10 dari 13 Tambang Batubara di Sawahlunto, Legalitasnya Diragukan

Salah satu tambang batubara di Sawahlunto yang pernah meledak beberapa tahun silam.
Salah satu tambang batubara di Sawahlunto yang pernah meledak beberapa tahun silam.

Sawahlunto, Editor.- Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumbar tanggal 31 Januari 2019 tentang penertiban tambang ilegal nampaknya tidak punya legitimit. Hal itu terlihat dari aktifitas penambangan  batubara yang terus dilakukan di kota Sawahlunto, meski legilitas perusahaan mereka diragukan. Dampaknya tentu negara dirugikan prediksinya mencapai puluhan miliar.

Hal ini dipertanyakan masyarakat karena SK Gubernur no. 332-107-2019 tentang pembentukan tim terpadu penegakan produk hukum daerah mengenai pengelolaan usaha pertambangan  mineral dan batubara itu, juga melibatkan hamba-hamba hukum termasuk Polda Sumbar sebagai pembina.

Salah satu contoh, PT. Tahiti Coal, satu dari 13 perusahaan tambang batubara bawah tanah (tambang dalam) di kota Sawahlunto. Meski kontrak lahan Kuasa Pertambangan (KP) mereka telah berakhir per Desember 2018 tahun lalu, namun perusahaan yang digawangi mantan anggota DPRD Kota Sawahlunto  dan kembali terpilih pada Pemilu 2019 itu, masih tetap melakukan aktifitas pertambangan.

Artinya perusahaan tersebut telah mengabaikan SK Gubernur Sumbar tanggal 31 Januari 2019 tentang penertiban tambang illegal. Selain itu juga terindikasi telah melakukan penggelapan pajak, juga royalti nagari sebagai pemilik ulayat (hak adat) ikut mereka gelapkan.

Namun, Dasrial Ery, Komisaris Utama perusahaan itu membantah aktivitas penambangan perusahannya dikatakan ilegal dan mengaku menambang di ulayatnya, dimana dia juga pemangku adat. Dia juga mengelak kalau perusahaan itu berada dibawah kendalinya.

“Noval pemilik dan yang mengendalikan perusahaan itu,” ujar pimilik konsensi lahan tambang seluas 53,8 ha di Desa Kolok ketika dikonfirmasi, lewat telepon selulernya, Rabu (13/5).

Namun tokoh muda dari desa Kolok, Kec. Barangin, kota Sawahlunto Erizal, membantah pernyataan Dasrial Ery itu. Apapun alasannya, Desrial itu Komisaris Utama PT. Taihiti Coal. Sementara Noval, anak kandung Bayes yang juga bertindak sebagai Komisaris PT. Tahiti.

“Itu artinya perusahaan itu dibawah kendali mereka, dan mereka harus mematuhi ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab memenuhi kewajiban mereka kepada negara utuk membayar pajak,” tegas Erizal.

Erizal juga mengungkapkan selama ini kontribusi hak adat itu tidak lagi mereka lakukan, “Bisa jadi hal yang sama mereka lakukan terhadap negara,” ujar Erizal.

Menanggapi aksi penambangan liar itu, Kasatpol PP Prov. Sumbar Dedi Diantolani, saat dihubungi via telepon mengungkapkan pihaknya sangat intens melakukan penertiban aksi tambang liar (ilegal).

“Saya sudah koordinasi dengan Dirkrimsus Polda Sumbar untuk menertibkan tambang-tambang yang bermasalah itu,” ujarnya.

Dan kami, lanjutnya, telah bersepakat melakukan penindakan melalui langkah-langkah hukum oleh Polda Sumbar, baik terhadap pelaku ilegal mining (emas) maupun terhadap penambang galian C. Artinya, sebut Dedi Satpol PP,  mengeksekusi, Polda Sumbar yang melakukan tindakan hukum.

Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi kota Sawahlunto Marwan, ketika dikonfirmasi untuk masalah 10 dari 13 perusahaan tambang batubara dikota Sawahluntoyang  legalitas perusahaan-perusahaannya diragukan menjelaskan, “Tidak satupun ada dokumen pertambangan itu pada kami,” ujarnya.

Menurut Marwan, di institusi yang ia pimpin memang ada Kabid Pertambangan, tapi setelah keluar undang-undang mengenai pertambangan, semuanya sudah dikelola oleh provinsi. ** Tim

2963 Total Dibaca 2 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*