Untuk Konsistensi, Ranperda Tentang APBD Harus Mengacu Kepada KUA PPAS

Padang, Editor.- Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan Permendagri  Nomor 33 Tahun 2017, penyusunan Ranperda tentang APBD mengacu kepada KUA PPAS yang telah disepakati DPRD dan pemerintah daerah.

Hal ini bertujuan untuk menjamin terwujudnya konsisten dalam perencanaan anggaran, sehinga pembangunan daerah bertahap, berkelanjutan dan konsisten dapat diwujudkan bersama sama.

Demikian disampaikan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Ir Hendra Irwan Rahim Kamis (30/11) pada rapat paripurna DPRD Pprovinsi Sumatera Barat dengan acara penetapan kesepakatan bersama terhadap Ranperda APBD Tahun 2018 .

Pada kesempatan ini  Hendra Irwan Rahim juga mengemukakan, penyusunan ranperda APBD tahun 2018 bersda pada masa transisi, dimana perda tentang perubahan RPJMD Brovinsi Sumatera Barat 2016-2021 baru ditetapkan.

Oleh sebab itu target RKPD tahun 2018 yang menjadi landasan dalam penyusunan KUA PPAS dan Ranperda APBD Tahun 2018, perlu disesuaikan dengan perubahan target kinerja pembangunan daerah yang ditetapkan dalam perubahan RPJMD provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Badan Anggaran bersama TAPD, telah dapat merampungkan pembahasan Ranperda tentang APBD Tahuin 2018. Untuk itu pada kesempatan ini  atas nama Pimpinan dan anggota Dewan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Badan anggaran dan TAPD yang telah melaksanakan tugasnya dengan sungguh sungguh. Sehinga penetapan Ranperda APBD tahun 2018 dapat dilakukan sesui dengan jadwal yang telah ditetapkan,” kata Hendra Irwan Rahim..

Sementara itu Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat Raflis SH, MM mengatakan, sesuai dengan tahapan pembahasan APBD yang telah diatur dalam dalam peraturan tata tertib, pembahasan Ranperda tentang APBD provinsi Sumatera Barat tahun 2018 pada pembicaraan tingkat  kedua, dibahas oleh Badan anggran bersama TAPD dengan terlebih dahulu dibahas oleh komisi komisi bersama mitra kerja terkait.

“Dari Hasil pembahasan pendahuluan terhadap Ranperda tentang APBD provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 yang dilakukan oleh Komisi Komisi bersama OPD mitra kerja Komisi, cukup banyak permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang masih perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah,” ujar Raflis.

Acara Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Sumbar Ir Hendra Irwan Rahim yang dihadiri oleh Wakil Gubewrnur Sumbar Nasrul Abit,  OPD di jajaran Pemprov Sumbar. Karena acara penetapan APBD 2018 ini cukup Alot sehingga Rapat Paripurna berlangsung hingga larut malam . ** Herman

 

 

922 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*