Terkait WBK, Bupati Solok Ikuti Vidcom Dengan Gubernur Sumbar

Suasana vidcom di Arosuka.
Suasana vidcom di Arosuka.

Arosuka, Editor.- Bupati Solok Gusmal, SE, MM bersama Forkopimda Kab. Solok mengikuti Video Conference dengan Gubernur Sumbar terkait Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (Wbbm) Dilingkungan Badan Pusat Statistik Se- Sumatera Barat, bertempat di Kantor Badan Pusat Statistik Kab. Solok, Rabu (17/6).

Dari Propinsi Sumbar hadir pada vidcom tersebut Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Forkopimda Propinsi Sumbar, Kepala BPS Sumbar Ir. Pitono. Dari Kab. Solok hadir Bupati Solok H. Gusmal, Kapolres Solok Diwakili Kabagren Kompol Erizal Buchari, Kaban Barenlitbang Erizal, Kepala KPPN Solok, Kemenag Solok dan Dinas Dikducapil.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyampaikan apresiasi pada BPS se- Sumatera Barat yang melaksanakan pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Badan Pusat Statistik di Sumatera Barat.

“Diharapkan pelaksanaanya berjalan lancar dan bertahap dalam menuju wilayah bebas korupsi. Mudah-mudahan kedepan BPS se- Sumatera Barat semakin baik,” kata Gubernur.

Bupati Solok, Gusmal, SE. MM mengucapkan selamat kepada BPS Kab. Solok atas Pencanangan zona Wilayah bebas Korupsi dan wilayah birokrasi bersih Serta melayani dan dilaksanakan, diterapkan oleh seluruh aparatur BPS dengan sebaik-baiknya, khususnya di kab. Solok.

Lebih lanjut dikatakan bupati, orang yang bekerja di zona integritas, harus jujur dan melayani masyarakat. Bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Tidak boleh meyimpang dalam mengelola keuangan Negara.

Melayani harus sesuai dengan peraturan yang telah ada dalam melaksanakan penerapan zona integritas. Banyak sekali aturan yang akan dikeluarkan. Secara structural aturan dikeluarkan dari pusat dan BPS Propinsi dan bias dikeluarkan BPS KAb. Solok dalam rangka penyederhanaan penjelasan pelayanan kepada masayakat.

Melakukan pendataan melalui sensus penduduk dengan mekanisme dan prosedur yang jelas artinya tertulis dan di umumkan kepada masyrakat sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita menjalankan peraturan dan melayani masyarakat sebaik-baiknya. Kalau ini dilakukan, barangkali wilayah bebas korupsi akan cepat terlaksana dan cepat bergerak.

Zona integritas ini adalah gerakan awal dalam penerapan wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih melayani.

BPS dalam melayani masyarakat harus menerapkan protokol kesehatan karna kita berada di zaman new normal. dalam rangka Penerapan zona integritas, BPS harus juga melaksanakan new normal dalam melayani masyarakat artinya semua pekerjaan harus sejalan.

Aparatur BPS harus bias memahami bagaimana karakter, prilaku masyarakat kita keseluruhan. Kita lihat contoh, sensus yg kemaren banyak yang berulang, sampai tambah waktu, meskipun sekarang sudah mecapai target 91 persen dalam sensus penduduk. Artinya kita harus sejalan dalam melaksanakan pendataan.

BPS sangat vital dalam penyediaan data untuk basis perencanaan pembangunan. Apabila data kita salah yang kita berikan pada statistic maka statistic akan mencatat salah, data dari dinas salah, data dari masyarakat salah maka BPS akan juga mencatat salah. Kalau data yang salah kita pergunakan, perencanaan juga akan salah.

Saya sering mengatakan dan mengimbau antara Pemerintah daerah dan BPS harus sangat dekat, sangat inten sehingga semua data yang dikeluarkan BPS tepat waktu, tepat angka, tepat jumlah dan tidak berobah-robah.

“Kami berharap pada BPS untuk melaksanakan zona integritas ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga hasil yang dikeluarkan, apakah itu hasil sensus penduduk, apakah itu sensus ekonomi, pengangguran, tingkat kemiskinan tolong dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga benar-benar  berada di zona integritas dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat,” harap Gusmal.

Sementara itu Kepala BPS Kab. Solok dalam sambutannya menjelaskan, Indikator statistik di kab Solok menunjukkan trend yang positif. Baik itu angka kemiskinan, angka pertumbuhan ekonomi maupun angka pengangguran. Ketiga angka ini menunjukan angka yang positif.  Angka pertumbuhan ekonomi tahun 2019 di kab Solok 5,07 persen sedangkan angka pertumbuhan ekonomi Sumbar 5,05 persen. Angka pertumbuhan ekonomi kab Solok masih di atas angka pertumbuhan ekonomi propinsi Sumatera Barat.

Angka pertumbuhan ekonomi Kab. Solok tahun 2019 masih bisa bertahan di atas 5 persen. Sedangkan 12 kab yang ada di propinsi sumatera barat, yang bisa bertahan di atas 5 persen hanya ada 3 kabupaten. Yaitu kabupaten Solok, tanah datar dan lima puluh kota. Selebihnya kabupaten lain dibawah lima persen. Ini menunjukan pertumhuhan ekonomi kab. Solok masih stabil. Termasuk juga angka kemiskinan di kab. Solok tahun 2019 7,98 persen.

“Pertumbuhan ekonomi masih stabil tidak terdampak secara signifikan terhadap angka kemiskinan. Kalau ekonominya dibawah 5 persen ini pasti terdampak terhadap angka kemiskinan,” jelasnya. ** Tiara/Hms

151 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*