LKPJ Tahun 2018 Pemprov Sumbar Harus Mengacu Pada Permen No. 13 Tahun 2019

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyerahkan Nota Pengantar terhadap LKPJ Gubernur Sumatera barat Tahun 2018 kepada Ketua DPRD Sumbar Ir Hendra Irwan Rahim
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyerahkan Nota Pengantar terhadap LKPJ Gubernur Sumatera barat Tahun 2018 kepada Ketua DPRD Sumbar Ir Hendra Irwan Rahim

Padang,  Editor.- Gubernur Provinsi Sumatera Barat Irwan Prayitno menyampaikan  Nota pengantar LKPJ Gubernur Sumatera tahun 2018 dalam rapat paripurna DPRD Sumbar, Kamis (4/4/2019).

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Hendra Irwan Rahim dalam pidatonya menyampaikan, sesuai dengan amanat pasal 71 ayat 2 Undang Undang Nomor 23 tahun 2014, salah satu kewajiban Kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2018 DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui surat Nomor 165/326/Persid-2019 tanggal 18 Maret 2019 telah memberitahukan kepada Gubernur, untuk segera menyampaikan LKPJ terhadap penyelanggraan pemerintahan daerah pada tahun 2018 kepada DPRD untuk dapat dibahas bersama sebagai upaya perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan ditetapkan peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggraan pemerintahan daerah, maka penyusunan dan pembahasan LKPJ Kepala daerah, sepenuhnya mengacu kepada peraturan pemerintah tersebut dan tidak lagi mengacu kepada peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007.

LKPJ kepala daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 yang disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD, masih mengacu kepada peraturan pemerintah Nomor 3 tahun 2017.  Oleh aitu dalam proses pembahasan nanti perlu disuaikan dengan peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Disamping itu pemerintah daerah juga perlu menyiapkan capaian capaian kinerja terhadap program perioritas yang telah dilaksanakan selama Tahun  2018.Capaian kinerja tersebut akan menjadi indikator untuk mengukur kinerja penyelenggraan pemerintahan daerah.

Melalui instrumen LKPJ ini kita akan dapat mengetahui apakah target target kinerja pembagunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2018 sudah dapat dipenuhi oleh Kepala daerah.

Menurut Hendra , substansi yang disampikan dalam LKPJ tidak hanya normatif sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, akan tetapi juga memuat sampai sejauh mana Gubernur telah menjalankan 3 fungsi pemerintahan daerah, yaitu melayani, mendorong dan menggerakkan roda pemerintahan.

“Fungsi melayani adalah fungsi pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang efisien, efektif dan akuntabel. Sedangkan fungsi mendorong dan menggerakkan adalah fungsi pemerintahan daerah untuk meningkatkan pertubuhan perekonomian daerah, pendapatan masyarakat serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Hendra Irwan Rahim.

Acara rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, Pimpinan OPD di jajaran pemprov Sumbar, Anggota Forkopimda dan undangan lainnya. ** Herman

1622 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*