DPRD Kota Padang Gelar Rapat Paripurna: Wako Hendri Septa Sampaikan Nota RAPBD-P TA 20022

Wako Hendri Septa menyerahkan berkas RAPBD-P TA 2022 kepada Ketua DPRD Padang.
Wako Hendri Septa menyerahkan berkas RAPBD-P TA 2022 kepada Ketua DPRD Padang.

Padang, Editor.- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar rapat paripurna penyampaikan secara resmi Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Kota Padang Tahun Anggaran (TA) 2022 kepada DPRD Kota Padang oleh Walikota Padang.

Bertempat di Kantor DPRD Padang, Sabtu 10 September 2022, sidang paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani juga diikuti para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Padang.

Selain itu juga terlihat hadir unsur Forkopimda, kepala OPD terkait dan stakehoder terkait baik secara langsung maupun virtual.

Dalam kesempatan itu Wako Hendri Septa menjelaskan, berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2022 yang telah disepakati, bahwa RAPBD-P Kota Padang tahun 2022 tetap diarahkan untuk percepatan capaian visi dan misi serta mewujudkan 9 (sembilan) program prioritas pembangunan Kota Padang sebagaimana ditaergetkan dalam RPJMD 2019-2024.

“Dalam penyusunan APBD-P tahun 2022 ini kita juga memperhatikan saran dari DPRD Kota Padang sert mempertimbangkan perkembangan, kebutuhan dan situasi Kota Padang terkini,” sebutnya.

Dalam RAPBD-P 2022 ini, Hendri Septa mengatakan pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp2,361 triliun.

“Jumlah ini turun sebesar Rp281,380 miliar atau 10,65 persen dari target pendapatan daerah pada APBD awal tahun 2022 yakni sebesar Rp 2,642 triliun,” bebernya.

Lebih lanjut Hendri mengatakan, untuk mendukung tercapainya sasaran strategis sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam Perubahan KUA dan PPAS tahun 2022, maka belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,415 triliun.

Jumlah ini turun Rp371,594 miliar atau 13,3 persen dari pagu belanja daerah pada APBD awal tahun 2022 yang sebesar Rp2,786 triliun. Penurunan belanja daerah tersebut berada pada belanja pegawai, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, belanja modal tanah, belanja modal gedung dan bangunan serta belanja modal jalan, jaringan, irigasi san belanja bantuan keuangan,” jelasnya.

Kita berharap dari sisi penerimaan kita harus mampu meningkatkan, menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah terutama pendapatan asli daerah (PAD). Sementara dari sisi belanja kita tentu harus meningkatkan kualitas dan produktivitas belanja.

“Sehingga setiap rupiah yang kita belanjakan dapat digunakan untuk kegiatan dan program yang benar-benar produktif serta mampu memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkas Wako Hendri Septa. **Arman/Adv

[tribulant_slideshow gallery_id=”3″]

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*