Tiga Fraksi di DPRD Sumbar Desak Pemprov, Bantuan JPS Hari Senin Harus Sudah Cair

M Nurnas, Hidayat dan Afrizal.
M Nurnas, Hidayat dan Afrizal.

Padang, Editor.- Tiga Fraksi di DPRD Sumbar mendesak Gubernur segera mencairkan bantuan Jaringan pengamanan sosial (JPS) untuk masyarakat Kabupaten/Kota, selambat lambatnya Senin (4/5) BLT sudah harus cair.

Hal ini  disampaikan Tiga Fraksi di DPRD Sumbar, yakni Partai Demokrat, Gerindra dan Golkar saat mengadakan jumpa Pers, Kamis (30/4) lalu di ruang khusus I DPRD Sumbar, perihal lambatnya pencairan bantuan JPS untuk penanggulangan dapak Virus corona (Covid 19) di Sumatera Barat.

Ketua Frarksi Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat mengatakan, pihaknya mengapresiasi pemerintah provinsii telah menyetujui Peraturan Gubernur (Pergub) pencairan bantauan JPS untuk Kota Sawah Lunto, Padang Panjang. Namun demikian ia menilai sudah sangat terlambat dan baru dua daerah yang tuntas Pergubnya.

Menurut Hidayat hal ini sudah sangat terlambat karena pembicaraan terkait BLT ini telah dilakukan pada saat rapat koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah pada 24 Maret lalu.. Kalau ini tidak segera dicairkan dampak sosial yang lebih buruk bisa terjadi di Kabupaten/Kota, kriminilitas akan meningkat.

Hidayat juga mengungkapkan, desakan untuk merealisasikan JPS merupakan misi sosial pihaknya sebagai wakil rakyat tidak ada maksud untuk mempolitisisr situasi.

“Untuk itu Pemprov  jangan  terkesan opor opor bola dengan Kabupaten /Kota dan memgkambing hitamkan data. DPRD sendiri juga tidak masaalah lagi dengan anggaran dan kewenangan sebesar besarnya telah diberikan kepada Gubernur untuk menutupi keresahan masyarakat. Seharusnya dana itu ditransfer dulu ke Kabupeten/Kota. Selanjutnya biar mereka yang bekerja mengurus wilayah dan masyarakat,” ujar Hidayat.

Sementara itu Sekretaris Partai demokrat DPRD Sumbar HM Nurnas mengatakan, dia melihat manajemen koordinasi pemerintah provinsi dengan Kabuoaten/Kota tidak berjalan optimal sehinga keterlambatan pencairan terkendala oleh data.

“Gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat didaerah, seharusnya kepala daerah Kabupaten/Kota harus ikut instruksi Gubernur. Ini yang ada saling menyalahkan dan rakyat semaikin menderita,” ungkap Nurnas.

Pada kesempatan ini Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Sumbar Afrizal mengatakan, kalau masyarakat tidak dikirim sembakonya jangan salahkan masyarakat masih berkeliaran mencari nafkah. Untuk itu  ia minta kepada pemprov Sumbar segera mencairkan bantauan BLT untuk Kabupaten /Kota tersebut . ** Herman  

 

332 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*