Festival Cap Go Meh, Ekspresi Budaya Keturunan Tionghoa Temukan Identitas
Oleh Yurnaldi
Ketika berbicara tentang keturunan Tionghoa di Padang atau orang Padang Tionghoa, maka sebagai wartawan di media terkemuka Indonesia, yaitu harian Kompas (1995-2011) , yang tugasnya berpindah-pindah dari Medan, lalu ke Padang, setelah itu ke Lampung dan Jakarta, Batam dan Pekanbaru, saya menemukan fakta yang sungguh berbeda tentang orang keturunan Tionghoa di Padang.
Ketika orang keturunan Tionghoa daerah lain semasa Orde Baru di bawah kepemimpinan Suharto terkekang dan tertekan, bahkan menjadi sasaran kemarahan massa yang berulang kali terjadi dalam sejarah Indonesia, orang Padang Tionghoa aman dan damai sejahtera dalam dominasi etnik Minangkabau di ibu kota Provinsi Sumatera Barat ini. Intinya, orang Padang Tionghoa bisa beraktivitas dengan leluasa karena memahami filosofi Minang Di ma bumi dipijak di sinan langik dijunjuang (di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung). Mereka cepat beradaptasi dan berasimilasi.
Hampir tak terdengar orang Tionghoa Padang bercakap dalam bahasa ibunya, bahasa Mandarin, melainkan dalam keseharian menggunakan bahasa Indonesia dan atau bahasa Minang. Mereka pun bergaul tak hanya sebatas sesama orang keturunan Tionghoa, melainkan juga bersosialisasi dan bekerjasama dengan etnik lain yang mendiami Kota Padang. Bekerja sama dan jadi mitra dengan pejabat dan para kepala daerah di kabupaten/kota dan Provinsi Sumatera Barat.
Saya masih ingat, ketika peristiwa Mei 1998 era reformasi mulai menggeliat dan era kejatuhan Suharto. Di Padang, daerah bermulanya gerakan perlawanan untuk jatuhkan Presiden Suharto, atau awal gerakan reformasi Indonesia, orang Padang Tionghoa ikut mendukung.
Bahkan, ketika etnik turunan Tionghoa daerah lain di Sumatera tidak merasa aman, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat malah memberikan perlindungan dan menjamin keamanan orang Padang Tionghoa.
Saya masih ingat, Gubernur Zainal Bakar berkali-kali bicara dengan media, bahwa orang Padang Tionghoa dijamin keamanannya dan diberikan perlindungan. Bahkan, karena itu, orang Tionghoa dari Batam dan Medan pun banyak yang mengungsi sementara ke Kota Padang. Saya tahu persis, karena saat ditik-detik kejatuhan Presiden Suharto, saya sejak Januari 1998 bertugas di Padang. Sebelumnya saya tugas menetap di Medan, Bandarlampung, dan Palembang.
Ketika gerakan reformasi melawan kekuasaan otoriter memaksa Presiden Suharto lengser dari kekuasaan pada tanggal 21 mei 1998, di Kota Padang tidak ada ujaran kebencian dan tindakan anarkhis terhadap orang Padang Tionghoa. Mungkin tak terbayangkan, Toko Gramedia dan tempat harian Kompas berkantor di Jalan Damar Kota Padang, yang notabene milik orang Tionghoa, saat peristiwa 21 Mei 1998 di Padang, tak sedikit pun diusik massa. Bahkan, saya perintahkan Pimpinan Toko Buku Gramedia Padang untuk sediakan minuman dan makanan kecil yang bisa pelepas dahaga massa yang melintas di depan Gramedia.
Fakta ini bisa dicermati dalam laporan-laporan saya di harian Kompas, sebelum, pada saat dan pasca-reformasi di Kota Padang, Sumatera Barat. Bahkan, ketika di daerah lain gerakan reformasi ditandai saat kelam, di mana seminggu sebelum jatuhnya Suharto, ada kejadian 2 hari yang bagai neraka. Yaitu toko-toko milik orang Tionghoa dibakar dan dirampok. Media juga melaporkan lebih dari 150 perempuan keturunan Tionghoa diperkosa secara massal, tetapi perempuan-perempuan ini kemudian lenyap tanpa meninggalkan bekas atau bukti kekejaman tersebut.
Beruntung ketika Presiden Abdurrahman Wahid tahun 2000 menghapus diskriminasi secara hukum terhadap orang Indonesia Tionghoa, dan pada tahun berikutnya Presiden Megawati mengeluarkan keputusan yang menjadikan Tahun Baru Imlek sebagai salah satu hari libur nasional di Indonesia.
Tarian Barongsai mulai dipertunjukkan di tempat umum dan kursus bahasa Mandarin berjamuran. Hal ini juga terjadi secara kebetulan bersamaan dengan munculnya Tiongkok sebafai pemain baru ekonomi global.
Bagi kebanyakan orang Indonesia Tionghoa yang telah berasimilasi secara kultural selama bergemerasi-generasi dan merasa tak kehilangan apa-apa, kejutan tahun 1998 memaksa mereka untuk menilai kembali kedudukan mereka. Kecuali orang Padang Tionghoa, yang keberadaannya sudah ada bersamaan dengan tibanya bangsa Belanda. Yaitu ketika organisasi dagang Hindia Belanda, Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) mendirikan markasnya di Padang pada abad 17 atau sekitar tahun 1664.
Makanya tak heran, kawasan kota tua Padang di sepanjang Batang Arau da atau kawasan Pondok, di mana Pelabuhan Muara dulunya merupakan pelabuhan Jalur Rempah, sampai sekarang masih banyak bangunan zaman itu yang dikuasai kepemilikkannya oleh keturunan Tionghoa atao orang Padang Tionghoa.
Bukti kebudayaan Tionghoa di Padang sudah ada, di mana terdapat Kelenteng See Hin Kiong, yang menurut sejarahnya berdiri tahun 1841. Walau Kelenteng tertua di Padang ini pernah mengalami kebakaran tahun 1841 dan kemudian rubuh karena gempa bersar tahun 2009, namun dibangun kembali tahun 2010 dan diresmikan 30 Maret 2013.
Atas fakta ini, betapa keturunan Tionghoa di Padang keberadaannya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan karena itu, orang Tionghoa Padang sudah merasa menjadi warga pribumi. Karena itu pula, keberadaannya nyaris tak terusik. Didukung sikapnya yang terbuka dan suka bergaul dan sudah menjadi warga Sumatera Barat, maka mereka pun turut serta dan berperan dalam memajukan pembangunan di Kota Padang, Sumatera Barat, dan Indonesia umumnya. Menyusul bangkitnya kesadaran politik banyak orang Padang Tionghoa dan/atau orang Indonesia Tionghoa.
Festival Cap Go Meh Selama 33 tahun Orde Baru berkuasa, keberadaan orang Indonesia Tionghoa, kecuali di Kota Padang, Sumatera Barat, tetap dianggap sebagai orang asing di lingkar luar di dalam negeri mereka sendiri yang harus hidup dalam keadaan marjinal meskipun mereka berhasil di bidang ekonomi.
Di sepanjang sejarah Indonesia, mereka harus menanggung akibat kebijakan yang dirancang untuk membatasi pengungkapan budaya Tionghoa dan menjadi sasaran berulang di saat terjadinya guncangan politik. Baru setelah Suharto lengser dari kekuasaannya, diambil langkah tegas untuk menghapus prasangka terhadap orang Indonesia Tionghoa, termasuk penghapusan kebijakan asimilasi yang diterapkan oleh Suharto.
Sekarang, sejak pasca-reformasi 1998, keadaan orang Indonesia Tionghoa jauh lebih baik. Ketika Abdurrahman wahid mulai berkuasa sebagai presiden Indonesia dari November 1999 hingga Agustus 2001, beliau merintis upaya untuk mengakhiri peraturan yang bersifat diskriminatif terhadap penduduk Indonesia Tionghoa.
Langkah awal yang diambilnya adalah menghapus Keputusan Presiden No.14, yang ditandatangani oleh Suharto pada tahun 1967, yang melarang pelaksanaan adat dan agama Tionghoa di tempat umum.
Abdurrahman Wahid meresmikan tindakannya dengan menandatangani Keputusan Presiden No.6 yang dikeluarkan tahun 2000, yang mengizinkan perayaan Tahun Baru Imlek secara terbuka.
Di bawah Megawati yang memimpin pemerintah Indonesia dari bulan Agustus 2001 hingga September 2004, Tahun Baru Imlek dijadikan hari libur nasional pada tanggal 1 Februari 2003.
Sejak itu, orang Padang Tionghoa Padang mulai rutin setiap Tahun Baru Imlek menampilkan kebudayaannya. Kecuali dua tahun lalu, 2021 dan 2022, karena pandemi Covid-19, tidak digelar Festival Cap Go Meh.
Tahun 2023, Festival Cap Go Meh yang merupakan puncak peringatan Tahun Baru Imlek, digelar sangat meriah, 5 Februari 2023. Festival Cap Go Meh yang merupakan salah satu kalender pariwisata Sumatera Barat ini, adalah bentuk partisipasi dan kebanggan orang Tionghoa Padang membangun dunia pariwisata Sumatera Barat. Apalagi tahun 2023 ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencanangkan sebagai tahun kunjungan wisata dengan tagline Visit Beautiful West Sumatra 2023.
Keindahan alam saja tentu tak cukup, karena wisatawan nusantara dan mancanegara juga merindukan dan ingin menyaksikan budaya yang hidup, tumbuh berkembang di Sumatera Barat. Selain budaya Minangkabau, tentu ada budaya Tionghoa dan budaya dari etnik lainnya di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang.
(YURNALDI, Pemimpin Redaksi Editor)
Leave a Reply