Pada Harkopnas 2023, Walikota Padang Panjang Fadly Amran Terima Penghargaan Kepala daerah Penggerak Koperasi dari Dekopin

Walikota Fadly Amran menerima penghargaan dari Menteri Perindustrian RI, Agus Gumiwang Kartasasmita
Walikota Fadly Amran menerima penghargaan dari Menteri Perindustrian RI, Agus Gumiwang Kartasasmita

Padang Panjang, Editor.- Walikota Padang Panjang, Fadly Amran menerima penghargaan sebagai Kepala Daerah Penggerak Koperasi kategori Madya dari Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) pada Juli 2023 ini. Penghargaan nasional itu diberikan terkait komitmen dan kiprah Walikota Fadly dalam membangun koperasi di Padang Panjang.

Itulah prestasi terbaru di antara sejumlah prestasi diraih Kota Padang Panjang di bidang koperasi sekitar 5 tahun ini (lihat tabel: Prestasi Padang Panjang di bidang koperasi). Itu juga satu dari dua perolehan prestasi nasional di Juli 2023, satu lagi Kota Layak Anak. Dan itu juga menambah panjang deretan prestasi kota kecil tersebut sejak Oktober 2018.

Penghargaan dari Dekopin Pusat kepada Walikota Fadly Amran itu diserahkan oleh Menteri Perindustrian RI, Agus Gumiwang Kartasasmita pada puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-76 yang dipusatkan di Padang, Sumatera Barat (Sumbar), tepatnya di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP), Ahad (23/7) lalu.

Atas perolehan penghargaan itu, Walikota Fadly Amran selain mengucapkan rasa syukur, juga menyampaikan terimakasih kepada semua pihak terkait yang telah ikut berkontribusi dalam memajukan koperasi di Kota Padang Panjang. Sebab, kunci utama pengembangan koperasi dan UKM adalah dengan kebersamaan dan gotong-royong.

Penghargaan dari Dekopin ini menurut Walikota Fadly, didampingi Kepala Dinas Perindagkop & UMKM Kota Padang Panjang, Jevie Carter Eka Putra dan Kabid Koperasi & UMKM, Rini Lisdayani, tidak semata untuk pribadinya. Tapi juga untuk para penggerak koperasi, mulai dari unsur dinas (OPD), usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta masyarakat kota ini.

Lebih jauh terkait penghargaan tersebut, Fadly menyebut kita memang sedang melakukan revitalisasi koperasi yang ada di Padang Panjang menuju koperasi syariah. Dan Padang Panjang sudah dilaunching sebagai Kota Koperasi Syariah oleh Gubernur Sumbar pada 2020, sesuai dengan visi – misinya sebagai Walikota dan Wakil Walikota Asrul.

Bentuk program kegiatan yang dilakukan bertahap sejak 2019 dalam upaya memajukan koperasi di Padang Panjang menuju koperasi syariah, antara lain sosialisasi program kepada koperasi yang ada, memberi pelatihan, memfasilitasi pengurus koperasi tadi dalam merubah anggaran dasar (AD) jadi koperasi syariah dan kegiatan pendampingan lainnya.

Hasilnya, seperti diungkap oleh Kadis Perindagkop & UMKM, Jevie Carter Eka Putra menambahkan keterangan Walikota Fadly, pada 2023 ini dari 45 buah koperasi aktif di Kota Padang Panjang, 36 buah (80 %) koperasi di antaranya sudah beralih ke pola syariah. Perkembangan lain, yang sudah menggelar RAT 2022 sebanyak 35 buah.
Salah satu contoh koperasi aktif di Padang Panjang yang sudah berpola syariah itu adalah Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Balaikota Padang Panjang. Koperasi yang kini dipimpin (ketua) oleh Dr.Winarno, Kepala BPKD Kota Padang Panjang itu, mengalami peningkatan pendapatan dan SHU yang cukup signifikan.

Perolehan SHU (Sisa Hasil Usaha) KPN Balaikota Padang Panjang — yang bergerak di unit simpan-pinjam, toko (mini market) dan penjualan sistim titip jual atas aneka barang (funiture, sepeda motor, HP, televisi dan elektronik lain) milik ketiga itu – pada 2021 lalu, misalnya, mencapai Rp 1,4 milyar. Naik dari Rp 724 juta pada 2018.

Pemko Padang Panjang belakangan memasukan program merubah koperasi yang ada di kota itu ke pola syariah dalam RPJM 2018-2023, seperti diungkap oleh Walikota Fadly, karena pola ini diyakini akan lebih berpotensi berkembang dan jadi salah satu pemantik pertumbuhan ekonomi kota ini ke depan.

Terkait prospek upaya pengembangan koperasi syariah ke depan, antaralain informasi menarik dari peringatan Harkopnas ke-76 di Padang, Sumbar itu, di antara sambutan Gubernur Sumbar, Mahyeldi, terungkap upaya pengembangan koperasi syariah itu juga masuk program Pemprov Sumbar.

Berikut, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut program itu bisa sejalan dengan program Kemenperin. “Tiga tahun lalu ketika saya ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk menjadi Memperin, salah satu hal yang Saya laksanakan adalah membentuk Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH)” paparanya. **ym/adv.—

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*