Walikota Sawahlunto Sampaikan Nota Jawaban Laporan Keuangan

Pembacaan Nota Jawaban Walikota Sawahlunto Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD.
Pembacaan Nota Jawaban Walikota Sawahlunto Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD.

Sawahlunto, Editor.- Terkait permasalahan dalam melakukan realisasi Insentif Tenaga Kesehatan Daerah yang bersumber dari refocusing 8% DAU/DBH TA 2021 yang dianggarkan dalam APBD TA 2021 sebesar Rp. 9.324.671.500,-, dapat kami sampaikan bahwa pembayaran insentif tenaga kesehatan terlambat selama  2 minggu akibat teknis penghitungan yang kompleks. Kedepan tentunya hal ini akan menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut.

Hal itu diungkapkan Walikota Sawahlunto dalam Nota Jawaban terkait penyampaian laporan keuangan tepat waktu ke Pemerintah Pusat dan realisasi pembayaran INAKESDA, sampai saat ini Pemerintah Kota Sawahlunto belum pernah menerima Surat Teguran.

Menyikapi Surat Teguran dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri  Nomor: 900/4694/Keuda, tanggal 26 Juli 2021 yang ditujukan kepada Wali Kota Sawahlunto, Fraksi PKPI minta penjelasan Walikota Sawahlunto terkait kondisi permasalahan yang terjadi, sehingga pada waktu itu terjadi permasalahan dalam melakukan realisasi Innakesda yang bersumber dari refocusing 8% DAU/DBH TA 2021 yang dianggarkan dalam APBD TA 2021 sebesar Rp. 9.324.671.500,-.

Adapun isi Surat Teguran tersebut, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan serta hasil monitoring dan evaluasi pembayaran Innakesda sampai dengan tanggal 23 Juli 2021 terkait belum diselesaikannya pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Daerah (Innakesda) yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Tahun Anggaran (TA) 2020 dan refocusing 8% (delapan persen) Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2021.

Kota Sawahlunto belum melakukan realisasi Innakesda yang bersumber dari refocusing 8% DAU/DBH TA 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta agar Walikota segera melakukan langkah-langkah percepatan.

Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran kekurangan Innakesda TA 2020 dan pembayaran Innakesda TA 2021. Wali Kota dapat melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2021.

Surat Teguran tersebut ditandatangani Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Moch. Ardian N dan tembusan surat tersebut kepada Ketua DPRD Kota Sawahlunto.**Leo

64 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*