Bupati Suhatri Bur Sampaikan Nota Penjelasan LKPJ TA 2020

Parit Malintang, Editor.- Bupati Padang Pariaman uhatri Bur, SE, MM menyampaikan Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Padang Pariaman Tahun 2020, Kamis (27/05) di ruang rapat DPRD Kab. Padang Pariaman.

Penyusunan LKPJ Bupati Padang Pariaman akhir tahun anggaran 2020, jelas Bupati Suhatri Bur,  berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA), serta Perda No 2 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Padang Pariaman Tahun 2020 dan Perda No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Padang Pariaman Tahun 2020.

“Berdasarkan RPJMD Padang Pariaman tahun 2016-2021, visi Pemkab Padang Pariaman adalah terwujudnya Padang Pariaman yang baru, religius, cerdas dan sejahtera, dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah Padang Pariaman tahun 2019, serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2020 terutama menyangkut peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan ketertinggalan, ditetapkan tema pembangunan tahun 2020, yaitu pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia dan pemantapan perekonomian daerah untuk pertumbuhan berkualitas.” tuturnya

Suhatri Bur menambahkan, Pemkab Padang Pariaman terus berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan di RPJMD tahun 2016-2021 dengan berbagai kebijakan, mengingat tahun 2020 merupakan tahun keempat periode RPJMD Padang Pariaman dan merupakan momen yang penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan Padang Pariaman selama empat tahun terakhir.

Tahun 2020 merupakan periode terjadinya bencana nasional dengan adanya wabah pendemi covid-19, yang sangat mempengaruhi pencapaian target pembangunan yang telah di tetapkan. Oleh karena itu pada tahun 2020 banyak dilakukan penyesuaian dalam berbagai kebijakan maupun program pembangunan. Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pendoman pengelolaan keuangan daerah, ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun. APBD tersebut memuat rencana dalam pendapatan dan belanja yang dibutuhkan oleh daerah.

Selain aspek pendapatan dan belanja daerah beserta realisasinya, juga akan dijelaskan tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan.

Pemkab Padang Pariaman menjalankan seluruh urusan pemerintahan konkuren yaitu 6 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 22 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan 6 urusan pilihan. Seluruh urusan pemerintahan ini dijalankan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut.

Satu perangkat daerah dapat melaksanakan lebih dari satu urusan wajib dan urusan pilihan, seperti dinas perdagangan tenaga kerja koperasi dan usaha kecil menengah, dinas, dinas penanaman modal, perindustrian dan pelayanan perizinan terpadu.

Pelaksanaan bebagai urusan tersebut dimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan yan melekat pada masing-masing perangkat daerah. capaian kinerja masing-masing opd di Kabupaten Padang Pariaman bisa dikatakan membaik karena dapat dibuktikan dengan prestasi yang telah capai dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2020 diantaranya opini laporan keuangan WTP (wajar tanpa pengecualian), nilai evaluasi laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) 80 (B**), nilai laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah 3,0562 (sangat tinggi),”tutupnya

Penyampaian nota tersebut dihadiri Wabup, Ketua DPRD Padang Pariaman beserta anggota, dan seluruh OPD di lingkungan Pemkab Padang Pariaman. ** Rafendi/Humas

[tribulant_slideshow gallery_id=”3″]

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*