Padang Panjang, Editor – Walikota Padang Panjang, Fadly Amran mengukuhkan pengurus baru Dewan Pendidikan Kota (DPK) kota itu, Selasa pagi ini 10/3). Sebagai ketua DPK periode 2020-2024 ini adalah Fauziah Fauzan, SAkt, MSi, Pimpinan Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang.
Struktur pengurus DPK 2020-2024 Kota Padang Panjang itu terdiri ketua, wakil ketua, sekretaris dan 8 orang anggota. Figur yang disebut akan mendampingi Fauziah antara lain Drs. Deswandi, M.Kes (mantan Kepsek SMA Kauman Padang Panjang), Dalius Rajab (mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang, Yendri Junaidi, MA (pakar hadist lulusan Al Azhar Mesir), Dr.Arzul Jamaan (Dosen ISI Padang Panjang), Fahrizal Alwi, MA (staf pengajar UMSB Kauman Padang Panjang), Jasriman (wartawan, muballiq), Firdaus (guru) dan Sudarman Chatib Soelaiman.
Referensi dimiliki Editor, Padang Panjang direntang 1920 – 1970-an tidak saja tampil sebagai kota pelajar yang berpengaruh di Asia Tenggara. Tapi juga pernah berjaya sebagai pusat perdagangan di Sumatera Tengah. Bahkan untuk komoditi ikan kering dan sayur berpengaruh di Sumatera. Termasuk, industri kulit dengan samak nabati serta aneka usaha produk hilirnya terkemuka di Sumatera, usaha penerbitan/percetakan terbesar di Sumatera Tengah, punya pabrik kertas, pabrik pecah belah, punya beberapa usaha apa basi (kerajinan besi), di samping usaha budidaya tanaman hias.
Tapi fakta yang terlihat sejak 1980-an kemari, peran yang relatif bertahan itu adalah sebagai kota pelajar. Meski tidak sebesar di rentang 1920-1970-an. Kedua, perannya sebagai kota dagang juga berangsur bangkit lagi, terutama untuk komoditi sayur-mayur, rempah-rempah, dan besi bahan bangunan.
Peran Padang Panjang sebagai kota pelajar itu, seperti kerap mengemuka dalam diskusi terkait di kota ini, bukan sekedar prestise. Tapi juga jadi potensi utama ekonomi kota. Buktinya, bisa dilihat saat libur panjang tiba; jual-beli di pasar turun tajam, dankios-kios di dekat kampus pendidikan sebagian tutup.
Dewasa ini terkait upaya menjaga/meningkatkan peran Padang Panjang sebagai kota pelajar itu salah satu persoalan relatif serius adalah sejak SMA/SMK negeri, termasuk swasta jadi urusan provinsi, Pemko tidak punya kewenangan lagi. Baik itu terkait pembiayaan, PBM/pemberian muatan lokal, juga pengawasan.
Solusi mengatasi persoalan tadi yang pernah muncul adalah perlu ada perjanjian kerjasama atau memorandum of understanding (MoU) antara Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Namun solusi wacana itu tidak kunjung terwujud hingga kini.** Sheni/Ym
Leave a Reply