Jakarta, Editor.- Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE, MM bersama Wakil Bupati Richi Aprian, SH, MH selaku Ketua Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Tanah Datar, hadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Sumatera Barat tahun 2022.
Rapat koordinasi itu dibuka oleh oleh Gubernur Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansharullah, bertempat di Hotel Balairung Jakarta Timur, Kamis (6/10).
Pada kesempatan tersebut Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan, pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan program yang dijalankan selama kurun waktu tahun 2021 sampai 2022 telah berhasil menjadikan Tanah Datar menjadi kabupaten dengan tingkat kemiskinannya terendah diantara kabupaten lainnya di Sumatera Barat dengan persentase 4,44%, sedangkan provinsi berada di angka 6,04%.
Terkait dengan target 0% terhadap kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, dikatakan Bupati Eka Putra saat ini Tanah Datar berada di angka 0,18% dan ditargetkan pada tahun 2023 Tanah Datar sudah bebas dari kemiskinan ekstrem atau sudah 0%.
Disebutkan Eka Putra, Tanah Datar dengan programnya bajak gratis, makan rendang dan bantuan kepada UMKM tentunya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sehingga kemiskinan ekstrem bisa ditarget tahun depan sudah tidak ada lagi di Tanah Datar.
“Itukan data dari BPS, alhamdulillah Saya senang sekali tadi kita di tingkat kabupaten se Sumatera Barat berada di nomor satu dengan persentase 4,44% diatas provinsi. Kalau kita lihat data tadi bahkan ada kabupaten yang tingkat kemiskinannya mencapai 14% lebih. Ini bisa kita capai tentu berkat kekompakan antara Bupati, Wakil Bupati serta seluruh OPD yang secara bersama-sama dengan kerja keras dan kerja ikhlas untuk menjalankan program guna menekan angka kemiskinan di kabupaten Tanah Datar,” tutur Bupati Eka Putra.
Bupati juga sampaikan yang mendukung Tanah Datar menjadi peringkat satu tingkat kabupaten se Sumatera Barat dalam penanggulangan kemiskinan terutama karena Tanah Datar merupakan kabupaten terbaik dalam pengendalian inflasi daerah se Sumatera.
“Kita mampu bangkit dan berhasil meningkatkan produksi cabe merah, beras, bawang merah, tomat dan juga telur yang merupakan penyumbang utama terjadinya inflasi,” pungkasnya.
Sementara Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian saat diminta menjadi narasumber dadakan pada rakor tersebut mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk penanggulangan kemiskinan telah melakukan pertemuan lebih 10 kali.
“Yang paling penting kita harus paham apa itu yang dimaksud dengan kemiskinan, data yang ada juga harus sama antara Dinas Sosial dengan yang lainnya, kalau belum sama berarti ada kesalahan dan harus diperbaiki agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemberian bantuan kepada masyarakat,” ujar Wabup Richi.
Wabup Richi juga mengatakan dalam program pengentasan kemiskinan dari OPD juga harus jelas siapa yang dibantu, yang mana penduduk miskin, rawan miskin dan yang miskin ekstrem. “Artinya kita harus memahami definisi kemiskinan dan data warga miskin,” tambah Richi.
Selain itu, Wabup juga menyampaikan perlunya meningkatkan program-program yang pro rakyat seperti yang dilakukan oleh pemerintah Tanah Datar serta tim yang dibangun juga harus kompak agar tujuan bisa dicapai bersama-sama.
Rakor tersebut selain dihadiri langsung oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Wagub Audi Joinlady, juga dihadiri oleh Bupati, Walikota, Wakil Bupati dan Wakil Walikota se Sumatera Barat, Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Medi Iswandi, Kepala Bappeda/Baperlitbang se Sumatera Barat dan undangan lainnya. **John Denis
Leave a Reply