DPRD Sumbar Akui Pembahasan Ranperda Penyelengaraan Ketenagakerjaan Cukup Lama

Suasana rapat paripurna penyampaian Jawaban gubernur atas pandangan UmumFraksi Fraksi ranperda tentang Perubahan APBD tahun 2019
Suasana rapat paripurna penyampaian Jawaban gubernur atas pandangan UmumFraksi Fraksi ranperda tentang Perubahan APBD tahun 2019

Padang, Editor.- Proses pembahasan terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, memakan waktu yang cukup lama. Hal itu disebabkan banyak muatan Ranperda yang harus disesuaikan kembali dengan perubahan regulasi dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim dalam rapat Paripurna DPRD Sumbar, Rabu (7/8/2019) dengan acara pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Menurut Hendra, panjangnya proses karena naskah akedemi dan draf Ranperda awal yang disampaikan pada rapat paripurna, disusun sebelum keluarnya beberapa regulasi terkait dengan pelaksanaan 4 sub  urusan bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan pememrintah provinsi.

Dari proses pembahasan yang panjang tersebut, Komisi II bersama pemerintah daerah telah dapat merampungkan pembahasan terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ini..

“Untuk itu pada kesempatan ini atas`nama pimpinan DPRD menyampaikan apresiasi dan ucapan terima  kasih kepada Komisi II atas`kerja keras dan kesungguhannya dalam pembahasan Ranperda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan tersebut,” ujar Hendra.

Dari rapat finalisasi dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi fraksi  yang dilaksanakan pada 27 Maret 2019 lalu, secara aklamasi Fraksi Fraksi dapat menyetujui Ranperda tantang Penyelengaraan Ketenagakerjaan ini dan dilanjutkan pada tahap pembicaraan tingkat II ,yaitu pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.

Sesuai dengan surat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor 188.34/3724/OTDA tanggal 15 Juli 2019 Perihal hasil fasilitasi Ranperda Provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa penyempurnaan yang dilakukan oleh kemendagri. Diantaranya pengaturan terhadap pemberian perioritas pemakaian tenaga kerja  lokal oleh perusahaan yang beroperasi didaerah dihapus, karena dianggap diskriminasi terhadap pencari kerja lain. Padahal pengaturan tersebut dibuat dalam rangka pemberdayaan tenaga kerja lokal, tanpa mengyampingkan aspek profesionalitas  dan standar kompetisi tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan.

Kemudian pengaturan terhadap pembentukan Lembaga Akreditasi Daerah yang akan melakukan akreditasi dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di daerah, juga dihapus dengan pertimbangan akreditasi LPK merupakan kewenangan Pemerintah. Padahal dalam lampiran Undang Undang Nomor 23 tahun 2014, bahwa pemerintah Provinsi memiliki kewenangan melakukan akreditasi LPK yang ada di daerah, jelas Hendra   .

Dengan adanya koreksi dari kemendagri, Komisi II bersama pemerintah daerah kembali melakukan penyempurnaan dengan mempedomani hasil fasilitasi dari Kemendagri.

Acara rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Sumbar, dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, pimpinan OPD di jajaran Pemprov Sumbar, anggota Forkopimda dan undangan lainyya . ** Herman

890 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*