewat layar monitor itu pula Pj.Walikota Sony tampak hadir bersama 21 walikota/bupati lain yang MPP daerahnya juga dilaunching. Masuknya MPP fisik Padang Panjang di soft launching, Selasa itu, praktis menambah deretan prestasi kota ini di level nasional era kepemimpinan Pj.Walikota Sonny.
Sebab, dari Januari 2024 ke Oktober ini saja sudah banyak prestasi nasional diraih Kota Padang Panjang. Beberapa contoh antaranya, 2 buah piala Bhumandala Award terkait prestasi kinerja Perumda Air Minum Tirta Serambi, penghargaan WTP, dan 2 buah piala Adiwiyata sekolah.
Prestasi terbaru, Oktober 2024 ini, jabatan Sony sebagai Penjabat Wako Padang Panjang sejak Oktober 2023 telah diperpanjang. Dr.Winarno, Kepala BPKD yang jadi Pj.Sekda Padang Panjang dari Oktober 2023 juga bertahan. Di bawahnya, Zia Ulfikiri, Sekretaris BPKD, juga tetap merangkap sebagai Plh.Kepala BPKD Kota Padang Panjang.
Sebanyak 22 Mal Pelayanan Publik (MPP) fisik kota/kabupaten yang disoft launching secara serentak oleh MenPANRB dari Jakarta, Selasa itu, terdiri;
01.MPP Kota Pematang Siantar
02.MPP Kabupaten Rokan Hulu
03.MPP Kota Padang Panjang
04.MPP Kota Solok
05.MPP Kabupaten Solok
06.MPP Kabupaten Dharmasraya
07.MPP Kota Sungai Penuh
08.MPP Kabupaten Bengkulu Selatan
09.MPP Kabupaten Ogan Kumering Ulu Timur
10.MPP Kabupaten Pesisir Barat
11.MPP Kabupaten Pringsewu
12.MPP Kabupaten Bangka Tengah
13.MPP Kota Depok
14.MPP Kota Pekalongan
15.MPP Kabupaten Landak
16.MPP Kabupaten Temanggung
17.MPP Kabupaten Lombok Utara
18.MPP Kabupaten Lombok Timur
19.MPP Kabupaten Sumbawa Barat
20.MPP Kabupaten Bulukumba
21.MPP Kota Baubau
22.MPP Kabupaten Bolaang Mongodow Utara
Menyusul soft launching 22 MPP fisik kota/kabupaten itu, kini di Indonesia terdapat 230 unit MPP fisik. Perkembangan ini diharapkan oleh KemenPANRB akan memacu percepatan kehadiran MPP fisik di seluruh kota/kabupaten di tanah air. Begitu juga dengan MPP digital yang kini hadir di 199 kota/kabupaten.
Inovasi menghadirkan Mal Pelayanan Publik adalah 1 dari 4 ekosistem pelayanan publik yang terintegrasi. Pertama, direct service, masyarakat dapat menerima pelayanan secara lansung, seperti di MPP. Kedua, mobile service, layanan bergerak pakai kendaraan ke lapangan. Dua lagi, self service dan electronic service.
Terkait MPP fisik di Kota Padang Panjang dihadirkan di bekas bangunan Kantor Bappeda, Jalan Perintis Kemerdekaan, kota itu. Tepatnya di ruang aula, yang diperlebar dan direhab dengan sentuhan design interior cukup moderen. Bagian lain dari bangunan 1 lantai itu dipakai jadi Kantor Dinas PM-PTSP, unit kerja Pemko yang mengelola MPP kota ini.
Kini di ruang MPP fisik Kota Padang Panjang itu, seperti dijelaskan oleh Kadis PM-PTSP (Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu) Fandi Rhamadona, S.TTP,MM kepada Editor, terdapat 11 konter dengan 100-san jenis pelayanan publik. Dan akan menyusul masuk beberapa konter pelayanan publik lainnya.
Sebanyak 11 konter pelayanan publik yang sudah masuk dan sebagian besar sudah mulai beroperasi di MPP fisik Kota Padang Panjang itu, terdiri;
01.Dinas PM-PTSP Padang Panjang
02.Dinas Dukcapil Padang Panjang
03.Badan BPKD Padang Panjang
04.Kemenag Padang Panjang
05.Pengadilan Agama
06.BPJS Kesehatan
07.BPJS Ketenagakerjaan
08.Kantor Pertanahan
09.Perumda Air Minum Tirta Serambi
10.Dinas Sosial
11. Samsat Padang Panjang
Kini di MPP Padang Panjang itu warga sudah bisa memperoleh lebih dari 100 jenis pelayanan publik. Misalnya, saat mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tapi tidak ada KTP dan pajak PBB tanah tempat bangunan itu akan didirikan belum di bayar? Warga tadi akan bisa mengurus KTP di ruang MPP itu, begitu juga untuk membayar PBB-nya.
Sesuai Perpres No.89 tahun 2021, Mal Pelayanan Publik (MPP) adalah pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan swasta secara terpadu pada satu tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan jangkuan, kenyamanan dan keamanan pelayanan.
Tujuan dari penyelenggaraan MPP, seperti terlihat pada Perpres No.89/2021 tentang Juknis Pelaksanaan MPP itu, yakni;
-Mengintegrasikan pelayanan publik untuk meningkatan kecepatan, kemudahan jangkauan kenyamanan dan keamanan pelayanan.
-Meningkatkan daya saing dan kemudahan berusaha.
Mal Pelayanan Publik (MPP) fisik Kota Padang Panjang, seperti halnya pendirian MPP kota/kabupaten lain, payung hukumnya UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik; Perpres No.89/2021 tentang Pelaksanaan MPP; dan PermenPANRB No.92/2021 tentang Juknis Pelaksanaan MPP. Berikut, Perwako Padang Panjang.
Sesuai ketentuan dari KemenPANRB, ungkap Fhandi Ramadhona, MPP yang kegiatannya sudah berjalan maksimal akan bisa naik jadi MPP digital. MPP fisik Padang Panjang sendiri untuk bisa naik ke MPP digital, ada 2 syarat lagi yang perlu dilengkapi. Salah satu, menunggu capaian identitas kependudukan digital (IKD) kota ini minimal 20 %, kini baru ada 11,55 %.
Ditanya, kira-kira kapan MPP Kota Padang Panjang akan bisa naik jadi MPP digital, Fhandi menyebut Insya Allah akan terwujud di sekitar Cawu-I/2025 depan. Jika MPP Kota Padang Panjang itu sudah naik jadi MPP digital, maka akan ada dua sistim pelayanan public berjalan pada MPP kota ini, nanti;
1).MPP fisik (manual), pelayanan/publik diperoleh warga dengan cara datang lansung secara
fisik ke MPP fisik Padang Panjang, bawa persyaratan administrasi yang diperlukan.
2).MPP digital (online), pelayanan public diperoleh warga (cukup) lewat mengunjungi
website MPP Padang Panjang, nantinya.
Lewat kehadiran MPP fisik dan MPP digital itu, nanti, warga masyarakat tinggal pilih mau pakai proses MPP fisik atau digital. Atau, jika saat memakai layanan MPP digital ada yang kurang dimengerti/pahami, warga tadi bisa juga bertanya/konsultasi lansung ke petugas di MPP Padang Panjang.
Inilah perkembangan pelayanan publik di Kota Padang Panjang. Dari referensi Editor, terobosan Pemko Padang Panjang mengentegrasikan/menyatukan berbagai kegiatan pelayanan publik pada satu ruang/bangunan dimulai pada 2004. Waktu itu kegiatan ini ditempelkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Padang Panjang.
Unit kerja Dukcapil dan kegiatan PTSP itu, seperti diungkap oleh Rafles Sama, mantan Kepala Kantor Dukcapil pada 2004, mengantor pada bangunan tua satu lantai di belakang Gedung Perumda Air Minum Tirta Serambi, Padang Panjang sekarang. Sedang jenis pelayanan public saat itu terbatas pada pengurusan berbagai perizinan.
Sebelumnya, pelayanan berbagai perizinan itu tersebar di beberapa unit kerja Pemko Padang Panjang. Seperti, Izin mendirikan bangunan (IMB) diurus lansung ke Kantor Dinas PU-PR, Izin usaha perdagangan ke Dinas perindagkop; dan izin praktek dokter ke Dinas Kesehatan. Kondisi pengurusan perizinan sebelum 2004, belum efisien segi waktu dan biaya.
Dalam perkembangan kemudian, sebut Rafles Sama, pensiunan PNS Pemko Padang Panjang yang belakangan jadi Sekretaris BAZNas kota itu, kegiatan PTSP dikelola dibawah Dinas PM-PTSP. Bangunan tempat kegiatannya pindah ke gedung 2 lantai di Silaiangbawah. Jenis layanannya pun berkembang.
Kini, atas telah berkembangnya kegiatan PTSP itu jadi Mal Pelayanan Publik (MPP), Rafles Sama ikut mengucapkan selamat dan bersyukur. Langkah inovasi ini menurut Rafles – yang juga pernah jadi Kabag Humas Pemko Padang Panjang itu — tentu sejalan dengan tuntutan perkembangan zaman yakni era digital.
Sembari menunggu terwujudnya peningkatan MPP fisik Padang Panjang ke MPP digital, Pj.Sekda Dr.Winarno menyebut kepada Editor, ada beberapa kegiatan tambahan akan dilakukan dalam waktu dekat. Di antaranya, merubah disain di bagian atap depan, pengadaan plang merek MPP, penambahan meubel dan komputer/laptop.
Berbagai kegiatan tambahan tadi, tidak saja terkait upaya memenuhi kebutuhan standar MPP fisik/digital. Tapi juga supaya tampilannya nanti relatif menarik sebagai sebuah Mal Pelayanan Publik, imbuh Sekda Winarno didampingi Sekretaris PM-PTSP, Tis Maria; Kabid PM, Mardi Suntani; dan Kabid PTSP, Ade Afdil,kepada Editor.***yn/adv.—
Leave a Reply