Bukittinggi, Editor.- Bukittinggi adalah kota sejarah yang memiliki semangat kebangsaan sekaligus semangat kejuangan. Selain itu semangat persaudaraan kota Bukittinggi dan Yogyakarta, menjadi pengikat kebangsaan.
Hal itu disampaikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam Seminar dan Lokakarya Kearsipan Hari Jadi Kota Bukittinggi (HJK) ke 235, di Istana Bung Hatta, Selasa (12/11).
Lebih lanjut dikatakannya, sejarah menyebutkan, pemerintahan Yogya kembali , adalah kembali dari Bukittinggi. Salah satu kota yang ditetapkan sebagai ibukota negara Indonesia pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, dibawah kepemimpinan Sjafruddin Prawiranegara.
“Pemerintahan dikembalikan dari Bukittinggi ke Yogyakarta pada 27 Desember 1949. PDRI dibentuk karena Yogyakarta tengah dikuasai Belanda. Saat itu hasil musyawarah pada 22 Desember 1948 di Halaban, disepakati terbentuknya PDRI dan diketuai oleh Sjafruddin Prawiranegara. Untuk itu, Sjafruddin Prawiranegara patut diberi gelar pahlawan nasional dan menjadi Presiden kedua Indonesia. . Dirgahayu Kota Bukittinggi ke 235 Tahun,” pungkas Sri Sultan.
Sebelumnya Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bukittinggi, Johnny, menjelaskan, lokakarya ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HJK Bukittinggi ke 235. Lokakarya dan seminar kearsipan dilaksanakan karena Bukittinggi kota bersejarah dalam perjalanan bangsa.
“Seminar dan lokakarya kearsipan dilaksanakan selama tiga hari 12-14 November 2019, dengan 150 peserta dari tokoh masyarakat, guru, dosen dan mahasiswa perguruan tinggi. Bertindak sebagai narasumber, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Prof. Haryo Winarso, Prof. Gusti Asnan, Prof. DR. Ahmad Murad Merican dan Dirwan Ahmad Darwis,” jelasnya.
Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Yogyakarta yang telah menyempatkan diri hadir dalam seminar ini. Karena memang, sejarah Bukittinggi sebagai salah satu kunci kemerdekaan Indonesia, tentunya punya keterkaitan dengan Yogyakarta.
“Dengan kegiatan ini, tentu kita dapat mengetahui bagaimana peranan Bukittinggi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sehingga sejarah ini harus menjadi arsip intelektual kita secara pribadi dan pemerintahan. Sejarah perlu ada kepastian dan harus diarsipkan agar dapat disampaikan kepada generasi penerus,” ungkap Ramlan.
Terkait kegiatan lokakarya, lanjut Ramlan Nurmatias , setelah kegiatan ini diharapkan masyarakat, khususnya peserta seminar, dapat memahami dan meningkatkan kesadaran untuk melestarikan arsip dan memelihara arsip yang ada di Bukittinggi.
“Kita tentu dapat menyamakan persepsi publik dan penyelenggara negara mengenai pentingnya kegiatan penyelamatan aset kekayaan intelektual bangsa sebagai bukti pertanggungjawaban nasional dan memori kolektif bangsa,” ujar Wako. ** Widya
Leave a Reply