DPRD Pessel Gelar Paripurna Penyampaian Pandangan Akhir Fraksi Dan Penandatanganan Persetujuan Bersama Terhadap Ranperda Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Menjadi Perda Tahun 2023

DPRD Pessel gelar Rapat Paripurna.
DPRD Pessel gelar Rapat Paripurna.

Painan, Editor.- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan akhir fraksi DPRD atas ranperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan penandatanganan persetujuan bersama terhadap ranperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjadi peraturan daerah tahun 2023 pada senin, 16 oktober 2023 di gedung paripurna DPRD setempat.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pessel, Ermizen, S.Pd dan didampingi oleh wakil ketua DPRD, Jamalus Yatim. Rapat Paripurna ini dihadiri oleh anggota DPRD setempat dan turut Hadir dalam Rapat Paripurna Tersebut Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar, Sekda Kabupaten Pesisir Selatan, Mawardi Roska, Sekwan DPRD Pessel, utusan OPD, Forkopimda dan tamu undangan lainnya.

Berdasarkan pandangan editor dilapangan secara keseluruhan fraksi di DPRD Pessel menyampaikan pandangan akhir dan menyetujui ranperda tentang pajak dan retribusi daerah menjadi perda tahun 2023.

Fraksi Demokrat melalui jubirnya, Robi binur dalam pandangan akhirnya menyampaikan Dalam Ranperda kita juga sejalan dengan pemerintah daerah bahwa kita melaksanakan Perencanaan Skala Prioritas tentang Instrumen Pelaksanaan Pelayanan minimal, dengan memperhatikan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat.

Berbicara tentang perusahaan daerah atau Perusda (BUMD Tirta Langkisau Sesuai Perda No. 2 Tahun 1993, yang mengelola tentang Air Minum di Kabupaten Pesisir Selatan.

Tirta Langkisau ini walaupuan sudah berjalan sesuai prosedur, tetapi masih ada yang harus kita lakukan mengenai Pengawasan dan Pemeliharaan sehingga kita menuju ke hasil yang optimal baik secara kwaliats maupun kwantitas, sehingga mutu produk yang kita hasilkan bisa dinikmati dengan baik oleh masyarakat.

Sesuai Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Pasal 33 ayat 3, bahwa Bumi, Air dan kakayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah kegunaannya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Kemudian keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 40/KPTS/DPRD-PS/2023 tentang Alat Kelengkapan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Langkisau, bahwa tarif Full Cast Recovery (FCR) PDAM Tirta Langkisau telah menerapkan FCR sesuai dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendagri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum.

Lebih lanjut robi Binur mengatakan Dalam Pendapat Akhir ini kami sangat mendorong adanya perubahan bentuk terkusus untuk tarif dan Retribusi Perumda Air Minum Tirta Langkisau agar pajak dan retribusi untuk pendapatan asli daerah dapat meningkat.

“Kami mintak untuk selalu mengadakan pengawasan dan yang terpenting adalah maintenance pemeliharaan agar produksi Tirta Langkisau tepat waktu dan tepat sasaran agar pajak dan retribusi terjaga dan terjamin untuk kelanjutan pembangunan terutama di Perumda Tirta Langkisau sesuai Perda No. 2 Tahun 1993 tentang Pengelolaan Air Minum di Kabupaten Pesisir Selatan, Sesuai aturan harmonisasi sebagai landasan hukum Permendagri No. 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan tarif air minum.” ungkapnya.

Ditambahkannya Kemudian dari Rekomendasi Pansus II secara khusus ada beberapa desa di setiap kecamatan yang belum di aliri air bersih oleh PDAM Tirta langkisau. Kami minta harus dilakukan inventarisir di setiap kecamatan, desa-desa mana yang belum mendapatkan kebutuhan air bersih.

Terkait dengan pajak dan retribusi kami dari Fraksi Demokrat tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kembali tentang Asset Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Retribusi dan Pajak Darah terutama dair Air bersih, dengan motto Air yang Bersih, Berkualitas dan Hygienis.

“ Dari rancangan yang kita mufakati bersama kami dari Fraksi Demokrat memberikan dukungan dan dorongan agar terlaksananya Ranperda ini sebagai Peraturan Daerah. Kemudian untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, pemerintah daerah dapat memprioritaskan yang akan dilaksanakan” tutupnya.

Sementara itu, Fraksi Gerindra melalui Aprinal tanjung mengatakan Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada prinsipnya memahami dan Menerima TIGA RANPERDA ini ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan mengutamakan skala Prioritas untuk kemajuan daerah pesisir selatan. Namun demikian, kami fraksi gerindra tidak pernah berhenti mengingatkan pemerintahan daerah dengan beberapa saran dan masukan sebagai berikut :

– Pertama, Ranperda tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sesuai dengan laporan dari PANSUS I kami harapkan pemerintah dapat mengkaji ulang mengenai penetapan Retribusi dan Pajak daerah dengan menyesuaikan keadaan dan kondisi daerah yang sesuai dengan kualitas pelayanan dan fasilitas yang didapatkan oleh para wisatawan dan lain sebagainya supaya tidak ada yang salah memaknai dalam peraturan daerah ini supaya tercipta suasana yang kondusif.

Lanjut Ranperda Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau, sesuai dengan hasil kesimpulan Pansus II Fraksi Gerindra menekankan kepada Pemerintah Daerah agar lebih adanya perubahan yang signifikan terhadap Perumda ini dengan memastikan ketersedian Air bersih serta memastikan saluran air tersambung keseluruh Pelosok Kampung di daerah yang kita cintai ini, mengapresiasi Langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam penyesuaian nama ini berharap ada perubahan kearah yang lebih baik sehingga dapat menigkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang terkelola dan terkoordinir dengan baik oleh permerintah itu sendiri.

dan Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah Pada Perusahaan Air Minum Tirta Langkisau sesuai dengan laporan dari Pansus III maka diharapkan adanya perubahan yang berdampak signifikan bagi masyarakat, meliputi cakupan kawasan yang mendapatkan akses air bersih yang bertambah, kualitas air yang disuguhkan semakin membaik dan peningkatan pendapatan yang berkontribusi pada pendapatan asli daerah.

Pada intinya Fraksi Gerindra DPRD Kab. Pesisir Selatan menyetujui dan menyapakati Ranperda ini untuk dijadikan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

– Kedua, Fraksi Gerindra berharap semua kritikan dan saran dari masing-masing fraksi diharapkan menjadi sebuah dukungan dan referensi Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan penggunaan anggaran Kabupaten Pesisir Selatan Kedepannya.

“Terakhir, Kami Fraksi Gerindra berharap setelah ini ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan setelah ditetapkan dalam hal ini kami berpesan kepada Pemerintah Daearah hendaknya pelaksanaan dan pengawasan harus ditingkatkan “ tutupnya.

Sedangkan Dani Sopian dari Fraksi Nasdem menyampaikan pendapat akhirnya dalam sidang paripurna tersebut, maka Fraksi NasDem telah mempelajari, menelaah dan meneliti dengan cermat serta telah merangkumnya dalam bentuk pendapat, saran, dan catatan–catatan yang dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah daerah.

Ranperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah ini merupakan kebijakan yang strategis dari Pemda Pesisir Selatan untuk membuat produk hukum daerah yang menjadi dasar dalam mengoptimalisasikan kewenangan dan tugas pemerintah, utamanya melaksanakan visi pembangunan Pesisir Selatan, terutama berkaitan dengan pedoman pajak dan retribusi daerah Pesisir Selatan, Sehingga hal ini perlu dilaksanakan.

“Yang mana Ranperda Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Langkisau Melalui Ranperda ini Fraksi NasDem berharap agar Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Langkisau dapat meningkatkan kinerja melalui organ kepegawaian dan permodalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat,” ucapnya Dani Sopain.

PDAM Tirta Langkisau perlu di kelola secara profesional, dari peningkatan kapasitas produksi, distribusi serta kualitas jaringan sehingga mampu memberikan kontribusi bagi PAD secara maksimal serta mendukung PDAM memiliki manajemen yang lebih baik, lebih efisien dan professional.

Dani Sopin dari Fraksi NasDem berharap dengan adanya payung hukum tentang penyertaan modal dan meningkatkan kapasitas usaha BUMD, BUMD dapat mensejahterakan masyarakat dalam bentuk pemenuhan kebutuhan air bersih, memberikan keuntungan bagi perusahaan dan mampu memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Dani Sopian juga menambahkan bahwasanya Fraksi NasDem menyetujui rancangan tersebut dijadikan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2023. ** Findo

[tribulant_slideshow gallery_id=”3″]

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*