Wartawan, Pers dan Media Online

Pernak-pernik dan dinamika blantika pers merupakan suatu tantangan dan keberuntungan bagi setiap insan pers. Baik bagi reporter atau wartawan,  maupun pimpinan redaksi suatu media cetak dan online. Untuk itu hidup di dunia pers dituntut profesionalisme, etika dan taat aturan. Selain itu setiap insan pers ditantang untuk berpacu dengan waktu.

Di lapangan, saat melakukan kegiatan jurnalistik, banyak diantara wartawan yang mengejar narasumber tanpa mengenal lelah meskipun tidak selalu mendapatkan rupiah. Hal ini dikarenakan masih banyak perilaku oknum yang menolak kerjasama dengan media massa hingga publikasi informasi publik kerapkali terlambat diketahui publik. Kemudian, aturan Dewan Pers tentang uji kompetensi wartawan yang menyulitkan insan pers untuk ikut serta berkompetisi.

Secara peraturan, Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers memberikan kebebasan wartawan untuk memilih organisasinya. Tapi oleh Dewan Pers saat ini hanya ada 3 organisasi yang di akui yaitu IJTI, PWI dan AJI. Lalu, bagaimana dengan wartawan yang tergabung dalam wadah IPJI, PWRI, KWRI, IMO, IWO dan yang lainnya. Padahal secara hukum, organisasi itu memiliki pengesahan Kemenkumham Republik Indonesia. Hal tersebut berdampak pada intimidasi terhadap wartawan sebagaimana yang sering terjadi belakangan ini.

Diantaranya baru-baru ini ada kabar bahwa Sektretariat DPRD Kota Payakumbuh Prov. Sumbar menolak kerjasama dari wartawan media online. Beberapa waktu lalu, ada wartawan LKBN Antara dianiaya oleh oknum Brimob di Arena Jakarta Convention Center (JCC) saat melakukan kegiatan jurnalistik di Arena Kejuaraan Bulutangkis Terbuka 2017. Kemudian, awal Desember 2017 di Papua seorang wartawan OkeZone.com juga mengalami hal serupa, oknum polisi diduga menganiaya wartawan itu hingga Kapolres Mimika AKBP. Victor Macbon meminta maaf pada awak media disana. Miris dan memalukan !

Sepanjang Tahun 2017, menurut informasi data AJI hingga bulan Mei 2017 terdapat 23 kekerasan terhadap wartawan. Hal ini membuktikan bahwa kehidupan pers saat ini memang sangat menantang, baik dari sisi ekonomi maupun sisi hukum. Sudahlah belum tentu dapat rupiah, persoalan selesai dengan permintaan maaf. Akan tetapi belum terdengar ada pengampunan terhadap wartawan jika salah menulis berita dengan jalan meminta maaf pada pihak yang diberitakan.

Entah atas dasar apa wartawan media online ditolak untuk bekerjasama oleh unsur penyelenggara pemerintahan, meskipun anggaran pemerintah setiap tahunnya selalu menganggarkan biaya publikasi baik berupa iklan maupun pariwara. Pasca penolakan, tentu ini merupakan pukulan bagi insan pers yang tergabung di media online. Bayangkan, jika nanti wartawan media online di daerah lain juga ditolak meskipun media tempat wartawan online itu memiliki legalitas yang jelas serta media yang rutin terbit.

Beberapa waktu lalu, Kabiro Humas Pemprov. Sumbar Jasman Rizal kepada penulis mengungkapkan bahwa publikasi untuk media online di lingkungan Pemprov. Sumbar harus melampirkan legalitas perusahaan berupa Akta Pendirian, Bukti Terdaftar di Dewan Pers, Surat Kemenkumham, SIUP, TDP, NPWP, hingga No. Rekening yang digunakan media online agar dapat dibayar Rp.500 Ribu per bulaan.

Ketika penulis bertanya apa alasannya, Jasman Rizal yang pernah menjabat sebagai Camat Bukit Sundi Kab. Solok itu mengatakan, sejak lama telah diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat. Saatditanyakan lebih jauh soal Pergub itu, Jasman Rizal tidak dapat memperlihatkan ataupun mengirim salinan pergub yang dimaksud. Sementara itu, Jasman Rizal terus dan sering mengirim rilis berita lewat group dan pesan WhatshApp Messenger serta membagikan ke group facebook Biro Humas Pemprov. Sumbar.

Kembali kepada wartawan media online, baik berita maupun etika serta aturan yang melekat adalah sama dengan wartawan dari media cetak yakni UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, KEJ dan Pedoman Media Siber yang ditandatangani Dewan Pers dan Komunitas Pers 03 Februari 2012 lalu. Tentu mereka yang bekerja di media online memilik hak dan kewajiban yang sama dengan wartawan media cetak.

Akhirnya, sebagai seseorang yang mencintai dunia jurnalistik penulis berharap, tidak ada lagi penolakan terhadap wartawan yang dapat menghambat kerja wartawan, karena tindakan itu merupakan pelanggaran hukum. Yakni melanggar ketentuan Pasal 18 Ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dengan ancaman pidana penjara 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 500 Juta.** Risko Mardianto

Penulis adalah wartawan dan alumni Fak. Hukum UMMY Solok.

1219 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*