Fraksi Golkar Mempertanyakan Data Titik Rawan Bencana Kepada Pemkab Tanah Datar Dalam Pandangan Umumnya Membahas 3 Ranperda

Wakil Bupati Richi Arpian menerima pertanyaan,masukan dan saran dari delapan fraksi dari pimpinan sidang Wakil Ketua DPRD Anton Yondra didampingi oleh Wakil Ketua Saidani
Wakil Bupati Richi Arpian menerima pertanyaan,masukan dan saran dari delapan fraksi dari pimpinan sidang Wakil Ketua DPRD Anton Yondra didampingi oleh Wakil Ketua Saidani

Batusangkar, Editor.- Fraksi Golkar,Perjuangan  DPRD Tanah Datar  dalam pandangan umumnya pada Sidang Paripuna Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap tiga Ranperda yang diayukan oleh Bupati Tanah Datar ke DPRD  yang dilaksanakan Rabu (24/5) bertempat di Ruang sidang Utama DPRD Tanah Datar.

Menyampaikan saran.pendapat dan pertanyaan yang disampaikan oleh juru bicara fraksi Wendi Aswil antara lain adalah yang menyangkut Ranperda Pernanggulangan Bencana  yaitu ; 1.Apakah Pemda sudah memiliki  data dan pemetaan tentang titik-tik rawan bencana di Kabupaten Tanah Datar,2.Apakah sumber daya manusia  (petugasdi lapangan) sudah mencukupi jumlahnya ,dan apakah sudah diberikan pelatihan tentang cara menanggulangi bencana serta memeliki alat pelindungan yang lengkap,3.Pemda harus benar-benar  memperhatikan rencana detail tata ruang wilayah sehingga tida terjadi penebangan hutan /pohon secara sembarangan guna antisipasi bencana longsome dan banjir yang sudah beberapa kali terjadi,4.Pemda perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas  tentang penanggulangan bencana seperti gempadan juga bencana kebakaran  sehingga masyarakat cepat tanggap dan antisipatif ketika bencana terjadi.

Terhadap Ranperda Tentang Rancangan Pembangunan Industri  Kabupaten Tahun 2023-2043 mempertanyakan .Apa upaya pemerintah daerah dalam pembanguanan sarana dan parasarana industry guna pengembangan industry yang ada di Tanah datar serta rencana pembangunan industry kabupaten Tanah Datar sudah sesuai dengan potensi daerah.

Tentang Ranperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan kumuh dan Pemukiman kumuh fraksi Golkar mempertanyakan 1.Upaya yang dilakukan Pemerintah daerah tanah datar dalam mengatasi permasalahan mengenai kondisi pemukiman kumuh seperti masalah sanitasi,drainase,ketidak teraturan bangunan dan jalan lingkungan ,2.Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam upaya pencegahan tumbuhnya pemukiman kumuh dan perumahaan kumuh di Kabupate Tanah Datar.

Senada dengan Fraksi Golkar Perjuangan ,Fraksi PAN juga mempertanyakan berapa anggaran yang disediakan oleh Pemda Tanah datar untuk penangulangan bencana,disamping itu Fraksi PAN juga minta tolong buatkan zonasi tentang wilajah yang rawan bencana baik itu bencana alam maupun bencana non alam  yang disampaiakn oleh juru bicara Fraksi Jasmadi.

Fraksi PPP dengan juru bicara Agus Taufik lebih memfokuskan pertanyaannya tentang dimana daerah yang perumahannya dan pemukimannya yang kumuh di Kabupaten Tanah Datar dan sejauh ini apa saja langkah yang telah dilakukan oleh pemda untuk mengatasi perumahan dan pemukiman kumuh tersebut dan apa saja kendalanya?

Fraksi Demokrat dalam pandangan umumnya yang disampaikan oleh juru bicara fraksi Syafril  antara lain menyatakan Ranperda tentang penangulanang bencana merupakan langkah yang tepat dilakukan oleh pemda untuk mengatasi bencana alam .

Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten tahun 2023-2043 yang diajukan oleh pemda dapat mendorong  dan meningkatkan pembangunan industry di kabupaten Tanah Datar  dan fraksi Demokrat berharap dengan adanya Ranperda ini ,industry di Kabupaten Tanah Datar dapat berkembang,maju dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ranperda pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh merupakan hal yang sangat dibutuhkan  saat ini ,mengingat di 14 kecamatan di kabupaten Tanah Datar sudah tersebar pemukiman kumuh dengan kondisi yang hampir sama.ungkap Syafril.

Sedangkan Fraksi Nasden melalui jurubicara  Khairul Abdi,Hanura dengan jurubicara M.Haekal,PKS dengan jurubicara Istiqlal  dan Gerindra dengan jurubicara Kamrita juga menyampaikan  pertanyaan dan saran serta masukan agar pemda memnyempurnakan ketiga Ranperda yang telah disampaikan Bupati kepada DPRD.

Sidang Paripurna pandangan umum fraksi-fraksi tersebut dipimpin oleh wakil Ketua DPRD Anton Yondra didampingi oleh Wakil Ketua Syaidani dan Sekwan dihadiri oleh Wakil Bupati Richi Arpian,Forkopinda,Staf Ahli,Asisten,Kepala OPD,Camat,Wali nagari dan Undangan lainnya **Jum

[tribulant_slideshow gallery_id=”3″]

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*