Tiga Fraksi Tambah  Satu Partai Ajukan Hak Angket

Jubir Hak angket HM Nurnas saat mengadakan Jumpa Pers di DPRD Sumbar.
Jubir Hak angket HM Nurnas saat mengadakan Jumpa Pers di DPRD Sumbar.

Padang, Editor.- Tiga Fraksi  tambah satu partai  di DPRD Sumbar ajukan hak angket kepada Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, terkait permintaan sumbangan untuk pembuatan buku provil Sumatera Barat.

Juru Bicara  Hak angket HM Nurnas dalam acara Jumpa Pers usai rapat Paripurna Selasa 14/9/2021  mengatakan, tiga fraksi tersebut, Fraksi  Demokrat, Fraksi Gerindra dan Fraksi PDI Perjuangan PKB ditambah satu Partai Nasdem. Dengan jumlah 33 Orang, hak angkket ini sudah disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pada kesempatan ini Nurnas juga mengungkapkan, pengajuan hak angketini adalah  demi terselenggaranya pemerintahan daerah Sumatera Barat  yang baik tertib bersih dan bebas KKN sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan ingin menjaga dan memberikan dukungan politik dan moril yang kuat kepada kepala daerah.

Selanjutnya Nurnas juga mengemukakan, alasan ketiga mengajukan hak angket ini  adalah demi terjaga dan terciptanya iklim sosial politik yang kondusif ditengah masyarakat, sehinga dibutuhkan kepastian hukum dan politik atas dugaan kebijak Gubernur yang dinilai sudah meresahkan publik.

Irwan Afriadi  yang berasal dari Partai Nasdem mengatakan, selaku anggota DPRD Sumbar berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kita ingin  terselenggaranya pemerintahan yang aman, ASN bekerja  secara  tupoksinya tanpa interpensi. Kita ingin melindungi kepala daerah dalam kebijakannya supaya tidak keluar jalur atau melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku.

Anggota DPRD Sumbar lainnya Hidayat dari Fraksi Gerindra juga menyampaikan, sampai hari ini belum ada penjelasan dan keterangan resmi dari Gubernur terkait dugaan surat yang diterbitkan  oleh Gubernur atas  sumbangan pihak ketiga.

Menjadi kawajiban bagi anggota DPRD bagaimana kondisi penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik kepala daerah maupun DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan.,ungkap Hidayat. ** Herman

 

 

 

22 Total Dibaca 2 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*