Pariaman, Editor.- Pemerintah mempunyai kewajiban memberikan rasa aman dan tentram kepada masyarakatnya serta selalu siaga, tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana. Untuk itu Pemerintah Kota Pariaman mempunyai komitmen yang tinggi dalam menyikapi potensi bencana yang ada. Hal ini sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dibidang kebencanaan.
Hal tersebut disampaikan Walikota Pariaman Mukhlis Rahman dalam sambutannya pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Bencana Kota Pariaman, bertempat di Aula Balaikota Pariaman, Rabu (13/9).
Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Perda Kota Pariaman Nomor 11 tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Pariaman tahun 2009-2013, yang Pada misi ke 4 mengamanatkan “ Optimalisasi Hasil Pembangunan dan Sarana Prasarana Daerah dalam Menunjang Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan, Kesesuaian Tata Ruang dan Mitigasi Bencana”.
“Digelarnya Rapat Koordinasi ini, dimaksudkan untuk mengurangi dampak resiko bencana di Kota Pariaman, sekaligus Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara BMKG Stasiun Padang Panjang dengan BPBD Kota Pariaman,” tuturnya.
Perjanjian kerjasama dari BMKG, melingkupi tentang Pemanfaatan Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami, Cuaca Ekstrem, Iklim Ekstrem, Gelombang Laut Berbahaya, Hot Spot dan Kabut Asap untuk Penanggulangan Bencana di Wilayah Kota Pariaman.
“Kami yakin, perjanjian kerjasama ini, akan sangat membantu dan bermanfaat sebagai pedoman dalam menyikapi kondisi bencana yang terjadi, dengan informasi yang diberikan oleh BMKG nantinya,” ujarnya.
Rakor ini juga membahas Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) berdasarkan Indikator Ketahanan Daerah, dan Perbaharuan Dokumen Kajian Resiko Bencana.
“Kami memberikan apresiasi yang sebesar besarnya kepada seluruh Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana yang pada kesempatan kali ini akan melakukan Penyusunan RPB Kota Pariaman, yang berdasarkan Indeks Ketahanan Daerah yang didampingi langsung oleh konsultan yang ditunjuk BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Pusat,” jelasnya.
Dalam sambutan Kepala BPBD Kota Pariaman Yaminu Rizal mengungkapkan dari 514 Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia, hanya 45 Kabupaten/Kota yang mendapat pendampingan oleh BNPB melalui konsultan, baik sebagai tim penyusun, tim tenaga ahli maupun sebagai tim asistensi, dan salah satunya adalah Kota Pariaman. Untuk tingkat Sumatera Barat, hanya Kota Pariaman mendapatkan pendampingan dari BNPB Pusat
“Kami mengucapkan terima kasih kepada BNPB yang selalu memperhatikan Kota Pariaman dalam hal penanggulangan bencana, serta dukungan peralatan yang diberikan, baik pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pada masa pemulihan,” ucapnya.
Dalam kesempatan ini Kepala BMKG Padang Panjang juga memberikan catatan Gelombang Seismik Gempa 30 September 2009 lalu, yang tercatat di seluruh BMKG di indonesia, kepada Wako.
Hadir dalam acara ini Konsultan Pendamping BNPB Pusat Rifanse Yusrizal, Ketua BMKG Stasiun Padang Panjang Rahmat Triono dan jajarannya, Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyudin, Forkopimda, dan tim Koordinasi Penangulang Bencana yang hadir. ** J/Hms/Sgr
Leave a Reply