Terkait Penerimaan PNS Tahun 2018, Kemenpan-RB Respon DPD RI Dengan Permen

Nofi Candra .
Nofi Candra .

Jakarta, Editor.- Kunjungan perwakilan anggota komite 1 DPD RI dengan Kemenpan-RB, Selasa, 13 November 2018  terkait banyaknya peserta PNS 2018 yang tidak lulus,  ditanggapi cepat oleh Kemenpan-RB.

Tanggapan Menpan-RB, Syafruddin, pada anggota Komite 1 DPD RI, media nasional dan lokal tidak hanya sebatas dialog, Menpan RB bahkan merespon dengan meneribirkan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2018 Tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan Formasi Pegawai Negeri Sipil. Dalam seleksi calon pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.

Komite 1 DPD RI dalam rilisnya yang diterima Kamis (22/11), menjelaskan agenda  kunjungan satu minggu yang lalu itu, mengusulkan agar Kemenapan-RB mengeluarkan peraturan yang mengakomodasi kebutuhan daerah terkait PNS yang akan melayani kepentingan publik dan tidak mengeliminasi harapan Kemenpan-RB terhadap PNS yang berkualitas.

Dalam peraturan  Kemenpan-RB yang baru dirilis menawarkan solusi untuk peserta yang tidak lulus PNS 2018. Selain menurunkan passing grade untuk peserta dengan kuota tiga kali formasi yang disediakan (masing-masing bidang) yang tidak lolos dengan standar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018. Dalam menentukan peserta yang lulus untuk ujian bidang tidak terpenuhi dengan pola passing grade yang ditetapkan peraturan Nomor 37 Tahun 2018  maka hal tersebut dijawab oleh peraturan Nomor 61 tahun 2018.

“Peraturan menteri yang baru dikeluarkan Kemenpan-RB ini membuktikan saran Komite 1 DPR RI cepat di respon,” kata Nofi Candra, Senator asal Sumatera Barat yang juga ikutserta dalam pertemuan tersebut.

Pihaknya bersyukur karena pemerintah cepat mengeluarkan peraturan starategis yang mengakomodasi kebutuhan terhadap PNS yang berkualitas dan desakan kekosongan tenaga pelayanan publik di instansi daerah.

“Keluarnya peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2018 membuat kami yang bertemu dengan Kemenpan-RB bahagia, karena pemerintah mencari jalan tengah dalam “polemik” harapan terhadap kualitas PNS dan kebutuhan daerah terhadap tenaga pelayanan publik,” jelas Nofi Candra yang kerap dipanggil NC itu. ** Mempe

197 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
WhatsAppFacebookTwitterYahoo MailLineGoogle GmailEmailYahoo BookmarksShare

Komentar

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*