Upaya Ekstensifikasi, Solusi Pacu PAD Padang Panjang

Padang Panjang, Editor.- Disetujui jadi Perda oleh DPRD, Selasa (24/11), APBD 2021 Kota Padang Panjang kini sedang dievaluasi oleh Gubernur Sumtera Barat. Pendapatan ditarget sebesar Rp 582,3 milyar, belanja Rp 609,3 milyar. Salah satu yang menarik, kontribusi PAD atas APBD mencapai 15,66 % yakni Rp 91,2 milyar.

Karena, target kontribusi PAD 15,66 % atas APBD 2021 itu tinggal 0,44 % lagi untuk masuk ke posisi PAD viskal sedang, yakni kontribusi PAD atas APBD 16-30 %. Selama ini Padang Panjang, seperti juga kebanyakan daerah lain di tanah air, masih berada di posisi PAD viskal rendah (kontribusi PAD atas APBD di bawah 16 %).

Pasar Pusat Kota Padang Panjang.
Pasar Pusat Kota Padang Panjang.

Target PAD (Pendapatan Asli Daerah) pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 2021 Kota Padang Panjang sebesar Rp 91,2 milyar tadi, bersumber dari;

  1. Penerimaan Lain-lain PAD yang sah Rp 70,1 milyar

(terbesar dari RSUD Rp 57,3 M),

  1. Kelompok pajak daerah Rp 9 milyar,
  2. Bagi hasil penyertaan modal pada BUMD Rp 6,4 milyar
  3. Kelompok retribusi daerah Rp 5 milyar.

Sebagai informasi, di Indonesia belakangan, sudah ada puluhan kota/kabupaten yang mencapai posisi PAD viskal sedang. Bahkan, ada sejumlah daerah yang mencapai posisi PAD viskal tinggi (kontribusi PAD atas APBD di atas 30 %). Dua contoh di antaranya, Kabupaten Badung di Bali; dan Kota Tangerang Selatan di Banten.

Kabupaten Badung, Bali, misalnya, pada 2018 lalu pendapatan APBD Rp 5,4 triliun, kontribusi PAD Rp 4,5 triliun (84 %). Wajar, Badung bisa membantu pembangunan daerah tetangganya. Di Badung sendiri, salah satu kemewahan dinikmati warga; layanan air PDAM siap minum sampai ke rumahnya lewat jaringan pipa stainless.

Di Tangerang Selatan, pada 2018 lalu, tercatat pendapatan APBD nya sebesar Rp 3,2 triliun, sumbangan PAD di dalamnya mencapai Rp 1,6 triliun (sekitar 50 %).

Sejak era reformasi, banyak kota/kabupaten di Indonesia berupaya memacu peningkatan PAD, terutama karena itu jadi salah satu kewajiban dalam mengisi otonomi daerah. Kedua, sangat terkait dengan upaya memenuhi kebutuhan/belanja daerah, dan upaya percepatan pembangunan sesuai kebutuhan daerah/warganya.

Apalagi perkembangan belakangan, subsidi dari pemerintah pusat ke daerah, seperti juga dialami Kota Padang Panjang, terjadi sedikit penurunan. Bahkan, untuk APBD 2021 penurunnya mencapai sekitar Rp 24 milyar. Kesulitan keuangan lebih dirasakan saat kota ini ikut terdampak wabah Covid-19, belakangan.

Kondisi inilah yang jadi pertimbangan ditundanya rencana revitalisasi Rest Area modern di Silaiang Bawah, Padang Panjang, tepi jalan raya Padang-Bukitinggi. Sebagai pemikiran alternatif, seperti diungkap oleh Kepala Dinas PM-PTSP setempat, Ewasoska, Pemko kini melirik swasta untuk revitalisasi Rest Area itu.

Rencana pembangunan pada 2021 datang, seperti disampaikan oleh Walikota Fadly Amran pada rapat pleno DPRD membahas RAPBD 2021, November lalu, ada 11 program prioritas. Rinciannya, pengadaan tanah Sport Centre, tuan rumah MTQ Sumbar 2021, rumah wirausaha, pengembangan koperasi syariah.

Berikut, PSC-119, yakni pemberian pertolongan gerak-cepat terhadap warga yang butuh pertolongan darurat di lapangan, dokter warga, rumah healing, kota sayang Lansia dan disabilitas, beasiswa bagi pelajar berprestasi , dan  keluarga  kurang mampu, smart teacher, dan peningkatan sarana-prasarana Pasar Pusat.

Terkait upaya Pemko Padang Panjang memacu peningkatan PAD kota itu, seperti yang juga sering disuarakan oleh pihak DPRD setempat, seberapa jauh peluangnya? Hasil

investigasi Editor kepada beberapa pihak terkait di kota ni, termasuk mengikuti diskusi-diskusi terkait, peluangnya relatif besar.

RSUD sumber PAD terbesar di Padang Panjang.
RSUD sumber PAD terbesar di Padang Panjang.

Peluang itu bukan dalam bentuk usaha intensifikasi (merubah tarif atau memaksimalkan pemungutan ke obyek-obyek PAD yang sudah digarap). Tapi lebih ke upaya ekstensifikasi (mencari sumber baru PAD baru sesuai potensi yang dimiliki kota ini dan peluang aturan yang ada untuk mengelola potensi tersebut.

Di antara potensi ekonomi di Kota Padang Panjang yang belum atau kurang tergarap untuk memacu peningkatan PAD kota itu antara lain; pertama, kekayaan deposit batu kapur di Bukit Tui (seminar 1989; deposit 100 juta ton lebih, kualitas tinggi, bisa untuk baku semen, cat tembok, pasta gigi, bedak sampai lipstik).

Ke-2, pengembangan layanan penunjang (non-medis) di RSUD. Ke-3, mewujudkan calender event seni budaya, olahraga & religius sampai level nasional/internasional (untuk memacu keramaian kunjungan wisatawan). Ke-4, pendirian pabrik air minum kemasan (kaya sumber mata air kualitas bagus).

Ke-5, merialisir perjanjian kerjasama Indonesia – New Zealand yakni Padang Panjang sebagai pusat pengembangan usaha sapi perah di Sumbar. Ke-6, optimalisasi Industri kulit dan aneka kerajinan dari kulit/benda seni. Ke-7, pengembangan Rusunawa untuk keluarga ekonomi menengah ke bawah. Ke-8, pendirian Rusunawa untuk pelajar.

Ke-9, pembangunan Lantai-IV Blok A-B dan Lantai-III Blok C Pasar Pusat oleh swasta untuk memacu keramaian pengunjung Pasar Pusat. Ke-10, mendirikan BUMD (PT, agar saham dari swasta bisa ikutterserap) untuk mengelola berbagai potensi tadi menjadi usaha-usaha ekonomi.

Festival cangkuak, salah satu iven yang bisa menarik wisatawan.
Festival cangkuak, salah satu iven yang bisa menarik wisatawan.

Potensi pengembangan layanan penunjang pada RSUD Padang Panjang, misalnya, terdapat sekitar 7 potensi. Rinciannya, membuka jasa titipan anak, jasa laundry, ruang relaksasi, ruang bisnis centre, ruang senam/kebugaran, salon kecantikan, dan penginapan bagi keluarga penunggu pasien/customer lainnya.

Seperti jasa titipan anak, calon konsumen antara lain bisa dari anak pasien yang sedang dirawat, penunggu pasien, pembezuk pasien, dokter/perawat/pegawai lain di RSUD. Karena bukan bagian dari layanan medis, layanan penunjang seperti itu polanya ditawarkan. Jadi tidak memberatkan pada pasien/customer.

Pada rapat pleno DPRD Kota Padang Panjang terakhir, terkait pembahasan RAPBD-2021, sebagian dari potensi itu sudah mulai disuarakan oleh pihak DPRD dalam upaya memacu peningkatan PAD. Hal itu paling tidak terungkap lewat pendapat akhir Fraksi Nasdem Bulan Bintang yang dibacakan oleh Aditiawarman.

Beberapa potensi yang disuarakan oleh Aditiawarman agar dikelola untuk peningkatan PAD dan ekonomi warga itu, seperti penambangan batu kapur dan pembuatan industri hilirnya, pengembangan usaha sapi perah dan produk hilirnya, pendirian pabrik air kemasan, pengelolaan potensi layanan penunjang di RSUD.

Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Mardiansyah atas pertanyaan wartawan dalam jumpa pers usai peringatan HJK ke-230 kota itu, Selasa(1/12) lalu, juga merespon masukan agar upaya memacu peningkatan PAD kota itu ke depan lebih ke usaha ekstensifikasi terhadap sejumlah potensi ekonomi yang belum/kurang tergarap.

Selama ini dari pantauan Editor, upaya peningkatan PAD di Kota Padang Panjang lebih cenderung ke usaha intensifikasi. Begitu juga dengan saran yang muncul dari kalangan legislatif.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang, Winarno, yang dihubungi Editor, menyambut positif saran agar Pemko ke depan juga berupaya lewat usaha ekstensifikasi dalam memacu peningkatan PAD. Tapi itu memang tidak bisa cepat, sebab cukup banyak prosesnya, salah satu kajian akademi.***Ym/Sheni/Adv.-

475 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*