Wagub Sumbar: Kondisi Aliran Sungai Batanghari Amat Memprihatikan

Rapat Koordinasi Kerusakan Ekosistem akibat Penambangan di Sungai Batanghari

Jakarta, Editor.- Pemerintah prihatin melihat kondisi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan emas liar dengan menggunakan merkuri, yang berdampak langsung kepada kesehatan dan lingkungan. Ini terungkap dari kunjungan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ke Kabupaten Dharmasraya dan Sijunjung beberapa waktu lalu.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, seusai Rapat Koordinasi Kerusakan Ekosistem akibat Penambangan di Sungai Batanghari, bersama Kepala BNPB serta jajarannya di Jakarta, Selasa, 12 November 2019. 

Ikut hadir dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jambi beserta Bupati yang daerahnya dilewati oleh Sungai Batang hari.

Lebih lanjut Wagub Sumbar H. Nasrul Abit mengatakan, kerusakan lingkungan akibat penambangan liar dan penggunaan merkuri yang sangat merusak lingkungan, dan berdampak pada kesehatan masyarakat bukan hanya pada air tanah, namun hingga ke sayur-sayuran serta buah-buahan yang terpapar oleh merkuri yang sangat berbahaya sekali, apabila msuk kedalam tubuh akan mengakibatkan kerusakan pada organ tubuh kita.

“Kondisi Ini mesti menjadi perhatian kita bersama, untuk berkomitmen mengatasi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan liar dan penggunaan merkuri. Kerusakan yang diakibatkan berefek jangka panjang, jika keberlanjutan ekositem lingkungan akan sangat sulit dipulihkan. Butuh kerjasama yang terpadu antar pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, aparat dan seluruh unsur masyarakat” ungkap Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga katakan, sungai Batanghari yang sejuk dan jernih seperti sepuluh tahun silam, bukan tidak mungkin bakal kembali hadir di Dharmasraya dan delapan kabupaten/kota yang dilintasinya. Pasalnya, pemerintahan pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB), merespon upaya Bupati Dharmasraya yang tengah giat mencari solusi kerusakan sungai terbesar di Kabupaten Dharmasraya, dan meilntasi delapan kabupaten dan kota di Sumatera.

Saat ini Bupati Dhamasraya ingin memulihkan kembali aliran sungai Batanghari menjadi jernih, sejuk dan indah. Hal ini karena catatan sejarah sungai yang berhulu di Danau Diatas dan Danau Dibawah itu sejak abad 12 yang lalu, telah menjadi saksi sejarah emas Dharmasraya, yang kala itu menjadi ibukota Kerajaan Malayu Pura.

“Kala itu sungai Batanghari menjadi sarana transportasi, menjadi sarana lalulintas perdagangan, menjadi sumber protein hewani ikan, menjadi sarana perhubungan antar daerah, menjadi sumber kehidupan rakyat dan lain sebagainya”, katanya.

Wagub juga terangkan, kini sejak dasawarsa belakangan, sungai Batanghari justru menjadi ancaman kehidupan bagi rakyat Kabupaten Dharmasraya. Pasalnya, menurut hasil penelitian para ahli dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dan hasil pengamanatan petugas teknis lingkungan hidup, sungai Batanghari mengandung cemaran logam berbahaya, yaitu air raksa atawa mercury atawa hygragyrum (Hg).

“Akibatnya, sungai Batanghari menjadi sangat berbahaya bagi anak anak dan manusia, karena bisa menjadi sumber malapetaka bagi kehidupannya. Dan sungai Batanghari tidak bisa lagi dijadikan sumber protein ikan, lantaran ikan yang ada di Sungai Batanghari mengandung air raksa. Jika ikan dikonsumsi manusia, maka residu air raksa pada ikan akan berpindah ke manusia. Ini bisa mengakibatkan stunting pada anak-anak yang hidup di DAS Batanghari,” ungkap Nasrul Abit.

Terkait kerusakan sungai Batanghari yang kian parah, Wagub Nasrul Abit sampaikan, karena itu Bupati Sutan Riska telah mengundang dua jenderal Presiden Jokowi, yaitu Jenderal TNI (Purn) Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) dan Letjen TNI Doni Monardo (Kepala BNPB) untuk menyaksikan langsung kondisi terakhir DAS Batanghari.

“Saat ini pemerintah kabupaten Dharmasraya tengah berusaha membangun kembali lingkungan hidup di aliran sungai Batanghari agar dapat kembali pulih.  Dan kedepan, akan melakukan tindakan tegas bersama aparat hukum dan keamanan nantinya, sesuai aturan perundangan yang berlaku”, pungkas Nasrul Abit. **Zardi/Humas

149 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*