Dalam Menyusun RAPBD, Bappeda Belum Laksanakan Fungsinya Dengan Baik

Padang, Editor.- Berdasarkan pengamatan Fraksi Partai Golkar, dalam penyusunan  draf RAPBD tahun 2017, Bappeda belum melaksanakan fungsinya dengan baik. Sebagaimana diketahui salah satu fungsi Bappeda adalah pengkoordinasian perumusan dan penyusunan APBD.

Hal ini disampaikan  Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Siti Izati Aziz,  Jumat (8/9), pada rapat paripurna DPRD Sumbar, dalam penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang perubahan APBD tahun 2017.

Menurut Dra. Siti Izati Aziz, banyak program atau kegiatan SKPD tersebut yang merupakan program strategis dan sanggup untuk melaksanakannya tanpa koordinasi dengan SKPD terkait tidak diakomondir. Fraksi Golkar menyarankan agar Bappeda dan TAPD lebih meningkatkan koordinasi dan  komunukasi dengan SKPD dilingkungan pemprov sumbar dalam penyusunan APBD.

Belanja langsung urusan pendidikan semula dialokasikan sebesar Rp 347.774.801.401 bertambah sebesar Rp 258.835.145.183 atau naik 74,43 persen sehingga menjadi Rp 606.609.946.584 terdapat penambahan yang cukup tinggi. Untuk itu Fraksi Golkar mohon penjelasan  kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan, mengingat waktu yang tersisa untuk pelaksanaan APBD perubahan  kurung lebih hanya hanya tiga bulan lagi.

Pada kesempatan ini Fraksi Partai Golkar juga menyorot urusan Pekerjaan Umum dan penataan ruang. Semula dialokasikan sebesar Rp 531.284.685.160  malah berkurang sebesar Rp 41.332.874.998 atau 7,78 persen sehinga menjadi Rp 489. 951. 810.162. Pengurangan ini menurut fraksi Golkar agak ironis karena prasarana jalan kita banyak yang harus diperbaiki. Apalagi saat ini Sumbar akan mengahadapi iven TDS yang tidak lama lagi akan digelar.

Siti Izati Azis juga menyampaikan, dari nota pengantar yang disampaikan oleh Gubernur, urusan Koperasi UMKM tidak mengalami penambahan anggaran sama dengan anggaran semula. Yaitu sebesar Rp 16.322.483. 226. Menurut hemat Fraksi Partai Goklkar alokasi anggaran untuk SKPD ini perlu penambahan anggaran, mengingat urusan ini memegang peranan penting untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sementara itu Fraksi Partai Demokrat melaui juru bicaranya,  HM Nurnas minta penjelasan terhadap belanja Hibah BOS, dimana pada kesepakatan KUA dan  PPAS APBD perubahan tahun 2017 sebesar Rp 809 .089.200.000 dan pada buku rancangan perubahan APBD tahun 2017 sebesar Rp 820.459.200.000 terjadi penambahan.

Selain itu, dalam kesepakatan KUA PPAS APBD perubahan 2017 telah disepakati untuk menganggarkan anggaran untuk Komisi Informasi (KI) sesuai dengan kebutuhannya.

“Fraksi Partai Demokrat pada pendapat akhir fraksi juga memberikan catatan untuk menganggarkan anggaran Komisi Informasi (KI), tetapi setelah melihat dan membaca buku Rancangan APBD perubahan tahun 2017 tidak menemukan anggaran kebutuhan Komisi Informasi tersebut,” kata Nurnas

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar Darmawi,  dihadiri oleh Asisten I Devi Kurnia, anggota Forkopimda, pimpinan OPD dan undangan lainnya . ** Herman

814 Total Dibaca 2 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*