Untuk Menyerap Aspirasi, Komisi II DPRD Sumbar Kunjungi Mentawai

Tua Pejat, Editor.- Untuk mendengarkan, menampung aspirasi dan keluhan dari Mentawai serta tindak lanjut pembangunan di kabupaten kepualan tersebut, Komisi II DPRD Sumbar yang membidangi Ekonomi dan Keuangan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Mentawai, Jumat ( 27/5-16).

Rombongan yang dipimpin oleh wakil ketua komisi II Sabrana dari fraksi Partai Gerindra
diterima oleh Asisten II Nurdin dengan didampingi dua asisten lainnya, yaitu asisten I Seminar Siritoitet, Asisten III Syaiful Jannah serta beberapa SKPD. Diantaranya Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan olah Raga Mentawai Desti Seminora, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edi Sukarni, Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Novriadi, dan Kabag Humas Joni Anwar.

Rombongan mendengarkan paparan yang disampaikan oleh Asisten I Nurdinyang mengatakan, menjadi sektor unggulan di Mentawai yang ada dua. Yaitu Pariwisata dan Lingkungan Hidup. Saat ini wisatawan yang mengunjungi Mentawai didominasi oleh wisatawan mancanegara.

“Mentawai tidak punya Sumber Daya Alam yang memadai untuk dikembangkan. Dari itu pengembangannya difokuskan pada sektor pariwisata karena Mentawai memiliki potensi melimpah yang bisa dikembangkan sebagai obyek wisata bahari dan budaya,” kata Nurdin.

Lebih jauh dijelaskan Nurdin, infraststruktur di Mentawai sangat kurang dan perlu dukungan dari propinsi dan pusat. Diantaranya adalah pembangunan dan pengembangan Bandara Rokot. Untuk hal ini Pemkab Mentawai sudah sepakat dengan pusat untuk tender perpanjangan landasan pacu.

Dalam pengembangan Bandara Rokot, Pemkab Mentawai juga perlu dukungan Provinsi karena APBD Mentawai tidak bisa dipakai untuk itu. Sementara disisi lain kita harus menyukseskan bidang pendidikan, kesehatan dan lainnya.

Di sektor Pariwisata, pada tahun 2015 dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumbar, 7.000 diantaranyanya datang ke Mentawai. Di Mentawai terdapat 72 sport surfing yang sangat diminati wisasatawan. Namun belum lagi mampu mendatangkan hasil yang maksimal karena masih kurangnya infrastruktur dan sarana prasarana pendukung lainnya.

Pada kesempatan itu, Rahmat Saleh dari fraksi PKS mengatakan, kedatangan anggota Komisi II DPRD Sumbar ke Mentawai, salah satu tujuannya adalah ingin mengetahui permasalahan sebenarnya dan point- point penting program pembangunan di Mentawai yang akan diperjuangkan di Propinsi.

“Komisi II berkomitmen untuk memasukkan kebutuhan Mentawai pada program Provinsi,” kata Rahmat Saleh.

Dari sisi lain politisi dari fraksi PKS, Rahayu Purwanti, menjelaskan dari lima program unggulan Gubernur Sumbar, dua diantaranya ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sektor Pariwisata dan upaya pengembangan nya jadi prioritas . Untuk itu DPRD Sumbar dan lembaga eksekutif mau tahu program pembangunan dan pengembangan Mentawai agar bisa disinergikan dengan RPJMD Propinsi Sumbar.

Sementara itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mentawai Edi Sikarni menyampaikan, DKP Mentawai dapat prioritas pertama dari pusat untuk eksport ikan hidup dan produksi ikan kaleng. Saat ini DKP Mentawai sedang mencari jenis ikan apa yang tepat di untuk dikembangkan.

Ada juga program Coremap, dengan anggaran 47%. untuk menunjang sektor pariwisata. Untuk produksi ikan asin, sekarang di Siberut Utara, tepatnya di Bose, Sikanaluan ada 30 ibu- ibu yang melakuka usaha pembuatan ikan asin. Untuk itu perlu dikungan dana untuk pengembangannya. Diharapkan propinsi dapat memberokan sokongan dana agar usaha tersebut bisa berjalan dengan stabil.

Di bidang pengawasan keamanan imegal fishing dilaut, Mentawai mengalami kendala dengan tidak adanya kapal pengintai dan tenaga. Menurut Edi Sikarni, pelaku ilegal fishing di Mentawai adalah orang Indonesia sendiri yang datang dari daerah tetangga. “Mentawai setidaknya butuh lima kapal pengintai untuk mengawasi ilegal fishing. Lima kapal tersebut sangat diperlukan untuk pengawasan di pulau Siberut, Sipora dan Pagai Utara dan Selatan,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Novriadi, Sp mengatakan, program pembangunan dan pengembangan pertanian di Mentawai yang saat ini sedang digalakkan adalah melaksanakan cetak sawah 1.000 H. Dari jumlah tersebut yang sudah terealisasi 725 H dan ini murni dari dana APBD Kabupaten dan 225 H dari dana APBD Propinsi. Dalam melakukan cetak sawah di Mentawai ini tidak mengalami kendala di lapangan namun sangat perlu dukungan propinsi untuk membangun saluran irigasi berupa embung.

Pada tahun 2015 Mentawai dapat rangking pertama di Sumbar karena berhasil meningkatkan produksi padi diatas 5% dengan persentase peningkatan 44%. Inflasi di sektor pangan Mentawai sangat tinggi karena biaya distribusi cukup tinggi.

“Harga hasil pertanian seperti harga cabe dan bawang merah serta sayur- sayuran di Mentawai yang didatangkan dari Padang sangat tinggi. Salah satu penyebabnya adalah sangat mahalnya ongkos buruh di pelabuhan. Untuk itu diharapkan ada penetapan tarif bongkar muat dan tarif jasa buruh di pelabuhan dan jadi perhatian khusus oleh pemerintah propinsi,” kata Novriadi. ** Ivone/DB

555 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*