Wali Nagari dan Ketua BPRN se Kab.Tanah Datar Ikuti Bimtek Penyusunan Produk Hukum

Zuldafri Darma.
Zuldafri Darma.

Batusangkar, Editor.- Bagian Hukum Sekretariat Daerah Melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam hal Penyusunan Produk Hukum Nagari yang diikuti oleh  kepada 75 0rang Wali Nagari dan 75 orang ketua BPRN  se Kabupaten Tanah Datar, Kamis (4/7) bertempat Di Aula Cindua Mato Baperlibang Tanah Datar.

Kepala Bagian Hukum Setda Tanah Datar Jasrinal, Sos.MH dalam laporannya mengatakan untuk memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip produk hukum, Pemerintah Tanah Datar melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Produk Hukum Nagari bagi Wali Nagari dan Ketua BPRN se Kabupaten Tanah Datar,

Selain memahami produk hukum di nagari, peserta juga diharapkan mampu menyusun produk hukum nagarinya selaras dengan peraturan yang lebih tinggi serta dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Pembinaan penyusunan produk hukum nagari serta pemberian bimbingan teknis kepada aparatur pemerintahan nagari memang dilakukan setiap tahunnya  oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah, kali ini digelar melalui Bimtek penyusunan produk hukum nagari bagi Wali Nagari dan ketua BPRN se Kabupaten Tanah Datar dengan mendatangkan narasumber Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura serta dari perwakilan kantor wilayah Kemenkum HAM Sumatera Barat Yenni Nel Ikhwan, ungkap Jasrinal.

Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma, dalam arahannya meminta  kepada para peserta Bimtek untuk mengikuti seluruh rangkaian acara dengan serius sehingga apa yang disampaikan oleh narasumber terkait penyusunan produk hukum nagari dipahami dan diterapkan.

“Wali Nagari dan BPRN sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari dirasa perlu memiliki kemampuan yang memadai mengenal produk hukum Nagari, karena produk hukum ibarat pondasi utama dalam penjabaran berbagai kewenangan di nagari sesuai amanat Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,” ujar Zuldafri Darma.

Zuldafri Darma menambahkan, Wali Nagari dan Ketua BPRN harus selalu mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan serta aktif melaksanakan konsultasi hukum dengan berbagai pihak dalam rangka penyusunan produk hukum Nagari.Kalau tidak nagari yang telah kita canangkan semenjak tahun  2001 akan sama saja dengan keluruhan yang ada sebelumnya.

Suasana Bintek kali ini sangat mendapatkan respon dari para peserta yang mana setiap materi yang disajikan oleh nara sumber selalu terjadi pertanyaan dan perdepatan, Namun sangat disayangkan para ketua KAN Nagari tidak diikutsertakan,karena setiap Pernag pasti ada kaitannya dengan adat salingka nagari, ungkap beberpa orang peserta. ** Jum

239 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*