Padang Panjang, Editor.- Untuk menjawab kecemasan orang tua yang anaknya belum tertampung di SMAN Padang Panjang, Pemko setempat atas persetujuan Gubernur Sumbar, akan menambah kapasitas 3 kelas lagi untuk siswa baru.
Kepastian didapat Jumat, 10/7/20 setelah Walikota Fadly Amran didampingi Kadisdik, M.Tabrani bertemu Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, untuk membicarakan permasalahan PPDB di kota Serambi Meklah itu.
Wako Fadly menyadari SMTA kini berada dibawah wewenang Provinsi, tapi karena pada PPDB 2020/2021 ada jalur masuk melalui zonasi, selaku pimpinan daerah dia merasa berhak mencampurinya. Salah satunya menambah jumlah penerimaan siswa baru dari yang ditetapkan Disdik Sumbar.
“Saya tahu bahwa kewenangan SMA/SMK di provinsi tapi ketika pakai zonasi, maka itu ada kewenangan Pemko melalui Disdiknya,” ujar Fadly.
Setelah mendengar masalah PPDB, termasuk kisruh surat keterangan domisili yang tidak sesuai fakta, berikut kecemasan warga yang anaknya tidak lolos PPDB, Irwan Prayitno menyetujui untuk SMAN -1 ditambah satu lokal dan SMAN- 2 ditambah 2 lokal lagi.
Untuk diketahui, PPDB di Padang Panjang sempat heboh lantaran banyaknya calon siswa yang mendaftar tidak memakai KK, tapi surat keterangan domisili dari kelurahan terdekat dengan sekolah incaran. SKD itu diduga sebagian besarnya tidak sesuai data dan fakta hingga Walikota melalui Sekdako Sonny Budaya Putra minta lurah dan camat melakukan crosscheck terhadap SKD yang telah dikeluarkan.
Banyak masyarakat yang merasa dirugikan karena surat domisili palsu tersebut dianggap menghambat peserta didik dengan KK yang sudah tinggal bertahun-tahun di daerah tersebut.
Rabu kemaren diantara di sekolah unggul, SMAN -1 Padang Panjang dilakukan pendataan ulang. Semua SKD dicabut oleh lurah dan camat untuk diverifikasi. Hasil verifikasi kemudian diserahkan kembali ke SMAN-1. “hasil verifikasi itulah yang kami terima” ujar Kepsek SMAN- 1, Sepriadi tanpa merinci jumlahnya kepada Editor.
Datangnya Walikota Fadly Amran mendapat apresiasi dari Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno. “Saya apresiasi Pak Walikota Padang Panjang, yang perhatian soal pendidikan masyarakatnya. Kisruh PPDB Online ini terkait soal surat keterangan domisili, sekarang saya terima saran Wako Padang Panjang untuk solusi masuk SMA sederajat ini,” ujar Irwan Prayitno.
Dengan penambahan 3 kelas ini M. Ali Tabrani selaku Kadis Pendidikan Kota Padang Panjang berharap agar masyarakat tidak lagi khawatir tidak kebagian bangku pada PPDB tahun ini. Dia juga menghimbau agar tidak lagi ada orang tua yang membuat surat domisili palsu demi kelancaran PPDB di kota Serambi Mekkah ini..** Sheni/Yet
Leave a Reply