Padang, Editor.- Belanja Rutin dalam RAPBD tahun 2017 belum memperlihatkan keprihatinan dari pemerintah provinsi, karena di masing-masing SKPD pada menyusunan anggaran masih belum mengencangkan ikat pinggang dalam menghadapi krisis ekonomi yang belum membaik.
Hal ini disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai PPP Yuliarman dalam Pandangan Umum fraksinya pada paripurna DPRD Sumbar, Rabu (9 /11) terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 dan Ranperda pengusahaan air.
Menurut Yuliarman, seharusnya ini sudah tanpak karena seluruh belanja modal, belanja infrastruktur sudah menyatakan prihatin dan sama sama berhemat. Hal ini hendaknya dapat diterjemahkan dalam belanja rutin, sehingga keprihatinan ini tercermin dalam RAPBD tahun 2017. Untuk itu Fraksi Partai PPP mohon penjelasan. Bila dibandingkan dengan APBD tahun 2016 berapa persenpenurunan belanja rutin tahun 2017 yang akan datang.
Pada kesempatan ini Fraksi PPP juga mempertanyakan masalah SMAKO sekolah Keberbakatan Olahraga di Sungai Sapih, besaran Biaya promosi pariwisata Sumatera Barat pada tahun 2017, pengusahaan /pemanfaatan air tanah bagi masyarakat telah berlangsung sejak lama.
Pada kesempatan ini Fraksi Partai Golkar Pandangan umum fraksinya yang disampaikan oleh Zigo Rolanda juga mempertanyakan buku Rancangan APBD tahun 2017 belum juga dikirim ke DPRD. Selain itu mempertanyakan, dalam persetujuan KUA PPAS tahun 2017 pernyataan modal pemerintah provinsi untuk PT Bank Nagari dan PT Jamkrida adalah Rp 0. Namun dalam nota pengantar ada anggaran Rp 12 Milyar ntuk PT Jamkrida, perlu penjelasan Gubernur terhadap rekomendasi DPRD atas perkembangan PT Balairung dan PT. Grafika
Rapat paripurena ini dipimpin oleh Ketua DPRD Sumbar yang dihadiri oleh Sekdaprov Sumbar Ali Asmar dan Anggota Forkopimda, para pimpainan SKPD dan undangan lainya. ** Herman
Leave a Reply