Bawaslu Petakan Kerawanan yang Kemungkinan Terjadi Pada Pilkada Solsel

Solok Selatan. Editor.- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Solok Selatan, memetakan potensi kerawanan Pemilu yang berpotensi bisa terjadi di daerah berjulukan seribu sungai itu.

Kajian kerawanan pemilu melalui survei nasional tersebut, bisa menjadi patokan dalam menghadapi tahapan Pilkada nantinya. Apalagi waktu penggunaan hak suara oleh masyarakat sesuai rencana KPU RI pada 9 Desember 2020.

“Sebab itu, perlu adanya kajian soal dampak-dampak yang akan terjadi selama tahapan Pilkada hingga penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih nantinya,” ungkap Koordinator Devisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Solok Selatan, Ade Kurnia Zelly, Rabu (10/6).

Sebelum tahapan di mulai, katanya, Bawaslu melakukan survei nasional kerawanan Pilkada serentak yang akan di gelar di akhir tahun 2020 ini. Maka objek yang menjadi indek survei pihak terkait yang berhubungan langsung dengan setiap agenda Pilkada yaitu, KPU, Polri dan media massa. Baik cetak, elektronik maupun online. Karena itulah pentingnya pemetaan hal-hal yang kemungkinan bisa terjadi disaat penyelenggaraan pesta demokrasi di Solsel sebutnya.

Baik kerawanan terhadap penyelenggara, antar partai politik, antar massa pendukung dan lainnya. Ada 37 kuisioner yang meski di jawab sesuai fakta dilapangan oleh KPU, Polri, dan para awak media. Khusus media dengan dikaitkan sesuai pemberitaan selama lima tahun terakhir.

Dijelaskan Ade, indek kerawanan dari kasus adanya laporan, pemberitaan, serta kekerasan fisik maupun non fisik yang tengah dihadapi penyelenggara. Sejak tahapan hingga penatapan calon terpilih.

Selain itu, terkait kajian azas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam masa menjalani pesta demokrasi. Kemudian kasus aduan akepada DKPP disaat rekrukmen petugas PPK, PPS, Panwascam oleh penyelenggara pemilu.

Termasuk jika ada kasus kerusuhan, kekerasan berbasis agama, budaya, suku, kelas atau etnis dalam setahun terakhir di Solsel, Begitu juga peristiwa bencana alam dalam setahun terakhir, keputusan KASN terhadap tidak netralnya ASN. Kasus mobilitasi ASN untuk mendukung calon tertentu, intimidasi oleh ASN dan lainnya.

“Melalui survei ini, kita bisa berpatokan sistem pengawasan Pilkada di tahun ini,” ujarnya. ** Natales Idra