Tidak Lolosnya PBB dan PKPI, Potensi Tindak Pidana Pemilu

Beberapa waktu lalu KPU RI menggelar pencabutan nomor urut partai politik peserta pemilihan umum 2019 mendatang. Hasilnya cukup mengagetkan karena Partai Bulan Bintang sebagai salah satu partai Islam tidak lolos sebagai peserta pemilu selain PKPI Indonesia. Ketidaklolosan dua parpol itu dinyatakan dalam Keputusan Rapat Pleno KPU, Sabtu (17/2) lalu di Hotel Grand Mercure, Harmoni, Jakarta.

Tersiar kabar, berbagai kecurangan terjadi dalam proses verifikasi KPU. Melalui komentarnya di media massa, Mantan Mentri Hukum dan Perundang -Undangan Era Presiden Megawati Soekarno Putri yang juga sempat memegang amanah sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Indonesia era Presiden Abdurrahman Wahid Prof. Yusril Ihza Mahendra selaku Ketua Umum Partai Bulan Bintang mempersoalkan ketidaklolosan partai yang dipimpinnya dengan dilayangkannya gugatan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia.

Menurut Yusril, sedikitnya ada 2 kecurangan dalam proses verifikasi di KPU RI Pusat dan KPU Papua Barat, KPU Manokwi. Kedua kecirangan itu adalah :

  1. Berita acara diubah sesudah pleno KPU Provinsi Papua Barat.
    2. Setelah direvisi dan diumumkan lolos verifikasi di Provinsi Papua Barat, pihak KPU setempat tidak memperbaiki berita acara yang menyatakan sudah lolos dan hanya mengirimkan berita acara sebelum perubahan ke KPI RI di Jakarta.

Atas kecurangan itu berdampak pada ketidaklolosan PBB sebagai partai peserta pemilu di tahun 2019 mendatang yang pada akhirnya PBB menggugat putusan KPU ke Bawaslu RI, gugatan kemudian dilayangkan, Senin (19/2) sambil membawa barang bukti pendukung berupa rekaman video, berita acara, serta pemberitaan media massa di Papua Barat. Selain PBB, PKP Indonesia juga beritikad melawan putusan KPU RI yang tidak meloloskannya sebagai peserta pemilu.

Tindak Pidana Pemilihan Umum
Adapun karena adanya gugatan partai politik akibat indikasi kecurangan dalam tahapan verifikasi KPU untuk menentukan parpol peserta pemilu tentu menjadi sejarah baru dalam demokrasi kita. Bisa dibayangkan, jika PBB Menang dalam gugatan melawan KPU RI maka tidak sekedar kelolosan partai bulan bintang sebagai peserta pemilu melainkan pemidaan terhadap komisioner KPU karena dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum. Efenya, komisioner KPU dapat pula diberhentikan berdasarkan Pasal 27 UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Meskipun Ketua KPU Arief Budiman juga menyatakan siap menghadapi gugatan partai politik yang tidak lolos itu tetap saja akan menjadi catatan sejarah, bahwa disetiap pemilihan umum selalu terjadi berbagai kecurangan, belum lagi soal money politic dan issue lainnya.

Hal tersebut perlu diperhatikan agar kecurangan demi kecurangan tidak kembali terulang di masa datang mengingat besarnya harapan masyarakat pada wakilnya sebagai kekuatan penyeimbang dan kontrol pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan di republik kita.

Pada kenyataannya, jika PBB dan PKPI Indonesia kalah melawan KPU dengan putusan Bawaslu yang menguatkan sikap dan putusan KPU RI, maka jelas bahwa kedua parpol itu harus menerima dan tidak dapat ikut sebagai kontestan dalam pesta demokrasi di 2019.

Kepedihan yang di alami PBB juga dialami partai itu pada Pemilu 2014, dimana PBB yang sebelumnya juga dinyatakan tidak memenuhi syarat akhirnya lolos sebagai peserta pemilu namun memperoleh nomor urut tanpa pengundian. Beruntung saat ini ada Bawaslu dan PTUN untuk mendapatkan keadilan atas kecurangan dan konspirasi penyelenggaraan tahapan pemilu 2019 karena sesuai ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang pemilu, penyelesaian sengketa pemilu terkait proses verifikasi dapat diajukan ke PTUN.

Adanya kejanggalan dan dugaan konspirasi penyelenggaraan pemilu oleh KPU RI masih dapat diatasi dan dibendung oleh hukum yang berlaku di tanah air kita. Terakhir, mengikuti dan menikmati dinamika perpolitikan nasional dalam waktu terakhir rakyat tentu berharap pemilihan umum dapat terselenggara dengan baik, lancar dan sukses tanpa dicurangi dan tanpa melanggar hukum yang berlaku. ** Risko Mardianto

** Penulis adalah Alumni Fakultas Hukum UMMY Solok

506 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*