Hearing di DPRD Pasbar, Ini Tuntutan Solidaritas Masyarakat Nelayan dan Mahasiswa Air Bangis kepada Pengusaha Tambang Bijih Besi

Pasaman Barat, Editor.-Buntut dari belum juga dipenuhinya tuntutan Masyarakat Solidaritas Nelayan Air Bangis dengan perusahaan tambang bijih besi PT. Gamindra Mitra Kesuma yang beroperasi di Ranah Panantian, Nagari Air Bangis di audiensi DPRD Pasbar, Kamis 19 Januari 2023.

“Audiensi ini atas undangan dari DPRD Pasaman Barat, melihat kemelut belum juga ditemui kata kesepatakan dan transparansi terkait keberadaan aktifitas tambang biji besi di Air Bangis dengan masyarakat solidaritas nelayan beserta masyarakat setempat,” sebut perwakilan solidaritas masyarakat nelayan Air Bangis H. Idil.

ia mengatakan, kita mengadukan nasib setelah dilakukan serangkaian tuntutan aksi demo damai mulai dari mendatangi lokasi aktifitas Tambang Bijih Besi di Ranah Penantian hingga aksi demo damai di Kantor Wali Nagari Air Bangis. Ia menambahkan, namun juga belum membuahkan hasil terkait sejumlah tuntutan masyarakat nelayan kami.

Aksi demo damai dan juga audiensi di DPRD Pasbar dihadiri lebih kurang ratusan warga Air Bangis yang merasa memiliki dampak dan peduli atas nelayan terkait adanya aktifitas tambang bijih besi, mulai dari Istri Nelayan, Nelayan Air Bangis, Mahasiswa dan sejumlah tokoh masyarakat.

Sementara itu, unjuk rasa sebelum di berikan masuk untuk hearing di ruangan DPRD Pasbar, aksi demo damai terlebih dahulu melakukan orasi di depan pintu gerbang DPRD Pasbar dan dikawal ketat ratusan Personil jajaran Polres Pasbar, dan akhirnya sebanyak 20 perwakilan masyarakat diperbolehkan masuk untuk melakukan hearing di dalam ruangan DPRD Pasbar.

Diruangan tersebut turut dihadiri OPD Dinas Perizinan Satu Pintu Fadlus Saabi, Dinas Tenaga Kerja Armen, Dinas Lingkungan Hidup Arminingdel, Ninik Mamak dan Pucuk Adat Air Bangis, Pj Wali Nagari Air Bangis Nelvia Warman, Perwakilan Camat. Anggota DPRD Pasbar yang hadir diantaranya Baharuddin R MM PAN, Supriono PKS, Sunardi Perindo, Ifdal PAN, Meilizar Gerindra , Endra Yama Putra Demokrat dan Daliyus K Golkar.

Selanjutnya, enam tuntunan Masyarakat Solidaritas Nelayan Air Bangis yang dibacakan perwakilan Solidaritas Masyarakat Nelayan Air Bangis Khairul Anami diantaranya :
1.PT.GMK menunjukan kepada kami perwakilan masyarakat nelayan seluruh dokumen yang berkaitan dengan proses perizinan amdal dan atau izin lainya yang berkaitan dengan lingkungan.

2.PT.GMK menunjukan surat atau dokumen MOU atau kesepakatan perusahaan yang pernah dibuat, KAN, Bamus, Wali Nagari, Tokoh Masyarakat Air Bangis.

3.Menuntut transparansi dan perhitungan ulang jumlah kontribusi/ton dan pos pembagian terhadap nagari, lembaga KAN, dan masyarakat dengan melibatkanmasyarakat Nelayan.

4.Menuntut agar diberikan ganti rugi atau kompensasi kepada masyarakat nelayan yang terdampak atas berkurangnya hasil tangkapan disekitar teluk Air Bangis atas dugaan tercemarnya air laut akibat aktifitas perusahaan PT.GMK.

5.Meminta kepada pemerintah mengawasi dan melakukan pengecekan ulang izin dan atau dampak limbah perusahaan terhadap lingkungan terutama terhadap air laut.

6.Menuntut PT.GMK melibatkan pelaku usaha lokal dalam pemenuhan kebutuhan aktifitas perusahaan.

Dalam audiensi tersebut, Pj Wali Nagari Air Bangis Nelvia Warman mengatakan, kesepakatan antara Pemerintah Nagari Air Bangis dengan pihak PT.GMK yakni di usulkan kontribusi MOU Pemerintah Nagari Air Bangis dengan PT.GMK usulan pemerintahan Nagari satu Dolar / ton, namun atas pihak perusahaan hanya menyanggupi sebesar Rp.9000/ ton.

Adapun penggunaan kontribusi tersebut dengan rincian sebanyak Rp.2.500 untuk peningkatan kapasitas kegiatan lembaga KAN dan ninik mamak, sedangkan sebanyak Rp.6.500 sebagai pendapatan asli nagari yang nantinya akan masuk ke Kas Nagari. dan dalam perjanjian akan dilakukan transfer paling lama satu minggu setelah Loading dilakukan, perjanjian MOU tersebut sudah dilaksanakan pada Bulan Oktober 2022 silam.

Ketua Pucuk Adat Nagari Air Bangis Ednarsyah menambahkan, kesepakatan MOU Rp2.500 akan diperuntukan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan KAN, dan termasuk untuk kesejahteraan Ninik Mamak 15 Ninik Mamak, mengurus cucu kemenakan beserta adat istiadatnya.

Selain itu, salah seorang Istri Nelayan Air Bangis Risa Marlinda dihadapan rapat gabungan komisi DPRD Pasbar menyampaikan kami ingin sejahtera bapak, suami kami kelaut diharapkan membawa uang nyatanya tidak ada lagi bapak, haruskah kami menanggung limbah dan resiko ini bapak, jangan hanya Ninik Mamak dan Nagari saja yang akan di sejahterakan bapak, kami ingin juga sejahtera bapak.

Tidak jauh beda, Salah Seorang Mahasiswa Anak Nagari Air Bangis Ihsanul Adli mengatakan, perusahaan tambang sesuai amanat undang – undang kehadiranya untuk mensejahterakan rakyat bukan sebaliknya, disamping aturan perundang – perundangan yang wajib dipatuhi oleh setiap pelaku usaha, kami mendorong agar perusahaan tambang bijih besi di Air Bangis msmberikan dampak positif ditengah – tengah masyarakat Air Bangis, jangan hanya meraup keuntungan dari kandungan sumber daya alam kami, sementara kami miskin dan lapar di bumi kami sendiri.

Pastikan kontribusi untuk nelayan yang terdampak serta patuhi semua peraturan perundang – undang an yang ada, jangan cemari lingkungan kami apalagi laut kami karena 80% masyarakat pesisir Air Bangis berprofesi sebagai Nelayan. Jangan kerena membiarkan anda, kami sengsara di Air Bangis.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Fadlus Sabi mengatakan, persoalan perizinan PT GMK tidak ada masalah lagi, artinya sudah lengkap menurut aturan yang ada.

“Izin usaha pertambangan PT GMK sudah ada sejak 2013 dan masih berlaku hingga saat ini. Selain itu juga sudah ada Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan lainnya,” tegasnya.

Menurutnya, pihaknya membuka peluang bagi investor yang ingin berinventasi di Pasaman Barat dengan memenuhi aturan yang ada.

“Kita juga berharap investasi ini bisa membawa kesejahteraan masyatakat khususnya Air Bangis sekitarnya,” harapnya.

Lalu Kepala Dinas Tenaga Kerja Pasaman Barat Armen mengatakan telah memantau persoalan tenaga kerja di PT GMK. Menurutnya di awal tambang biji besi buka ada 35 orang tenaga kerja asing dan setelah pabrik berdiri berkurang menjadi 20 orang sesuai kebutuhan perusahaan

Kondisi saat ini, katanya ada 122 orang tenaga kerja dengan 20 orang tenaga kerja asing. 37 orang pekerja dari Jorong Ranah Panantian Air Bangis, 14 orang dari Air Bangis, 9 orang dari Simpang Empat, pekerja dari dalam Sumbar 15 orang dan luar Sumbar 25 orang.

“Artinya perusahaan mengakomodir pekerja lokal yang ada. Untuk tenaga kerja asing dokumennya juga lengkap,” katanya.

Selanjutnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pasbar Arminingdel mengatakan, terkait dokumen lingkungan PT.GMK seperti UKL dan UPL sudah ada sejak tahun 2006, namun sekitar bulan januari 2023 adanya masyarakat air bangis yang mengadukan dugaan adanya pencemaran lingkungan langsung sesuai SOP kita langsung respon dan setelah dilakukannya pengaduan.

Kami dari Lingkungan Hidup telah melakukan kunjungan dan peninjauan lansung kelokasi tambang bijih besi di Air Bangis dan telah melakukan pengambilan uji sampel terkait aduan masyarakat air bangis.

Membaca hasil tes laboratorium sampel yang diambil awal Januari 2023 di lokasi Tambang Bijih Besi dari hasil labor UPTD Laboratorium Kesehatan Milik Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat semuanya berada di bawah baku mutu.

“Kita akan terus mengawasi lingkungan kedepannya yang berkaitan dengan tambang biji besi,” ujarnya.

Namun sebagai bentuk kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan Bupati Pasaman Barat telah menerbitkan Sanksi Paksaan kepada PT.Gamindra Mitra Kesuma (GMK), Bupati Pasaman Barat telah menerbitkan keputusan Bupati Pasaman Barat sesuai dengan nomor :188.45/769/BUP-PASBAR/2022 tentang penerapan sanksi administratif paksaan pemerintah kepada PT.Gamindra Mitra Kesuma tertanggal 19 Desember 2022, dengan mewajibkan PT.Gamindra melakukan persetujuan teknis lingkungan, karena dokumen lingkungan yang lama banyak ditemukan yang tidak tertuang dalam dokumen tersebut. Artinya apa, PT.GMK wajib merubah dokumen lingkungan hidup memperbaharui dokumen lingkungannya kepada Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI di Jakarta.

Sementara itu, Anggota DPRD Pasbar Baharuddin mengatakan di Minangkabau tanah yang dikelola oleh perusahaan merupakan tanah ulayat. Jangan pernah nikmat menjadi laknat, transparansi perlu dilakukan baik itu ninik mamak Ketua KAN, Wali Nagari dan Bamus Air Bangis , dan musyawarah mufakat apapun keputusan yang akan di ambil dan dilaksanakan.

“Jangan nanti nikmat menjadi laknat” ucapnya

Direktur PT.GMK yang hadir Tatwa Dhairya mengaku patuh dan taat akan aturan dan perundang – undangan yang ada, terkait masalah tenaga kerja akan memprioritas kan pribumi air bangis, pemenuhan logistik pada aktifitas tambang akan di akomodir dan berasal dari Air Bangis, sementara terkait kontribusi sesuai aturan yang ada pembayaran Royalti kepada pemerintah, namun untuk pemberdayaan masyarakat kami sudah sepakati dengan pemerintahan Nagari Air Bangis dan Ninik Mamak seperti bantuan rumah tidak layak huni, pemberdayaan masyarakat setelah kami bisa jualan kalau saat ini kami belum bisa melakukan apa-apa karena produksi masih houling di Dermaga.

Dalam audiensi di DPRD Pasbar Direktur PT.GMK Tatwa juga memperkenalkan Kepala Teknik Tambang (KTT) yang baru, karena yang lama Alamsyah sudah di pecat dan digantikan oleh Suhunan Saragih kepala KTT yang baru, karena yang lama melakukan beberapa kesalahan yang fatal.

Sementara untuk bisanya jualan hasil produksi bijih besi Ia tidak menampik, masih ada satu dokumen yang sedang diurus, kalau mau jualan menunggu pengesahan RAB oleh Kementrian ESDM.

Ia juga menjelaskan, terkait pemamfaatan sisi darat Dermaga Pelabuhan Teluk Tapang sudah tertuang dalam perjanjian pinjam pakai dengan Pemerintah Daerah Pasaman Barat, sementara pada Dermaga sisi laut sudah dilakukan studi kelayakan dan telah dilakukan pembayaran sewa selama 3 tahun dan telah disetorkan ke Negara senilai Rp.900 Juta lebih melelui KSOP Teluk Bayur.

Perwakilan Masyarakat Nelayan pada kesempatanya Abdi Ombieng tidak setuju dan menolak kesepakatan yang telah di MOU Pemerintah Nagari Air Bangis, Pucuk Adat KAN yang telah bersepakat memberikan kontribusi sebesar Rp.9000 / ton.

“Ini kami rasakan sangat mencederai rasa keadilan, apakah sudah mengacu standar yang ada di Indonesia, karena 80 % penduduk Air Bangis berprofesi sebagai nelayan, di samping sebagai pendapat nagari dan kesejahteraan Ninik Mamak kami sebagai Nelayan mau dikemanakan, sementara mata pencarian kami yang sangat memiliki dampak dari aktifitas ini,” katanya.

selanjutnya, di tambahkan Arizaldi dihadapan audiensi mengatakan, membaca artikel seperti di daerah aceh barat daya perusahaan tambang bijih besi berhasil sepakat memberikan kontribusi sebesar Rp17.000/ ton, dengan dampak yang mereka terima yakni sumber air bersihnya, sedangkan kami nelayan di Air Bangis yang berdampak tidak hanya air nya tapi mata pencarian nelayan, Jangan hanya pimpinan adat yang disejahterakan kami nelayan juga ingin sejahtera, sementara penduduk mati kelaparan.

Kesimpulan rapat kerja gabungan komisi-komisi DPRD Kabupaten Pasaman Barat terkait keberadaan PT. GMK di Air Bangis melahirkan lima poin diantaranya terkait dengan pengelolaan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat akan melakukan pengawasan terhadap aktifitas yang berdampak lingkungan secara rutin terhadap aktifitas PT. GMK.

1.Berkenaan dengan tenaga kerja akan diatur dan diawasi oleh Dinas Tenaga Kerja Pasaman Barat.

2.PT.GMK akan mengutamakan masyarakat daerah Air Bangis dalam pendistribusian dan pengelolaan logistik PT.GMK.

3.PT.GMK akan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan dan mengutamakan masyarakat nelayan.

4.Kontribusi tambang dari PT.GMK kepada Nagari Air Bangis akan dilakukan pembahasan dan musyawarah ditingkat Nagari dan akan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Mengutip pemberitaan sebelumnya, Sementara itu, Kabid Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Teguh Ariefianto mengatakan, peninjauan lokasi aktifitas kegiatan usaha tambang bijih besi di Air Bangis oleh PT.Gamindra Mitra Kesuma (GMK) oleh Dinas Lingkungan Hidup Pasaman Barat artinya apa terdapat Pelanggaran Aspek lingkungan ada pada kegiatan tambang bijih besi di Air Bangis oleh PT.Gamindra Mitra Kesuma ( GMK) di kuatkan dengan terbitnya sanksi paksaan administratif kepada pelaku usaha tambang.

Dari tinjauan lapangan bersama-sama DLH Kabupaten Pasbar di lokasi usaha tambang bijih besi, pihak Perusahaan PT. GMK tidak bisa menjawab berapa kebutuhan debit air untuk pencucian bijih besi dan tidak jelas berapa kebutuhan air untuk pencucian bijih besi yang di olah pihak perusahaan, sementara mereka sudah melakukan pengolahan pencucian yang air limbahnya mengalir ke anak sungai pembibitan seharusnya mereka wajib melakukan Instalasi pengolahan Air Limbah ( IPAL) dengan baik.

Artinya dilapangan saat tinjau lapangan belum terlihat IPAL tersebut, begitu juga dengan pengujian emisi wajib dilaporkan pemilik kegiatan usaha kepada pemerintah daerah.

Aspek lingkungan lainya terkait limbah B3 mesti tertuang jelas dalam dokumen lingkungan seperti saat peninjauan dilokasi aktifitas kegiatan tambang limbah oli bekas tidak dikelola dengan baik ada yang hanya di simpan di worshop dan sebagian diluar workshop.

Teguh tak menampik terkait kewenangan pengawasan tambang berada dibawah pengawasan pada Inspektur Tambang namun setau saya strukturnya untuk wilayah Provinsi Sumbar belum lengkap.

Fakta administratif Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) yang diterbitkan melalui Keputusan Bupati Pasaman Barat No.188.45/085/KPTS-BPT-2006 tanggal 31 Agustus 2006 , mesti dilakukan revisi persetujuan teknis lingkungan hidup ke Kementrian Lingkungan Hidup RI di Jakarta.**Buyung

82 Total Dibaca 5 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*