Amanat PP No 54 Tahun 2019, BUMD Harus Dikelola Secara Profesional

Wakil Ketua DPRD Sumbar Indra Dt Rajolelo saat memimpin rapat Paripurna
Wakil Ketua DPRD Sumbar Indra Dt Rajolelo saat memimpin rapat Paripurna

Padang, Editor.- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2019 tentang BUMD mengamanatkan, BUMD harus dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip Good and clean  corporet Gavermance (GSG), sehingga bisa memberikan deviden kepada daeerah.

Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi Partai Demokrat  Ali Tanjung dalam pandangan umum fraksinya,  dalam rapat paripurna DPRD Sumbar terhadap rancangan perarturan daerah tentang APBD Provinsi Sumatera Barat  Tahun 2022, Selasa (19/10/2021)

Prinsip dasar GSG ini seriong didengungkan dan disampaikan oleh Gubernur akan tetapi hanya sebatas ucapan saja. Untuk itu Fraksi Genribdra minta penjelasan, apa permasaalahan BUMD yang ada sekarang ini tidak juga mampu memberikan deviden kepada Pemrintah  Daerah,  jelas Ali Tanjung.

Ali Tanjung juga mengatakan. apakah disebabkan dari kesalahan kebijakan pemerintah daerah dalam menempatkan personil yang mengelola  dan personil yang melakukan pengawasan, karena BUMD yang ada ini pada umumnya tidak mampu memberikan deviden dan sebanding dengan pernyataan modal yang dilakukan pemerintah daerah.

Disisi lain Ali Tanjung juga mengatakan, pada tahun 2021 cukup sering terjadi bencana banjir ataupun tanah lonsor. Jika diamati dalam RAPBD Tahun 2022  dia melihat tidak begitu serius pemerintah daerah menganggarkan, terutama dibidang penanganan sungai. Untuk itu Fraksi Demokrat mohon penjelasan yang kongkrit

Sementara itu juru bicara Fraksi Gerindra yang disampaikan oleh Mesra, total pernyataan modal pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat di PT Balairung Citra Jaya Sumbar mencapai  Rp 160 Milyar, namun deviden yang mampu diberikan tidak lebih dari  Rp 1 Milyar dan bahkan dibawa Rp 300 juta. Pada hal di Hotel Balairung tersebut pemerintah daerah juga menyewa ruangan untuk kantor penghubung setiap tahunyna. Di lokasi tersebut ikut meyewa PT Bank Nagari yang menjadi salah satu penghasilan.

BPK RI sudah turun tangan melakukan audit terhadap PT Balairung Citra Jaya Sumbar. Berdasarkan LHP BKP yang diterima DPRD, ada 11 temuan pada Balairung tahun buku 2018 2020, mohon penjelasan Gubernur yang lebih detail terhadap tindak lanjut hasil LHP BPK RI tersebut.

Pada kesempatan ini Fraksi Gerindra juga mempertanyakan tentang adanya puluhan jabatan yang dihapus di Dinas Strategis. Yaitu Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Kesehatan dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, apakah yang mendasari hal ini dan apakah tidak akan mengganggu proses kinerja dinas. Lalu bagimana proses perpindahan  pejabat yang jabatannya dihapus tersebut.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Sumbar Indra Dt Rajo lelo menyampaikan, proyeksi pendapatan daerah diitargetkan sebesar 6,612 triliun yang bersumber dari PAD dengan target sebesar Rp2.501 triliun, Pendapatan transfer sebesar Rp 4.033 triliun dan lain lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 76.996 milyar.

Proyeksi pendapatan daeraha yang bersumber dari PAD diusulkan dalam Ranperda APBD Tahun 2022 telah sesui dengan proyeksi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 2026, sedangkan untuk pendapatan transfer masih mempedomani target tahun 2021, oleh karena belum adanya penetapan dana tranfer Tahun 2022.

Untuk belanja daerah, pada belanja modal telah dialokasikan sebesar 14 % dari total belanja yang diperioritaskan untuk program dibidang infrastruktur, namun demikian alokasi belanja  untuk program unggulan Gubernur dan wakil Gubernur masih belum mencukupi, oleh sebab itu perlu penambahan anggaran dalam Ranperda APBD Tahun 2022.

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar Indra Dt RajoLelo yang dihadiri oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Pimpinan OPD di jajaran Pemptov Sumbar dan undangan lainya.** Herman

 

 

71 Total Dibaca 2 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*