Padang Pariaman, Editor. – Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni mengikuti Video Conference sesuai Instruksi Gubernur Sumatra Barat dalam rangka koordinasi perkembangan terakhir penanganan Covid 19 pada masing-masing KAbupaten/Kota yang diikuti oleh seluruh Bupati/Wali Kota se Sumatra Barat di Ruangan Bupati Padang Pariama, Jum’at,(27/3)
Pada Video Conference tersebut Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno mengatakan, saat ini Laboratorium rumah sakit Universitas Andalas sudah mendapat izin untuk melakukan cek laboratorium terhadap pemeriksaan pasien terjangkit Covid 19.
“Hasil pemeriksaan di Laboratorium Rumah Sakit Universitas Andalas dapat diterima dalam rentang waktu 5 jam sehingga hal ini dapat mempercepat proses hasil dari pengecekan tersebut, hingga saat ini di Sumatra Barat sudah 6 orang positif Covid 19.”ujarnya
Ia juga menambahkan di Sumatera Barat yang menjadi Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasa (PDP) kebanyakan orang yang datang dari luar Sumatra Barat. Sehingga diharapkan kepada seluruh Bupati/ walikota untuk memperketat dan melakukan pengecekan di daerah perbatasan bagi masyarakat yang berasal dari daeah luar Sumatra Barat seperti banyak masyarakat yang pulang dari Pekanbaru, Malaysia dan balik dari Umroh.
“Saat ini belum ada penutupan di bandara seluruh Indonesia akan tetapi frekuensi penerbangan dikurangi, namun untuk penutupan bandara akan dipertimbangkan mengingat Covid 19 ini terus berkembang. Meskipun frekuensi penerbangan dikurangi namun banyak dari perantau yang memilih jalur darat dan laut untuk pulang kampung sehingga sangat diperlukan pembentukan posko dan tim kesehatan dibantu kepolisian untuk melakukan pengetatan dan pengecekan didaerah perbatasan,” sambungnya
Saat ini rumah sakit yang menjadi rujukan pasien Covid 19 ialah RSUP M. Djamil dan RS Ahmad Mukhtar, saat ini kedua rumah sakit menyediakan 227 kamar yang digunakan sebagai ruang isolasi namun 100 kamar yang baru siap untuk digunakan, dan akan terus diupayakan percepatan penyelesaian ruangan tersebut.
“Saat ini Alat Pelindung Diri (APD) merupakan masalah nasional bukan hanya masalah daerah saja oleh sebab itu untuk memenuhi kebutuhan APD ini Bupati/walikota dapat memberdayakan penjahit yang ada di daerah seperti pembuatan masker sehingga ini juga meberikan pemasukan bagi pengusaha kecil menengah, dan diharapakan agar para Bupati/ walikota dapat menggunakan DAK Fisik untuk mengadakan APD dai APB masing-masing daerah,”tutupnya.
Sementara itu dalam laporannya Bupati Padang Pariaman mengatakan sudah melakukan regulasi hingga tingkat nagari serta Ia juga sudah mengindahkan himbauan Kapolri dimana tidak diperbolehkan untuk mengadakan pesta pernikahan dan kegaiatn yang melibatkan banyak orang.
“Saat ini kami pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah mengirimkan surat keoada seluruh DPP PKDP dan DPW PKDP Padang Pariaman untuk tidak pulang ke kampung halaman hingga kondisi kembali kondusif. Kami juga telah membuat edaran untuk tidak melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang hingga kondisi kembali normal. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menganggarkan sebesar 5 Milyar dari APBD melalui dana tanggap darurat untuk keperluan APD,” jelas Ali Mukhni.
Pelaksanaan Video Conference ini didampngi oleh Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur Sekretaris daerah Kabupaten Padang Pariaman Jonpriadi dan beberapa pejabat lainnya. ** Afridon/Rel
Leave a Reply