Dana Operasional Sekolah Belum Dicairkan, Seluruh SMA  dan SMK di Bukittingggi Mengeluh

SMKN 1 Bukittinggi.
SMKN 1 Bukittinggi.

Bukittinggi, Editor.- Seperti yang diberitakan dari rilis Diskominfo Bukittinggi,Wako Erman Safar geram,karena masih ada sekolah yang mengirim surat kepada wali murid meminta agar segera membayar iyuran komite.

Padahal uang komite itu sudah ditanggung oleh Pemko Bukittinggi dan telah dianggarkan dalam APBD Bukittingggi tahun anggaran 2022 ini.

Kacabdin Pendidikan wilayah I Bukittinggi Mardison yang dihubungi media ini melalui Whast App nya, mengakui dana Komite untuk pelajar SMA, SMK dan SLB yang ber KTP Bukittinggi akan ditanggung oleh Pemko Bukittinggi, tapi dana komite dari Pemko Bukittinggi belum ada yang masuk dan dana BOS juga belum cair, sementara sekolah tetap jalan.

Sudah dua bulan pihak sekolah berfikir sendiri bagaimana sekolah tidak stagnan sehingga pihak sekolah terpaksa berutang untuk biaya operasional sekolah.

Menyikapi keluhan sekolah mengenai dana untuk operasional , Kacabdin Pendidikan Wilayah I telah mengumpulkan   semua komite dan kepsek SMA SMK dan SLB se Kota Bukittinggi.

Pertemuan itu juga dihadiri Sekdako Martias Wanto, Asisten, Kadisdikbud Bukittinggi dan badan keuangan.

Pertemuan itu juga untuk menyikapi beredarnya surat dari salah satu komite SMA kepada wali murid yang isinya meminta agar walimurid membayar iyuran komite yang telah disepakati.

Pada pertemuan itu, Sekda Kota Bukittinggi sudah menjelaskan masalah uang komite yang ditanggung Pemko, pihak kepala sekolah dan masing masing ketua komite juga menjelaskan kesulitan sekolah untuk biaya operasional sekolah.

Mardison tidak menjelaskan apa keputusan yang diambil dari petemuan tersebut. Menurut Mardison, uang komite itu bukan merupakan pungutan, tetapi sumbangan,  sesuai Permendikbud 75 th 2016 dan pergub no 31 th 2018.

Pemungutannya tidak boleh  dikaitkan dengan proses ujian atau pembagian raport nantinya. Pihak sekolah hanya menghimbau agar siswa membayar sumbangan yang sudah disepakati tersebut, jelas Mardison ketika ditanya.

Ketika ditanya kendala pencairan dana komite yang ditanggung Pemko itu, Mardison tidak tahu persis dan sudah sampai dinana prosesnya. Sebenarnya urusan ini ada pada TAPEM Bukitinggi dan TAPEM Provinsi untuk membuat perjanjian kerjasamanya.

Harusnya wako pahami dulu apakah TAPEM Bukitinggi sudah mengoptimalkanpekerjaannya. Ini kayaknya disalahkan saja provinsi. Kindisi itu sudah jelaskan semua kepada pak sekda saat pertemuan Senin kemaren, jelas Mardison.** Widya

130 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*